Pelapor: Sulton

Isi laporan: Penyerobotan tanah yang dilakukan oleh PT PLN unit induk pembangunan Jawa Bagian Tengah I pada proyek PLTA di wilayah Bandung Barat kepada tanah milik keluarga Sulton di Kampung Ciramel.

Kasus ini bermula saat PT PLN (Persero) melakukan penyerobotan tanah yang berada di Kampung Cimarel untuk membangun PLTA. Pada tahun 2012, telah dilakukan pengukuran tanah oleh Panitia Pengadaan tanah (P2T) tanpa sepengetahuan warga. Lalu, pada tahun 2013, warga mendapatkan ganti rugi tanpa disertai hasil pengukuran P2T. Selain itu, PT PLN (Persero) membeli tanah keluarga pelapor kepada pihak lain yang bukan pemilik sah dari tanah tersebut. Keluarga pelapor mengklaim telah mempunyai Sertifikat Hak Milik dari ahli waris Alm. Sanusi. Telah dilakukan gugatan dengan adanya Putusan No. 160 K/TUN/2016 Mahkamah Agung RI yang berkekuatan hukum tetap, tetapi PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Tengah I tetap menggunakan tanah milik keluarga pelapor untuk jalan akses yang berlangsung sampai hari ini. Selain itu, putusan pelapor juga dikuatkan dengan keputusan PN Bale Bandung No. 187/Pdt/G/2016/PN.Blb. Berdasarkan hal tersebut, pelapor merupakan pemilik yang sah dengan SHM No. 1/1982 Desa Cibitung, dengan luas tanah 5130m2 di Desa Cibitung, Kabupaten Gunung Halu, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat.

Pelapor menyampaikan telah ada usaha untuk menjaga lahan dengan mendirikan portal dan plang tapi terdapat adanya intimidasi yang dilakukan PT PLN (Persero) dengan pasukan Brimob dan TNI bersenjata. Pelapor dituduh menghalangi proyek negara padahal pelapor mempunyai bukti kepemilikan yang sah atas tanah tersebut. Oleh karena itu, pelapor ingin meminta biaya ganti rugi kepada PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah I. Terlampir dalam dokumen pendukung adalah fotokpi SHM, Surat Keterangan Ahli Waris, dan Surat PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Tengah I.