Sebelumya saya pernah mengajukan permohonan pemasangan baru listrik PLN secara online dengan kronologi sbb:

1. Per tanggal 07/03/2018 dengan nomor agenda 224109911803078796. Setelah sekian lama permohonan tersebut diajukan, dan berulang kali menanyakan ke @pln_123, barulah sekitar bulan april (11/04/2018 saya dihubungi untuk datang ke Kantor Pelayanan Teknik PLN Rayon Barat Palangkaraya, disana saya mengisi formulir dan tanda tangan di materai. disana dijelasakan bahwa pemasangan masih belum bisa dilakukan karena jaringan belum sampai kelokasi solusinya akan diajukan kembali pemasangan jaringan pada semester 2 karena ada kemungkinan dibangun perumahan di dekat lokasi tsb.

2. Per tanggal 18/10/2018 saya menanyakan kembali ke @pln_123 terkait status permohonan saya, dan dengan gampangnya pihak admin @pln_123 menjawab bahwa wilayah tersebut belum terbangun jaringan dan tidak bisa dilakukan pemasangan, sehingga disarankan untuk mengurus pengembalian biaya.

Terkait hal diatas, ada beberapa poin yg ingin saya tanyakan ke pada PLN selaku penguasa listrik di negara ini.

1. Tentu saja saya tidak terima dengan jawaban pln diatas, yang mana setelah berbulan-bulan menunggu tanpa ada kabar dari pln, lalu tiba2 menolak dengan alasan yang tidak masuk akal. Dimana komitmen PLN disaat pemerintah sedang gencar-gencarnya meningkatkan rasio elektrifikasi nyatanya tidak sejalan dengan apa yang PLN lakukan?.(https://finance.detik.com/energi/d-4170855/kejar-rasio-elektrifikasi-jonan-kalau-tidak-saya-dosa-besar).

2. Apakah membangun jaringan bukan tugas PLN, kalau memang bukan tugas PLN lalu siapa?? Apakah PLN selalu bergantung kepada swasta (developer perumahan) untuk membangun jaringan. Bagaimana nasib rumah-rumah masyarakat yang lain diluar dari perumahan?

3. Di lokasi tersebut ada beberapa orang yang harus mengeluarkan/menginvestasikan dana yang lumayan besar agar dapat menikmati listrik, yaitu dengan cara menarik kabel dari meteran yang letaknya berada pada tiang terdekat yang jaraknya 2 kilo meter. (foto terlampir) Apakah ini bentuk komitmen pemerintah bersama PLN?