Kepada yth, Kementerian Hukum dan HAM ditempat,
Perkenankan saya mengungkapkan kekecewaan saya terhadap system imigrasi yang menurut saya kurang efisien dari sebelumnya.

Saya sangat mengapresiasi, keinginan Pemerintah untuk dapat terus memberikan inovasi dalam pelayanan pemerintahan, banyak sekali program inovasi yang memang betul memberikan dampak nyata secara langsung ataupun tidak langsung kepada masyarakat umum khususnya. Dalam hal ini, termasuk juga dengan program Direktorat Jendral Imigrasi dengan memberikan antrian online paspor. Secara garis besar, tentu hal ini merupakan sebuah kemajuan. Selain pemanfaatan di bidang TI, juga memudahkan masyarakat untuk tidak perlu antre dari subuh untuk mendapatkan nomor (pengalaman pribadi)

Namun disamping itu, masalah pun mulai terjadi, salah satunya adalah lamanya antrian untuk dapat memproses permohonan paspor. Yang menjadi pokok permasalahan adalah ketidakwajaran lamanya antrian hingga berbulan-bulan (umumnya hampir 3-4 bulan untuk saat ini menurut riset saya, bahkan ada yang tidak memiliki antrian yang tersedia sama sekali hingga tahun 2019 dst) untuk permohonan paspor.

Hal ini tidak hanya terjadi hanya di salah satu imigrasi khususnya di DKI Jakarta, namun di semua imigrasi di DKI Jakarta juga mengalami hal yang sama (seluruh imigrasi wilayah jakarta + soekarno hatta + tanjung priok). Apabila masih tersisa di 1/2 tanggal. Itupun hanya dengan jumlah pemohon yang tersisa sangat terbatas.

Dalam kasus ini, tentu saja bagi saya adalah sebuah kemunduran, dimana sebelum dilakukannya program antrian online, imigrasi dapat melakukan antrian walk-in yang dapat menerima pemohon hingga pukul 10 pagi. Namun kini, seluruh permohonan paspor harus melalui online yang bagi saya pribadi menyulitkan pengguna.

Saya berharap, Direktorat Jendral Imigrasi dapat memberikan solusi yang terstruktur, jelas, serta efisien bagi para pemohon. Hal ini disebabkan karena banyak sekali pemohon yang membutuhkan paspor dalam kurun waktu yang cukup mepet (mau butuh baru urus), dengan sistem yang terjadi saat ini, tentu pada akhirnya, pemohon tersebut akan menggunakan jasa pihak ke-3 (pada umumnya birojasa) agar mereka tetap dapat menyelesaikan paspornya pada tepat waktu. Hal ini tentu sangat miris mengingat ini sangat bertolakbelakang dengan program Presiden Joko Widodo untuk dapat mengurus sendiri seluruh dokumen, tanpa menggunakan pihak ke-3. 

Sekian dan Terimakasih, mohon maaf apabila terdapat salah pengejaan ataupun pelafalan kata yang saya sebutkan diatas.