Kelurahan Sawah, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan
 Saya seorang PNS Pusat Perencananan dan Pendayagunaan, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan. Yang beralamat di Jl. Hang Jebat III, Kebayoran Baru Jakarta Selatan Saya hari Jum’at tanggal 16 November 2018 Jam 09.10 saya tiba di kelurahan sawah dengan tujuan untuk mengurus surat sebagai persyaratan kantor dalam melakukan perceraian. Surat dari kelurahan tersebut menjadi syarat mutlak bagi PNS yang akan melakukan perceraian. Sebelumnya surat dari kelurahan tesebut untuk menjadi persyaratan proses perceraian sudah saya dapatkan, namun karena kantor saya meminta surat yang spesifik dari kelurahan sesuai dengan form dari PERKA BAKN Nomor 08/SE/1981 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS antara lain salah satu persyaratannya menyebutkan PNS hanya dapat melakukan perceraian apabila ada alasan-alasan yang sah yaitu salah satu atau lebih alasan antara lain antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang di buktikan dengan surat pernyataan dari Kepala Kelurahan/Kepala Desa yang disahkan oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat. 
 Dari staf di kelurahan saya diminta untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan telah pisah, dan saya tunjukkan kepada staf tersebut surat pernyataan yang di buat oleh suami saya yang dibuat pada tahun 2017 . Kemudian staf tersebut menyuruh saya untuk mengurus ke BP4 KUA Ciputat terkait dengan permasalahan saya, saya tunjukin rekomendasi dari BP4 KUA Ciputat. Masih tidak direspon dengan baik, alasannya pak lurah tidak mau mengeluarkan surat yang saya minta kalau tidak ada bukti yang kuat dan saya diminta oleh staf kelurahan untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa saya telah pisah bla bla bla...
 Saya sampaikan ke pada staf kelurahan tersebut,” apakah surat pernyataan dari suami saya cukup.” Dijawab nya “ini secara agama sudah sah pisah, tapi ini secara sepihak aja.” 
 Saya pengen marah dengan staf kelurahan tersebut, tapi saya tahan emosi saya. akhirnya saya minta ijin pada staf kelurahan tersebut untuk menemui Pak Lurah NAIH. Dari jam 10.45 sampai jam 13.05 saya menunggu pak lurah untuk mendapat pencerahan terhadap masalah saya tersebut. Setelah selesai sholat jum’at pak lurah lewat di depan hidung saya, saya langsung mengikutinya dari belakang dan memberi salam kemudian saya menyampaikan apa yang menjadi problem saya. pak lurah menyatakan ‘saya tidak bisa mengeluarkan surat itu”, kemudian saya menunjukkan peraturan PERKA BAKN tersebut dan saya telpon orang kantor saya di depan pak lurah. Pak lurah tetap kekeuh tidak mau mengeluarkan surat tersebut. Dengan Jawaban pak lurah yang simple “kantor ibu punya aturan, kantor saya juga punya aturan” .
 Akhirnya saya kembali komunikasikan masalah ini ke bapak Ranwai Yudi selaku Kepala subag Kepegawaian di Kementerian Kesehatan rasuna said Jakarta Selatan dan dengan jawaban dari beliau,” ibu mohon datang kembali ke tempat kelurahan beserta orang kepegawaian satker ibu, nanti tolong buat kronologis nya dan ada surat dari pimpinan satker ibu bahwa ibu dan orang kepegawaian telah berusaha maksimal untuk mendapatkan surat keterangan kelurahan ya bu.”
 Saya kembali ke kantor dengan penuh kekecewaan. Akhirnya hari senin saya menemui staf dari Tata Usaha tempat kantor saya dan meminta untuk didampingi ke kelurahan Sawah sesuai arahan Bapak Ranwai Yudi, namun jawabannya kurang memuaskan hati saya,” mba, ini bukan kewenangan kami untuk mendampingi mba ke kelurahan. Ini seharusnya menjadi kewenangan Kementerian Kesehatan rasuna said. Karena form nya yang minta ke kelurahan adalah kemenkes pusat. Jadi mba harus minta pendampingan ke kelurahan kepada pak yudi atau stafnya.”
 Jujur saya bingung, kenapa antar lintas kementerian tidak sejalan terhadap persyaratan proses melakukan perceraian. Saya di ping pong sana sini tidak jelas terhadap permasalahan saya. masing masing instansi tidak ada yang mau kalah. Atau apakah Pak lurah nya yang tidak terpapar akan peraturan PERKA BAKN yang sebutkan diatas. 
 Apakah hidup saya harus di gantung tidak jelas seperti ini karena hanya masalah satu surat? Apakah tidak ada kebijakan yang lain yang bersifat objektif dalam menanggapi permasalahan saya. 
 Saya mohon permasalahan saya dapat ditindak lanjuti sebagaimana mestinya, mengingat suami saya sudah menikah lagi sejak tahun 2017 dan kami sudah pisah hampir 3 tahun. 
 Mohon untuk dibantu tindak lanjutynya