Terkait cara penagihan yang dilakukan oleh sebuah aplikasi pinjaman online yang bernama (Nama Aplikasi) "Wall In" dimana salah satu debt collectornya yang menggunakan nomor ponsel 0838-7156-6205, yang telah melakukan teror via WhatsApp dimana yang bersangkutan mengancam akan menggunakan data kontak saya untuk menghubungi semua orang yang ada dalam daftar kontak tersebut. Saya sudah menyampaikan perihal keterlambatan atas kewajiban pembayaran hutang tersebut dan akan melunasinya dengan rentang waktu 3 hari kedepan, namun pihak "Wall In tetap memaksa untuk membayarkan pada saat itu juga, dan yang bersangkutan mengancam akan menghubungi semua kontak yang ada dengan cara mengakses ke handphone saya.

Pertanyaan saya, apakah ini menjadi hal yang wajar dan dapat dibenarkan..? Mohon segera dapat diambil tindakan terkait hal tersebut, karena saya sudah coba untuk kooperatif dengan mau berkomunikasi. Dan saya berharap kiranya Pemerintah melalui OJK, Kemkominfo dan Lembaga Penegak Hukum dapat membuat Regulasi terkait hal ini, agar tidak ada pihak manapun yang sengaja dengan alasan apapun dapat mengakses wilayah yang sangat privasi dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan masalah pribadi seseorang sekalipun itu terkait masalah HUTANG. Karena itu sama saja sudah membunuh Hak-hak pribadi setiap warga negara. yang sudah jelas dilindungi oleh Hukum yang berlaku di Negara Indonesia.

Sebagai contoh saya lampirkan sebuah artikel: 
 https://ekonomi.kompas.com/read/2018/11/13/164939926/pemberi-pinjaman-online-dilarang-mengakses-data-pribadi-dan-daftar-kontak

1. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemkominfo Samuel Abrijani Pangerapan mengatakan, pemberi pinjaman online yang legal tidak diizinkan untuk mengambil data kontak dari debitur yang meninjam dana. Sebab, hal tersebut melanggar privasi dari debitur yang bersangkutan. "(Kalau ada yang meminta akses kontak atau gambar) laporkan karena itu melanggar dan bisa kita tangkap karna langgar privacy namanya. Masyarakat juga harus baca dulu aturannya dilihat dia (pinjaman online) dari mana," jelas Samuel.

2. Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Fintech OJK Hendrikus Passagi pun mengatakan, pemberi pinjaman online yang meminta akses daftar kontak ponsel dan data pribadi lainnya merupakan pinjaman online ilegal.

Saya berharap agar pihak-pihak terkait khususnya OJK, dapat bertindak cepat, dengan melibatkan aparat penegak hukum yang ada dan Kemkominfo, untuk segera dapat membuat Regulasi yang ketat terkait Perlindungan Data Pribadi, sebagaimana yang telah di lakukan pembahasan oleh DPR terkait "Undang-Undang (UU) khusus mengenai perlindungan data pribadi." khususnya menyangkut Teknologi Informasi sebagaimana tertuang dalam UU No.16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE). dan dapat segera menerbit Regulasi baru yang ketat menyangkut Pinjaman Online yang akhir-akhir ini sangat meresahkan.

Demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk kemudian agar dapat dijadikan pertimbangan dan segera ditindak lanjuti. Agar tidak menimbulkan dan menambah keresahan-keresahan baru. di Negara ini.