Kepada
Yth. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Pihak-pihak Terkait
Di Tempat

Dengan hormat…

Perkenalkan, Saya Fadhlan Zakiri, WNI 18 tahun dari Jakarta. Saya ingin melaporkan beberapa kejanggalan yang ada pada Pemerintah Republik Indonesia terkait kebijakan luar negeri. Seperti yang kita ketahui, Pemerintah sudah membebaskan izin masuk Indonesia (Visa) untuk warga dari 169 negara. Awalnya saya cukup senang dengan berita tersebut, karena berdasarkan Undang-undang no. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian dan pasal-pasal yang terkandung di dalamnya, pembebasan visa harus didasari dengan asas resiprositas/timbal balik. Namun pelaksanaan di lapangan nampaknya asas ini ‘terlihat’ diabaikan. Hal ini tentu agak menggangu beberapa pihak, termasuk Kami, para pemegang Paspor Indonesia biasa (bukan paspor diplomatik atau paspor dinas). Pada akhir tahun 2015, Kami sedikit geram dengan pernyataan mantan pejabat negara, yang menyatakan bahwa dirinya bersyukur Paspor Indonesia tidak banyak bebas visa ke negara lain (Dikutip dari Kompas.com, di berita yang ditulis pada hari Minggu, 13 Desember 2015). Kami, para pemegang Paspor Indonesia biasa, berharap agar peristiwa demikian (pernyataan yang kontradiksi dengan peraturan negara yang ada) tidak terjadi lagi di masa yang akan datang.

Selain itu, kami juga heran dengan banyaknya negara yang diberikan bebas visa oleh pemerintah. Angka 169 bukanlah angka yang kecil. Bahkan angka tersebut melampaui jumlah negara yang dapat dikunjungi secara bebas visa dengan Paspor Indonesia biasa, yakni hanya 58 negara saja [1]. Angka 169 adalah hampir tiga kali lipat dari angka 58. Artinya, warga dari 169 negara tersebut memiliki kemudahan untuk masuk ke Indonesia. Sedangkan kami, pemegang Paspor Indonesia biasa, sangat terpontang-panting dengan ketiadaan tindakan balasan dari 111 negara yang lain, karena kami masih harus mengurus visa ke beberapa kedutaan negara tertentu yang bahkan permohonan kami pun belum tentu dikabulkan oleh kantor terkait. Dan berdasarkan pemberitaan media, kami merasa bahwa tidak ada yang membahas masalah Resiprositas Bebas Visa ini. Kami mengetahui bahwa pembebasan visa untuk warga dari 169 negara ini menuai banyak masalah di lapangan, seperti WNA Overstayer atau Pekerja Ilegal. Karena itu, kami memohon kepada seluruh pihak terkait agar memikirkan hal ini, berdasarkan asas keadilan sosial dan Resiprositas, agar hal dan kebijakan ini dapat menguntungkan banyak pihak, baik pihak di dalam negeri, maupun pihak di luar negeri.

Demikian surat ini saya tulis, semoga kedepannya menjadi evaluasi dan salah satu pertimbangan utama dalam kebijakan luar negeri Indonesia di masa yang akan datang.

1 Januari 2017
Fadhlan Zakiri

Sumber:
1. Henley & Partners (2016), The Henley & Partners Visa Restrictions Index 2016, Singapore: Henley & Partners