Yth. Kementerian Keuangan 

Pelapor menyampaikan pengaduannya terkait Permohonannya Pembatalan Keputusan Dewan Komisoner OJK No. KEP-2135/NB.1/2014. Tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pendiun Dari Dana Pensiun Telkom No.PD.2007.04/r.00/PS950/COP-J2000000/2014. Jo No.pd.207.04/r.02/PS950/COP-J2000000/2017 (belum mendapat pengesahan OJK).

Adapun bukti bukti yang pelapor dapatkan terkait pelanggaran-pelanggaran sbb:
1. Pasal 1 ayat (24). Junto Pasal 54 ayat (2) dst. UU RI No 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun. Junto Pasal 1 ayat (5). Peraturan Pemerintah RI No. 76 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja. Junto Pasal 1 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan RI nO. 343/KMK.017/1998. Tentang Iuran Dan Manfaat Pensiun
2. Junto Pasal 40. Jo. Pasal 56 Ayat (1) Jo Pasal 60. UU RI No 11 Tahun 1992. Tentang Dana Pensiun. Junto Pasal 5 Peraturan Pemerintah RI No. 76 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja.
3. Junto Pasal 4 ayat/ huruf (a) & (c) dst. UU RI No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
4. Junto Pasal 124 ayat (2&3) UU RI No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Adapun akibat dari pelanggaran-pelanggaran tersebut pelapor sebutkan sudah merugikan 20.000 ( dua puluh ribu) Peserta Dana Pensiun PT. Telkom Tbk (DapenTel) Penerima Manfaat Pensiun (MPP) sebelum Juli 2002 ( selama lebih dari 15 tahun).
Berikut pengaduan pelapor, terdapat berkas terlampir terkait rincian pengaduan. Mohon uantuk ditindaklanjuti. Terimakasih