Lambatnya Pengurusan Pasport di KBRI Kuala Lumpur

 

Dalam amandemen ke-empat UUD 1945 disebutkan bahwa Amanah gerakan reformasi pada hakikatnya merupakan tuntutan untuk melaksanakan demokratisasi di segala bidang, menegakkan hukum dan keadilan, serta menegakkan  hak asasi Manusia, memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme...

Pemerintahan SBY telah melakukan reformasi birokrasi di KBRI yang sebelumnya lambat, sembrawut, mahal, kacau balau menjadi lebih cepat, rapi, murah, teratur. Waktu itu setiap urusan yang berkaitan dengan KBRI bisa siap dalam beberapa jam saja di hari yang sama jika semua persyaratan lengkap.

Namun dalam era pemerintahan Jokowi, KBRI kembali seperti suasana tahun 1980-an.. Biaya yang sebelumnya hanya RM 85 sekarang menjadi RM 102. Waktu siap era pengurusan pasport pemerintahan SBY hanya sehari sekarang menjadi sekitar satu bulan setengah.

TKI yang rata-rata lemah SDMnya itu juga dibingungkan. Disuruh berhubungan dengan konter 27 padahal konter itu dengan jelas ditulis konter pengambilan pasport. Kebanyakan TKI malah menunggu seharian karena nomornya tidak kunjung dipanggil. Mereka tidak tahu bahwa datang pertama kali ke KBRI itu hanya untuk mengambil nomor antrian saja dan disuruh datang sebulan lagi ke KBRI untuk proses selanjutnya.

Padahal dalam spanduk ditulis dengan besar bahwa proses pembuatan pasport paling lama 3 hari. Namun TKI harus datang dari jaraknya ratusan kilometer hanya untuk mengambil nomor antri saja..

Alasan yang saya baca dari KBRI adalah faktor keamanan dan biaya biometrik.. Padahal pasport Malaysia terkenal dengan aman dan teraturnya tetapi bisa siap dalam hitungan jam dengan biaya yang murah.

Belum lagi biaya foto copy yang katanya gratis, tetapi disana disediakan kotak yang berisi uang recehan yang sering ditafsirkan oleh TKI sebagai sumbangan seikhlasnya yang jumlahnya lebih mahal dari harga biasa.

Sistem yang ada di KBRI Malaysia sekarang ini tidak menunjukkan ciri-ciri good governance seperti; Partisipasi, Kekuasaan hukum (rule of law), Transperansi atau keterbukaan, Bertanggung jawab (responsiveness), orientasi konsesus, Persamaan (equity), efektif dan efisien (effectiviness and efficiency), akauntabiliti dan Strategik.

Konsekwensi sistem sekarang ini adalah, ada dikalangan TKI itu yang datang dari jauh seperti Ipoh yang 200 KM jaraknya ke Kuala Lumpur hanya untuk mengambil nomor antrian saja dan setelah itu disuruh datang lagi satu bulan kemudian. Datang tidak bisa sekali, tetapi harus berkali-kali yang mengharuskan mereka mengeluarkan biaya yang banyak. Padahal gaji TKI tidak seberapa. Yang kejamnya adalah banyak diantara TKI itu terpaksa memperpanjang Visa sementara ke kantor imigrasi Malaysia selama sebulan dengan biaya yang sama dengan biaya setahun. Datang dari jauh ratusan kilometer jaraknya ke KBRI hanya untuk mengambil nomor antrian untuk disuruh datang sebulan setelah itu ke KBRI lagi..

Dimana hati nurani para penyelenggara negara ini yang digaji dari pajak yang dibayar oleh warga termasuk TKI. Tidakkah kita kasihan melihat mereka yang sudah susah terpaksa ke luar negeri mencari makan karena tiadanya lapangan pekerjaan dinegeri sendiri, tetapi ditindas dan dizalimi dengan berbagai peraturan yang membingungkan dan memberatkan mereka di luar negara.

Terima Kasih