Dengan ini mengadukan atas kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Penyelidik Ditreskrimsus dan Penyidik Ditreskrimum Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan atas laporan pengaduan saya dan laporan pengaduan orang tua kandung saya (Drs. H. Ishak M. Gurning) yang melaporkan, Drs. H. Taufan Gama Simatupang, MAP (Bupati Asahan), sehingga setelah melalui proses penyidikan/penyelidikan yang direkayasa dan tidak wajar, penyidik/penyelidik Polda SUmut Mengentikan penanganan kedua kasus yang dilaporkan. 

Bahwa dalam penanganan kedua kasus yang dilaporkan, saya meyakini ada upaya-upaya yang sistematis, konyol dan nekat dari penyidik/penyelidik Polda Sumut yang menangani laporan pengaduan untuk melepaskan terlapor dari jerat hukum, atas perbuatan terlapor yang telah melaksukan akta Yayasan Pesantren Modern Daar al Uluum Asahan (PMDU) dan menggelapkan tanag asset Pemerintah Kabupaten Asahan yang telah ditunjuk untuk Yayasan PMDU sehingga berubah menjadi hak milik terlapor, untuk kemudian digunakan di Bank oleh terlapor, dan selanjutnya terlapor mengalihfungsikan lahan tersebut, yang awalnya diperuntukkan sebagai fasilitas social pendidikan berubah menjadi rumah tempat tinggal pribadi terlapor.

Dapat saya uraikan disini, bahwa orang tua kandung saya (Drs. H. Ishak M. Gurning) telah melaporkan Drs. H. Taufan Gama Simatupang, MAP (Bupati Asahan) atas perbuatan memalsukan Akta Yayasan Pesantren Modern Daar al Uluum Asahan, sebagaimana dalam Laporan Polisi No. Pol : LP/541/V/2015/SPKT II, yang kemudian dihentikan penyidik dengan alas an bukan merupakan tindak pidana. 

Nama-nama penyidik yang terlibat didalam menangani Laporan Polisi No. Pol: LP/541/V/2015/SPKT II dengan terlapor Drs. H. Taufan Gama Simatupang, MAP (Bupati Asahan) adalah:
1. Kombes. Dul Alim (Dir. Reskrimum)
2. AKBP. Enggar Pareanom (Wadir. Reskrimum)
3. AKBP Jidin Siagian (Kasubdit. I Kamneg)
4. Kompol M. Harry Sandy Sinurat (Kanit. III Subdit I)
5. Bripka Parlin Azhar Harahap, Aiptu P. Rajagukguk dan Bripka Reza F Kasbi (Penyidik Pembantu)

