Mengapa Buku Guru belum Inklusif?

Saya sangat mengapresiasi pemerintah dalam semangat yang terus mengupayakan perbaikan dan memaksimalkan kualitas pendidikan di Indonesia. Hadirnya K-13 memberikan angin segar bagi pembaharuan wajah pendidikan yang kaku yang dianut bangsa ini puluhan tahun lamanya, walaupun dalam praktiknya masih banyak kekurangan (bagaimana mungkin merubah karakter bangsa dalam 365 hari? Mustahil.).

Saya seorang pemerhati pendidikan, khususnya layanan pendidikan di sekolah-sekolah negeri. Ya, menurut saya sekolah negeri hadir untuk semua anak, siapa saja  boleh bersekolah disana, termasuk penyandang disabilitas. Menarik. Hal ini dikuatkan dengan komitmen pemerintah nasional dengan hadirnya UU Disabilitas No.8 tahun 2016, dan sebelumnya kebijakan dari Permendiknas No.70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi bagi penyandang disabilitas tentunya di sekolah-sekolah umum. 

Yang membuat saya heran adalah, pemeritah sudah membuat akses dan kesempatan anak-anak penyandang disabilitas bisa mendapatkan pendidikan di sekolah umum, namun sangat minim bantuan, materi, panduan ataupun arahan kepada guru-guru bagaimana memperlakukan dan memberikan layanan anak penyandang disabilitas di sekolahnya. Salah satunya, tidak ada satu statement pun di BUKU GURU yang memandu/mengajak guru melihat keberagaman peserta didik, melihat apakah di kelasnya ada penyandang disabilitas, dan apa yang harus dilakukan.
Misalnya di BUKU GURU Mapel PJOK : Seharusnya Guru diberikan ide atau gambaran pendidikan olahraga dan kesehatan seperti apa jika ada peserta didik disabilitas netra atau grahita di kelasnya. Khawatirnya, di jam olahraga, anak-anak penyandang disabilitas ini hanya ditugaskan  menjaga tas teman-temannya di pojok lapangan. atau ke Kelas IPA, anak penyandang disabilitas netra diminta mengamati warna, atau anak penyandang disabilitas dengar diminta menyanyikan Lagu Indonesia Raya untuk penilaian. 

Dari 1,6 juta anak berkebutuhan khusus di Indonesia, baru 18 persen yang sudah mendapatkan layanan pendidikan inklusi. Sekitar 115 ribu anak berkebutuhan khusus bersekolah di SLB, sedangkan ABK yang bersekolah di sekolah reguler pelaksana Sekolah Inklusi berjumlah sekitar 299 ribu. (https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/02/sekolah-inklusi-dan-pembangunan-slb-dukung-pendidikan-inklusi). 

Saya berharap Pemerintah bisa serius memperhatikan 1.6 jt anak, atau setidaknya 299.000 anak penyandang disabilitas yang sudah ada disekolah saat ini. Kalau pemerintah terbatas melakukan pelatihan ataupun Bimtek, 
Pemerintah memiliki banyak media untuk mengkampanyekan, untuk mengajak dan menginspirasi guru-guru mulai aware dengan anak penyandang disabilitas di sekolahnya. Salah satu yang paling memungkinkan adalah BUKU GURU yang setiap tahun diterima dan dibaca oleh guru sebagai panduannya mengajar. 

Salam Pendidikan, Salam Revolusi Mental