Yth, kemeneterian Dalam Negeri,

Pada hari Kamis (20 Agustus 2015) pk 21.30, di tempat kami tinggal yakni di Banjar Kaja, Kelurahan Sesetan, Denpasar Selatan, Bali; terjadi peristiwa razia KTP. Rombongan petugas yang mengenakan pakaian seragam Hansip dan Pecalang, mengetuk pintu-pintu rumah dan menanyakan kepemilikan KTP. Kemudian bagi yang tinggal disitu dan tidak ber-KTP Denpasar dan Bali, petugas itu meminta, untuk pada saat itu membayar Rp. 25.000 bagi yang ber-KTP Bali dan Rp.125.000 bagi yang ber-KTP dari luar Bali atau menahan KTP nya. Proses pembayaran itu tidak dilengkapi kwitansi, hanya diberi tanda bukti pembuatan KIPEM yang tidak tertera nilai pembayarannya.

Terhadap peristiwa razia KTP tersebut, kami mohon jawaban atas pertanyaan kami. Yang menjadi pertanyaan bagi kami yang tinggal di Denpasar dan telah ber-KTP elektronik (walaupun tidak diterbitkan Propinsi Bali Kotamadya Denpasar) yakni:

1. Apakah dibenarkan melakukan operasi yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dan dilakukan secara resmi, mengetuk pintu kamar pada malam hari? bila dibenarkan apa dasar hukumnya?

2. Dengan terbitannya UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, apakah dibenarkan melakukan pungutan atau biaya yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan dalam hal ini termasuk KIPEM?

3. Bila terindikasi ada pelanggaran UU tersebut, kemana harus melapor dan bagaimana caranya?

Mohon jawabannya, dan terima kasih.