Mohon informasi lebih lanjut mengenai prosedur pemberhentian RT sesuai Pergub, Perda, dan Permendagri yang berlaku. Apakah pemberhentian RT hanya cukup dengan pengambilan stempel RT oleh aparat kelurahan tanpa ada teguran/pemberitahuan sebelumnya? Dan apakah lurah bisa memberhentikan RT tanpa melalui forum musyawarah warga ataupun tanpa alat bukti apapun, serta tidak ada Surat Keputusan pemberhentian / formalitas tertulis?
Mohon informasinya.