Perihal : Status Aktif pada Pencairan dana JHT BPJS Ketenagakerjaan. 

Saya, Dapit Yusra Kusuma. Saya berdomisili di Jember, Jawa Timur. 

Pada tanggal 31 Januari 2016, saya resign dari perusahaan saya, yaitu PT. Bussan Auto Finance dengan perjanjian bersama hubungan industrial. Adapun saya telah bekerja selama kurang lebih 8 tahundi perusahaan tsb. 

Sesuai dengan peraturan per undang-undanganan yang berlaku bahwasanya dana JHT dapat dicairkan pada kepesertaan lebih dari 5 tahun. Maka kira-kira pada tanggal 1 Maret 2016 saya datang ke BPJS Ketenagakerjaan cab Jember, berniat mengurus pencairan dana tersebut dan kemudian melengkapi semua surat dan administrasi yang dibutuhkan, diantaranya surat referenai kerja tertanggal terakhir saya bekerja juga sudah saya legalisir ke Disnakertrans Kab. Jember.

Namun demikian, kendala yang ada adalah menurut pihak BPJS Cab Jember, status kepesertaan saya masih aktif. Lalu saya tanya kepada CS biar tidak aktif gimana, menurut ybs saya harus menghubungi perusahaan untuk segera melaporkan status saya yang sudah resign kepada BPJS Ketenagakerjaan cabang Kebon Sirih Jakarta. Hal tersebut sudah saya lakukan melalui PT. BAF cab Jember, agar segera dilaporkan ke jakarta guna menon aktifkan kepesertaan saya. Menurut pihak HRD, kepesertaan akan otomatis non-aktif satu bulan setelah resign. 

Apakah memang sistem penonaktifan kepesertaan harus manual dari cabang satu ke cabang lainnya? Sementara dari awal saya bekerja sampai berhenti bekerja saya di Jember bukan di Jakarta, meskipun kantor pusat ada di Jakarta. Selain itu, dalam surat perjanjian tersebut dinyatakan bahwa saya berhenti bekerja pada tanggal 31 Januari 2016, bukankah logikanya per Maret 2016 sudah tidak aktif? 

Apakah memang ada proses khusus terkait pelaporan dari perusahaan ke pihak BPJS Ketenagakerjaa? Ataukah memang saya sebagai mantan karyawan harus berangkat ke Jakarta ke BPJS Kebon Sirih untuk melapor? Apakah surat dr disnaker legalisir beratempel basah memang belum kuat untuk menyatakan saya memang sudah bukan karyawan perusahaan tsb? Ataukah jika perusahaan saya "belum berkenan" melapor ke BPJS maka selama itu saya harus menunggu? 

Mohon penjelasan serta upaya pengkajian ulang terhadap peraturan aktif-tidaknya kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan terkait pencairan JHT. BPJS Ketenagakerjaan adalah lembaga pemerintah yang besar, tentunya sudah bisa online dalam sistem administrasinya. Mohon maaf jika terlalu panjang, karena saya tidak tahu harus berbuat apa. Demikian, atas perhatian dan penjelasannyanya, saya haturkan terimakasih.