Adapun hal-hal yang dianggap bagian dari praktek mafia hukum sehingga dihentikannya penyidikan dengan SP3 Nomor: SPP.Sidik/302.a/VIII/2015/Ditreskrimum adalah:
- Penyidik tidak mengirimkan SPDP ke Kejaksaan
- Penyidik merekayasa keterangan saksi ahli dari Kemenkumham RI di Jakarta yaitu Bapak Nur Ali, SH, Penyidik memberikan saksi ahli dokumen yang berbeda dengan fakta yang sebenarnya bahwa Akta pendirian Yayasan PMDU tahun 1977 sudah didaftarkan di PN Medan (sudah berbadan hukum) dan penyidik mengajukan pernyataan tertulis kepada saksi ahli dengan pertanyaan yang tidak ada kaitannya dengan pokok perkara yang dilaporkan, yaitu akta perubahan Yayasan PMDU tahun 1995. Hal ini diketahui setelah saya bertemu langsung dengan saksi ahli di kantor Ditjen AHU Kemenkumham RI pada tanggal 18 September 2015 yang disaksikan oleh 3 orang dan telah direkam. Sehingga akhirnya keterangan saksi ahli (yang sudah direkayasa penyidik) digunakan penyidik sebagai dasar untuk menerbitkan SP3 dan membebaskan tersangka dari jerat hukum.
- Penyidik menolak permintaan saksi pelapor (Drs. H. Ishak M. Gurning), untuk bisa di konfrontir dengan 2 saksi (Drs. H. Muin Isma dan Dr. H Sulaiman Lubis), hal ini sangat perlu karena pada saat gelar perkara I tanggal 24 Juni 2015, diketahui ada perbedaan keterangan yang substansial dengan pengakuan kedua saksi kepada saksi pelapor (Drs. H. Ishak M. Gurning) sebelumnya.
- Penyidik berpihak kepada terlapor dengan tidak menerima alat bukti yaitu akta pendirian Yayasan PMDU (Salinan sah oleh PN Medan) yang sudah diberikan saksi pelapor kepada pengacara untuk diserahkan ke penyidik sebagai alat bukti, tetapi menerima akta pendirian Yayasan PMDU versi terlapor (hanya fotocopy akta notaris).
- Penyidik mengabaikan permintaan saksi pelapor (Drs. H. Ishak M. Gurning) agar penyidik meminta pendapat hukum dari saksi ahli hukum pidana. Karena kasus yang dilaporkan adalah perkara pidana (pasal 266 dan atau 263 KUHP)
- Penyidik tidak menjelaskan kepada saksi pelapor baik secara lisan maupun secara tertulis didalam SP2HP, S. Tap dan SP3, apa dasar dan pertimbangan hukumnya sehingga kasusnya dihentikan dengan alasan bukan merupakan pidana.
- Penyidik tidak memanggil saksi penting, yaitu notaries yang menerbitkan akta perubahan Yayasan PMDU tahun 1995 (Notaris Isly Burhanuddin Siregar, SH), padahal terbitnya akta perubahan yayasan tersebut adalah inti dari persoalan hukum yang dilaporkan. 

Kemudian selanjutnya mengenai laporan pengaduan saya ke Ditrekrimsus Polda Sumut pada tanggal 16 April 2015, dengan terlapor yang sama (Drs. H. Taufan Gama Simatupang, MAP) atas perbuatan tindak pidana korupsi menggelapkan asset tanah milik Pemerintah Kabupaten Asahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan 12 huruf h UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidan Pidana Korupsi. Kasusnya juga dihentikan penyelidik Subdit III Tidpikor Polda Sumut dengan cara-cara yang tidak wajar dan saya anggap merupakan bagian dari praktek mafia hukum.

Adapun nama-nama penyelidik Subit III Tidpikor Polda Sumut yang terlibat menerbitkan SP2HP Nomor: K/139/IX/2015/Ditreskrimus yang isinya menghentikan penyelidikan atas laporan pengaduan tindak pidana korupsi dengan terlapor Drs. H. Taugan Gama Simatupang MAP adalah:
1. AKBP Frido Situmorang (Kasubdit III Tidpikor).
2. Kompol Malto S. Datuan (Kanit I Subdit III Tidpikor)
3. AKP Metson Sitepu. (Penyidik)

Hal yang dianggap tidak wajar/ketidakprofesionalan/mafia hukum yang dilakukan penyelidik adalah Penyelidik Subdit III Tidpikor Polda Sumut mempeti es kan kasusnya dengan cara selama 4 bulan sejak saya melaporkan kasusnya tidak ada memberikan SP2HP kepada saya sebagai pelapor, meskipun saya telah berkali-kali menanyakan perkembangan kasusnya ke Polda Sumut.

