Yth. dirjen imigrasi
mohon dijelaskan apa dasar hukumnya sehingga perubahan data pada paspor seperti perubahan tanggal lahir harus melalui penetapan pengadilan terlebih dahulu? sedangkan data dukung yaitu ktp dan sebagainya sudah sesuai. 
dari sejumlah aturan seperti uu nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, pp nomor 31 tahun 2013 serta 
peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor 8
tahun 2014 tentang paspor biasa dan surat perjalanan laksana paspor,
ternyata tidak ada satu pun pasal dalam peraturan-peraturan di bidang 
keimigrasian tersebut yang menyebutkan bahwa “untuk dapat melakukan 
perubahan data pada paspor biasa harus berdasarkan kepada penetapan 
pengadilan negeri”
terima kasih penjelasannya.