Mohon dilakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan program sertifikat masal di desa karangduren kec. Tengaran, kab. Semarang karena terindikasi korupsi
Kronologi:
Sebelum diadakan program sertifikat masal sudah ada pertemuan antara petugas bpn, perangkat kelurahan dan ketua rt. Dan saat ada petugas bpn sudah diputuskan kalo biaya rp. 450.000 setelah petugas bpn pulang perangkat desa mematok harga rp. 600.000 untuk tanah warisan dan rp. 700.000 untuk tanah dari hasil jual beli yang belum tercatat di kelurahan ( belum bayar pologoro). Pada prakteknya sebagian besar harus membayar rp. 700.000 dikarenakan katanya data tanah tidak ada di data desa padahal selama bertahun-tahun sudah bayar pajak atas nama sendiri. Dan saat kami meminta kwitansi sebagai bukti pembayaran, panetia tidak mau memberi dengan alasan tidak ada kwitansi.