Dan akhirnya setelah saya melaporkan ke Divpropam Mabes Polri tanggal 23 September 2015, barulah penyelidik Subdit III Tidpikor Polda Sumut mengirimkan SP2hp tertanggal 29 September 2015 Nomor: K/139/IX/2015/Ditreskrimsus kepada saya, yang isinya tentang penghentian penyelidikan

Akan tetapi didalam SP2HP tersebut, kembali saya melihat adanya ketidakwajaran dalam uraian dan penjelasan penyelidik, antaralain:
- Polda Sumut menerbitkan 2 (dua) nomor SP Lidik untuk satu laporan pengaduan yang sama, dengan terlapor dan kasus yang sama. Nomor SP. Lidik yang dijadikan rujukan sewakt penyelidik meminta penjelasan dari pihak BPN Asahan adalah Sp.Lidik/158/V2015/Ditreskrimsus tertanggal 26 Mei 2015. Sedangkan nomor SP. Lidik yang menjadi rujukan dalam surat SP2HP yang dikirimkan kepada saya adalah SP.Lidik/235/VIII/2015/Ditreskrimsus tertanggal 10 Agustus 2015
- Penyelidik Subdit III Tidpikor Polda Sumut mencoba mengaburkan fakta bahwa kasus yang dilaporkan adalah ranah tipikor, dengan kesimpulannya dalam poin 2.a; bahwa berdasarkan SK Bupati Asahan No.40/Kpts/Tk.II-As/77, tanah seluas 6.62 Ha yang dilaporkan adalah milik sah dari Yayasan PMDU Asahan. Padahal berdasarkan SK Bupati 1977 itu jelas tertulis bahwa tanah seluas 6.62 Ha tersebut adalah tanah Negara yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Asahan (Asset Pemerintah Daerah) yang ditunjuk untuk digunakan Yayasan PMDU. Kemudian dikuatkan lagi dengan SKPT dari Kantor Pertanahan Asahan Nomor: 594.114/5/1989, bahwa tanah 6.62 Ha tersebut telah didaftarkan atas nama Yayasan PMDU Asahan, selanjutnya dinyatakan SKPT tersebut adalah bukan merupakan bukti kepemilikan Yayasan PMDU dan status tanah adalah milik Negara.
- Penyelidik tidak professional dengan mengatakan pihak Yayasan PMDU sama sekali tidak dirugikan atas terbitnya SHM a.n Drs. H. Taufan Gama Simatupang, hal ini ditengarai penyelidik mencoba mengalihkan persoalan dari ranah tipikor, bahwa pihak yang dirugikan adalah Negara cq. Pemkab Asahan sebagai pemilih lahan. Karena telah terjadi perubahan kepemilikan asset Pemkab Asahan ke pihak lain dan juga perubahan fungsi/peruntukan atas tanah tersebut sebagaiman peruntukan awalnya yang telah mendapat persetujuan DPRD Asahan (SK DPRD TK II Asahan No. 5/SK/DPRD/1977 tanggal 16 Juni 1977). 
- Penyelidik tidak professional dengan tidak menyelidiki proses/berkas sewaktu terlapor mengajukan kredit ke Bank dengan agunan SHM tersebut, karena apabila terbukti kredit yang diajukan merupakan jenis pinjaman pribadi, dananya masuk ke rekening pribadi dan digunakan untuk kepentingan pribadi terlapor, maka patut diduga ada tindak pidana pencucian (TPPU) dengan menggunakan SHM tanah yang diperloeh dari hasil kejahatan (pemalsuan surat-surat)
- Penyelidik mengaburkan fakta dengan mengatakan perubahan SHM tanah tersebut dilakukan atas dasar persetujuan pengurus Yayasan PMDU Asahan dan tidak ada pengurus Yayasan yang keberatan atas terbitnya SHM tanah. Padahal faktanya bekum ada pendiri/pengurus Yayasan PMDU Asahan periode saat itu yang dipanggil dan dimintai keterangan oleh Penyidik.
- Penyidik mengaburkan fakta dengan mengatakan secara lisan kepada saya, bahwa mereka sudah meminta keterangan dua orang saksi yang mengaku sebagai Ketua Umum dan Bendahara Yayasan PMDU (Drs. H. Rudi Supriatna dan seorang perempuan), dimana kedua saksi menyatakan persetujuannya atas terbitnya SHM tanah a.n terlapor. Padahal faktanya berdasarkan akte sah Yayasan PMDU, kedua orang tersebut bukan merupakan Ketua Umum dan Bendahara Yayasan PMDU dan bukan pula pengurus Yayasam PMDU.
- Penyelidik tidak propfesional dengan tidak menjelaskan dalam SP2HPnya, bagaimana proses berubahnya kepemilikan tanah (warkah tanah), dari tanah milik Negara menjadi milik terlapor, apakah melalui transaksi jual beli, warisan, ganti rugi atau cara lainnya. Kuat dugaan terbitnya SHM a.n terlapor di BPN asahan melalui proses yang melanggar hukum (pemalsuan surat-surat)
- Penyelidik tidak professional karena tidak meminta keterangan dari pihak DPRD Kabupaten Asahan, hal ini sangat penting karena sesuai undang-undang setiap peralihan kepemilikan maupun peralihan fungsi/peruntukan asset milik Pemerintah Daerah menjadi milik pribadi harus terlebih dahulu dibahas dan harus mendapatkan persetujuan dari DPRD Kabupaten Asahan.
- Penyidik tidak professional dengan tidak menjelaskan bagaimana dengan status kepemilikan atas kapling tanah yang lain (selain dari 1.345m2 yang telah menjadi milik terlapor), karena dalam laporan pengaduan saya, saya mengatakan ada informasi bahwa beberapa bagian kapling tanah dari lahan seluas 6.62 Ha juga telah beralih kepemilikan menjadi milik pribadi beberapa oknum yang lain.
- Penyelidik tidak professional dengan menjelaskan bahwa, walaupun tanah seluas 1.345m2 sudah dibuatkan SHM a.n Drs. H. Taufan Gama Simatupang, namun tanah itu tetap merupakan asset Yayasan PMDU dan bukan hak milik perorangan/pribadi terlapor. Hal ini jelas bertentangan dengan fakta bahwa tanah tersebut pada 27 Februari 2014 sudah didaftarkan terlapor ke KPK sebagai harta kekayaan pribadi, sebagaimana dalam lampiran LHKPN lembaran B2 Nomor 2015/ED/V05 yang ditandatangani oleh plh. Direktur Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK Republik Indonesia.

