Yth. LAPOR,
Saya pemegang KTP Jakarta, karena tugas pekerjaan, pindah ke Papua untuk membangun PLTS off-grid di desa-desa di pelosok Papua. Karena keperluan pengurusan kelengkapan dokumen, saya membutuhkan Surat Keterangan Domisili dari kelurahan setempat. Tanggal 27/9/2017 sekitar pukul 11:00WIT saya pergi ke kelurahan Hinekombe, Sentani, untuk membuat surat tersebut. Bapak petugas yang menerima saya meminta seorang bapak petugas lain untuk membuatkan Surat Keterangan Domisili sesuai alamat tempat tinggal saya saat ini. Selesai surat tsb dibuat, petugas lain tsb meminta saya untuk ke meja sebelah. Ibu petugas di meja sebelah tersebut meminta Rp 25.000,- untuk biaya administrasi (tanpa memberikan tanda terima / kwitansi).
Pertanyaan saya, apakah memang untuk membuat Surat Keterangan Domisili di kelurahan Hinekombe, Sentani, dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 25.000,-? Bila memang biaya tsb adalah pungutan resmi, mengapa saya tidak diberi tanda terima pembayaran?
Saya berharap tata kelola pemerintahan di seluruh Indonesia dapat menjadi semakin baik seperti di Prov. DKI.
Terima kasih,