Lapor, sejak diberlakukannya pelimpahan wewenang pengelolaan sma dan smk ke provinsi, nasib kami guru honorer makin tidak jelas, terutama mengenai tunjangan profesi (sertifikasi),
karena salah satu syarat pencairan tunjangan profesi non pns adalah memiliki SK kepala daerah. Dan sampai saat ini kami blm memiliki SK dr gubernur, meskipun sebelumnya sudah ada pengumpulan data guru honorer oleh dinas pendidikan provinsi. Mohon ditinjau ulang kebijakan tersebut, atau berikan solusi untuk kami guru honorer.