Pengurusan SKT MIGAS di BKPM dan ESDM.

Kami sebagai vendor K3S di Industri Minyak dan Gas khususnya bergerak di Jasa Lainnya (Jasa Penyedia Tenaga Kerja), dimana umumnya Perusahaan seperti kami hanya menjadi Handling Operator (menggaji, membayarkan pajak dan bpjs, dan tugas lainnya termasuk terkadang melakukan juga proses recruting) sementara Tenaga Kerja umumnya di seleksi/telah diseleksi/telah dipergunakan oleh K3S dan direcruit oleh Handling Operator on behalf of K3S untuk dipekerjakan di K3S tersebut. 

Mengingat perusahaan seperti kami dengan skala Menengah dan Besar dipersyaratkan oleh SKKMIGAS sebagai Regulator sebagaimana PTK MIGAS 007 HARUS MEMILIKI SKT (Surat Keterangan Terdaftar) MIGAS untuk Jasa tersebut yang dikeluarkan oleh DIRJEN MIGAS Rasuna Said, maka kami berusaha memperpanjang SKT kami di bulan Agustus 2015 yang lalu (Masa berlaku SKT MIGAS umumnya 3 tahun). 

Sehubungan dengan hal tersebut, mengingat sebelumnya kami tidak mengetahui bahwa proses perijinan SKT MIGAS telah dilimpahkan ke BKPM melalui PTSP per 1 Agustus 2015, maka kami mengajukan permohonan perpanjangan ke DIRJEN MIGAS secara langsung. Setelah proses lebih dari 1 bulanan, kami diminta melengkapi dokumen-dokumen yang diminta dan membetulkan permohonan. 

Setelah hal tersebut dilengkapi dan dirubah, permohonan kami dikembalikan dengan alasan proses sudah dialihkan ke PTSP BKPM, sehingga per tanggal 15 Desember 2015 kami mengajukan kembali ke PTSP BKPM. Tanggal 14 Januari 2016, kami baru menerima Tanda Terima Asli ke 2 dari BKPM (masih menunggu evaluasi). Tanggal 3 Februari 2016 dengan berkunjung ke BKPM kami menerima hasil evaluasi per tanggal 21 Januari 2016, dimana kami harus melengkapi dokumen profesi tenaga kerja hal mana di persyaratan DIRJEN MIGAS (hal 6 paling bawah - terlampir) sebagaimana kami ketahui tidak pernah ada mengingat jenis usaha kami umumnya hanya sebagai Handling Operator. Dengan belum adanya perpanjangan yang kami miliki, kami beberapa kali tidak dapat ikut serta berpartisipasi pada Proses Pengadaan dengan bidang Usaha Penyedia Tenaga Kerja di beberapa K3S. 

Apabila persyaratan demikian diberlakukan dan pelayanan publik yang kami alami seperti saat ini tetap berlangsung, maka ada potensi usaha kami dan mungkin perusahaan seperti kami akan mengalami kesulitan usaha yang dapat berujung kepada penutupan usaha. Demikian disampaikan. Mohon kiranya kami diberikan arahan maupun bantuan. Salam, Henri Nainggolan

HP 081389271049, Email : henri@nahatolu.com