Saya sebagai warga Indonesia yang baik dan taat membayar pajak, maka saya membayar pajak kendaraan tersebut ke Samsat Jakarta Utara (uang pajak kami sudah mereka terima). Tetapi, STNK tertahan dengan alasan gono-gini dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Kemudian saya meminta tolong pada saudara saya untuk mengurusnya. Tetapi, harus ada surat pencabutan berkas ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Sesudah kami telusuri, surat tersebut harus ada pengantar dari Polda Metro ke bagian pencabutan blokir. Tapi, sudah hampir 2 minggu surat pengantar pencabutan blokir tersebut belum keluar juga, karena katanya yang akan menanda tanganinya sibuk. Yang membikin saya bingung BPKB tidak bermasalah, tetapi STNK terpending dengan dalih ada perkara gono-gini. Apakah perkara gono-gini rumah tangga masuk dengan kriteria aturan dalam pengurusan STNK?