Kepada Yth
Presiden RI 
Bapak Ir H. Joko Widodo


Assalamuallaikum wr wb
Dengan hormat,

Dalam surat ini kami sampaikan kepada Bpk Jokowi  tentang laporan no : LP.B1./238-B/II/2015/RES.BKL tanggal 23 Februari 2015 di Polres Bengkulu melaporkan Bank BCA Cabang Bengkulu yang patut kami duga melakukan pelanggaran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan seperti sebagaimana dimaksud pada :

1. Pasal 1 butir 28, “Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya.” 

2. Pasal 40 ayat 1 ,”Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A.”

Adapun tindakan yang dilakukan oleh karyawan Bank BCA Cabang Bengkulu memberikan kartu ATM, identitas kartu ATM nasabahnya sendiri a.n Efrita Moreno (istri kami) kepada penyidik Ditres Narkoba Polda Bengkulu tanpa seijin OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan pemilik kartu ATM sehingga istri kami menjadi korban salah tangkap oleh pihak kepolisian Ditres Narkoba Polda Bengkulu yang mengakibatkan istri kami mengalami trauma psikis sehingga harus dibawa ke dokter.

Berikut ini kami sampaikan kepada Bpk Jokowi kronologis kejadiannya

1. Pada hari rabu tanggal 14 Januari 2015, teknisi BCA Bengkulu memberikan kartu ATM istri kami kepada pihak penyidik Ditres Narkoba Polda Bengkulu (Srt klarifikasi no : B/19/I/2015 Ditres Narkoba Polda Bengkulu) yang sebelumnya pada pukul 18:26 WIB tanggal tersebut di atas 
Istri kami melakukan transfer, karena waktu sudah masuk sholat Magrib, beliau agak terburu-buru sehingga lupa mengambil kembali kartu ATMnya sehingga kartu ATM tersebut tertelan mesin otomatis.

2. Pada hari kamis tanggal 15 Januari 2015, dengan surat no : B/46/I/2015 Ditres Narkoba Polda Bengkulu, meminta identitas yang tertera dalam kartu ATM atas nama ELLA, oleh karyawan BCA Bengkulu yang diberikan adalah identitas kartu ATM a.n Efrita Moreno (istri kami).
Setelah penyidik Ditres Narkoba Polda Bengkulu setelah menerima data/identitas istri kami dari BCA Bengkulu sekitar jam 10.00 – 11.00 WIB mendatangi alamat kami dan melakukan penangkapan kepada istri kami.
Atas kejadian tersebut kami sekeluarga sangat malu kepada tetangga dan lingkungan tempat tinggal kami karena kejadian ini sudah mencoreng nama baik kami.
Selanjutnya dari rumah, istri kami dibawa ke Bank BCA Bengkulu untuk print out buku tabungan untuk dapat dibuktikan atas tuduhan dan keterlibatan istri kami dalam jaringan narkoba. 

Di dalam gedung publik BCA inilah kami (suami istri) mendapat perlakuan yang tidak patut, tidak pantas oleh penyidik Ditres Narkoba Polda Bengkulu sehingga kami menjadi tontonan dari banyak nasabah dan karyawan Bank BCA Bengkulu. Kami merasa malu tak terhingga serta tercemar nama baik kami di hadapan publik di dalam gedung BCA. 

Setelah kejadian tersebut kami dibawa petugas ke Polda Bengkulu, dilakukan pemeriksaan dan dipertemukan kepada tersangka narkoba atas nama Willi kemudian pihak Ditres Narkoba mengadakan crosscheck kembali ke BCA barulah ketahuan bahwa pihak BCA melakukan kekeliruan dalam memberikan kartu ATM, juga dalam memberikan data identitas kartu ATM istri kami kepada pihak penyidik Ditres Narkoba Polda Bengkulu. 



Pada uraian tersebut di atas, kami sampaikan kepada Bpk Jokowi bahwa perbuatan karyawan BCA Bengkulu terhadap istri kami selaku nasabah Bank BCA, mereka telah memberikan pelayanan yang sangat buruk, perbuatan ini telah merugikan moril maupun materiil serta pelanggaran terhadap hak-hak nasabah yang dilindungi oleh Undang-undang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Demikian kami sampaikan kepada Bpk Jokowi atas kejadian, peristiwa yang telah kami alami semua prosedur hukum yang ada sudah kami lalui (sampai ke Mabes Polri). Sudah hampir 3 tahun kami masih belum mendapat keadilan dan kepastian hukum, atas hak-hak hukum kami yang harus dilindungi oleh negara. (surat ini melengkapi atas surat yang sudah kami sampaikan kepada Bpk Jokowi dengan nomor 029/KS-01/IX/2017/BKL beserta lampirannya).

Wassalamuallaikum wr wb.

Ttd

KADRI SANI