Yth. Kementerian Dalam Negeri,

Menurut UU No. 24 Tahun 2013 menyatakan tentang pelayanan KTP-el / eKTP tidak dipungut biaya ( gratis ). Semula hanya untuk penerbitan KTP-el,  di  ubah menjadi  gratis untuk penerbitan semua dokumen kependudukan ( KK dan KTP-el, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian, Akta Peceraiaan, Akta Pengakuan Anak) sepanjang diurus Tepat waktu. Jika tidak diurus tepat waktu akan di kenakan sanksi. Sesuai dengan UU no 24 tahun 2013 dan Peraturan Daerah no 2 tahun 2014 tanggal 22 April tahun 2014 yaitu dikenakan sanksi denda administrasi sebesar Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ) bagi Warga Negara Indonesia (WNI)  dan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) bagi Warga Negara Asing (WNA).

Apakah memang dibenarkan? sedangkan Undang Undang menjelaskan tidak ada pungutan?

Apakah dibenarkan Pemerintah daerah membuat peraturan daerahnya sendiri tentang adanya sangsi keterlambatan?

Mohon informasinya,
Terimakasih.