Kemudian atas terjadinya praktek mafia hukum di Polda Sumut seperti yang saya sampaikan diatas, saya juga telah melayangkan pengaduan ke Kompolnas RI tanggal 4 Agustus 2015 dan pengaduan kedua tanggal 24 Oktober 2015, kemudian saya juga membuat pengaduan ke Divpropam Mabes Polri dengan surat penerimaan Nomor _SPSP2/2966/IX/2015/BAGYANDUAN, namun sampai hari ini sudah berjalan 8 bulan belum juga diketahui hasil dari tindak lanjutnya.

Demikian surat pengaduan ini saya sampaikan dengan sebenar-benarnya dan saya bersedia dipanggil dan diperiksa serta menerima konsekuensi hukum atas laporan pengaduan saya ini. Besar harapan saya kepada para pihak terkait, seperti Kantor Staf Presiden Republik Indonesia atau lainnya yang memungkinkan untuk kiranya dapat melakukan investigasi langsung ke lapangan, mengingat perbuatan yang di laporkan melibatkan jaringan oknum penegak hukum dan mohon kiranya dapat mengambil tindakan nyata (rekomendasi) sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang dimiliki. 

Demikian juga kami mohon agar kiranya hal ini dapat menjadi perhatian yang serius atas peristiwa yang sangat sering terjadi di masyarakat, yaitu tumpulnya hukum ke atas dan tajam kebawah serta keberpihakan oknum penegak hukum ketika berhadapan dengan pejabat yang dimiliki uang dan kekuasaan. Atas perhatian yang diberikan, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya