Kepada BPJS TK,

Dengan email ini, saya ingin menyampaikan kekecewaan saya terhadap layanan BPJS. Masalah yang saya hadapi disini adalah, saya tidak dapat mencairkan hak saya untuk klaim 30% bantuan kredit perumahan. Dengan alasan yang cukup sederhana, hanya dikarenakan BPJS belum bekerjasama dengan bank dimana saya mengajukan KPR saya, yaitu BNI Syariah. 

Semua persyaratan sebenarnya sudah saya penuhi,

1. Saya masih bekerja di perusahaan yang sama sejak 9 Agustus 2006 (masa kerja lebih dari 10 tahun, Surat Keterangan Kerja terlampir)

2. Semua dokumen baik asli ataupun fotocopy sudah saya sediakan, antara lain dokumen perumahan, kartu BPJS, KTP dan Kartu Keluarga


Permasalahannya adalah, untuk masalah jual beli rumah jelas melibatkan kedua belah pihak, antara penjual dan pembeli. Dikarenakan adanya perjanjian khusus (MOU) antara penjual dengan BNI Syariah, maka pembelian rumah melalui sistem KPR harus dilakukan melalui BNI Syariah (dan dalam hal ini, penjual tidak memberikan opsi lain).

Dikarenakan adanya kekurangan dalam pembayaran uang muka ke pihak penjual, saya berencana mengajukan klaim 30% ini (dengan tujuan untuk membantu menutupi kekurangan uang muka tersebut). Sebagai informasi tambahan, nilai jual rumah sebesar 2,300,000,000 dan nilai appraisal dari pihak BNI Syariah hanya sebesar 2,175,000,000 (dan hanya 85% yang bisa dijadikan plafon cicilan KPR), sehingga masih ada sejumlah kewajiban yang masih harus saya bayarkan ke pihak penjual.

Sangat disayangkan, BPJS tidak dapat memenuhi klaim saya hanya dikarenakan kerjasama antara BPJS untuk KPR, sementara ini hanya tertutup dengan 2 bank saja, yaitu BTN dan Bank Mandiri. Sebetulnya, dari saya pribadi tidak ada keberatan untuk melakukan pengajuan KPR di Bank Mandiri ataupun BTN, akan tetapi hal ini melibatkan penjual yang tidak memberikan opsi KPR lain, selain melalui BNI Syariah (karena ada nya MOU seperti yang telah saya jelaskan diatas). Dimana saya sudah memberikan uang muka sebesar 100 juta rupiah, dan jika saya membatalkan proses pembelian rumah, maka uang muka ini juga akan hangus (tidak dapat dikembalikan).

Sebenanarnya, BPJS memberikan solusi, tetapi solusi ini sangat amat tidak membantu. Saya sempat berdiskusi dengan pihak BPJS Mampang (dengan Bapak Nugraha Adi Susanto) dan opsi yang disarankan adalah saya melakukan oper kredit atau take over dari BNI Syariah ke bank rekanan BPJS. Jelas hal ini bukan menjadi solusi, karena klaim 30% yang saya harapkan dapat membantu pembayaran uang muka, malah hanya akan digunakan untuk biaya oper kredit tersebut. Sekedar informasi, saldo saya di BPJS tercatat sebesar 160 juta rupiah (kurang lebih, seperti dokumen terlampir) sehingga total klaim 30% diperkirakan sebesar 50 juta rupiah (kurang lebih). Biaya pengajuan KPR, seperti biaya bank (appraisal, admin, dll), biaya notaris, pajak jual beli, asuransi jiwa dan kebakaran diperkirakan sebesar 80 juta (kurang lebih). 

Saya rasa penjelasan saya cukup jelas, jika saya mengajukan klaim 30%, saya tidak akan mendapatkan bantuan apa-apa sebenarnya. Karena saya harus membayar biaya KPR dobel (2x). Yang pertama biaya KPR dengan BNI Syariah, dan yang kedua biaya KPR dengan bank rekanan BPJS jika terjadi proses take over atau oper kredit tersebut (bisa dibayangkan, akan ada tambahan pengeluaran sebesar 80 juta rupiah hanya untuk melakukan proses ini).

Saya sebenarnya hanya ingin mendapatkan apa yang menjadi hak saya. Harapan saya, pihak BPJS dapat membantu untuk pengajuan klaim 30% ini. Karena nasabah BPJS berhak menentukan bank mana yang akan digunakan untuk melakukan pembiayaan KPR ini bukan? Mungkin ada beberapa solusi yang dapat diambil selain melakukan proses oper kredit,

1. Komunikasi antara bank rekanan BPJS dengan pihak Bank BNI Syariah. Untuk memastikan apakah benar terjadi adanya proses pengajuan KPR yang dilakukan. Dan kalau dirasa BPJS membutuhkan dokumen tambahan (SP3K : Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Kredit) untuk membuktikan bahwa memang saya benar- benar melakukan proses pengajuan KPR di BNI Syariah, saya dapat meminta pihak BNI Syariah untuk memberikan dokumen tersebut (dimana kredibilitas antar bank dapat di cek melalui BI bukan?).

2. Saya sempat melihat program PUMP-KB, dimana sebenarnya program ini dibuat untuk memberikan bantuan kepada nasabah untuk melakukan pembelian rumah, tetapi saldo mereka tidak cukup jika melakukan klaim 30% dan/atau lama kepesertaan mereka masih baru 1 tahun. Sifatnya lebih menyerupai KTA dengan suku bunga pinjaman 3% diatas suku bunga BI. Akan tetapi, program ini hanya diperuntukkan untuk pembelian tipe rumah 36 dengan harga jual maksimal 500 juta rupiah. Apakah memungkinkan bagi saya untuk mengambil program ini? Anggap saja saya meminjam dari saldo saya sendiri (karena sebenarnya saldo saya masih mencukupi), dan untuk proses pembayaran dapat dipotong langsung dari saldo BPJS saya (dengan bunga tentunya, untuk keuntungan Bank bukan?). Walaupun sebenarnya saya menjadi pihak yang dirugikan, dimana saya harus membayar bunga dengan meminjam saldo saya sendiri, akan tetapi solusi ini lebih menguntungkan jika dibandingkan proses oper kredit tadi.

Saya tunggu balasan dan tanggapan atas email saya ini. Dan saya berharap adanya solusi yang tepat dan efektif yang dapat membantu semua pihak. Untuk lebih memudahkan proses komunikasi, saya dapat dihubungi di nomor 0817 0330 8888.

Terima kasih atas perhatian dan waktunya.