Kami melihat di salah satu situs telah memberitakan bahwa terdapat MoU antara Pemerintah dengan swasta (http://www.kemendagri.go.id/news/2016/09/20/kemendagri-teken-kerjasama-pemanfaatan-data-e-ktp-bagi-perbankan). Kami hendak mengetahui isi MoU tersebut, dikarenakan yang disepahamkan adalah termasuk data diri pribadi saya.
 Kami yang sebenar-benarnya bingung mengetahui kabar penandatanganan ini dikarenakan kami khawatir mengenai legalitas dan keamanan data kami.
 Hal tersebut juga dikarenakan apabila MoU diterjemahkan dalam perjanjian, maka akan lahirlah perikatan, yang konsekuensinya tidak kami ketahui juga.
 Hal ini juga dapat mengakibatkan penggunaan data dalam e-ktp menjadi tidak terkontrol dikarenakan MoU tidak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. 
 Kami juga meragukan mengenai sah atau tidaknya perikatan jenis ini, dikarenakan berdasarkan yang kami pelajari, apabila MoU ditingkatkan dalam bentuk Perjanjian, maka harus ditandatangani oleh pihak yang kompeten dalam perjanjian. 
 Untuk itu, kami hendak mengkonfirmasi apabila Perjanjian/MoU tersebut telah ditandatangani oleh orang yang tidak kompeten dan dijalankan sesuai perjanjian tersebut, maka dalam hukum administrasi pemerintahan bukankah hal ini menyalahi kewenangan yang didalamnya terdapat sanksi?