Dengan hormat,
Sehubungan degan permohonan dan pengaduan yang disampaikan oleh beberapa kepala sekolah, guru, dan aparat desa di wilayah Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan kepada pengurus DPD BaraJP Kalimantan Selatan tanggal 30 Mei 2016, 2 Juni 2016, dan tanggal 10 Juli 2017 perihal tidak terdaftarnya yang bersangkutan sebagai penerima tunjangan khusus bagi guru yang bertugas di daerah khusus tahun 2016 dan 2017 di wilayah Kecamatan Pulau Sembilan tersebut. Sebagaimana keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No: 066.1509/KH/B/3/2016 tanggal 29 Februari 2016 tentang penerima tunjangan khusus bagi guru yang bertugas di daerah khusus pada jenjang pendidikan dasar di Kab. Kota Baru, Prov. Kalimantan Selatan, dan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No: 80/P/2017 tanggal 3 April 2017 tentang daerah khusus tahun 2017, maka kami informasikan kepada Bapak sebagai berikut:
1. Secara geografis Kec. Pulau Sembilan mempunyai luas wilayah kurang lebih 476 km2 atau hanya 0,05% dari wilayah Kab. Kotabaru dan ibukota kecamatan berada di Pulau Marabatuan. Kec. Pulau Sembilan terbagi menjadi 5 desa dan wilayahnya dikelilingi laut.
2. Untuk mencapai pulau-pulau tersebut, para guru dan masyrakat hanya menggunakan transportasi laut dengan menumpang kapal perintis KM Sabuk Nusantara %% bantuan Pemerintah Pusat yang mulai beroperasi pada Januari 2016. Keberangkatannya berjadwal seminggu dua kali (kalau tidak rusak), sedangkan kalau menggunakan perahu nelayan atau kapal umum harus mengeluarkan biaya Rp 3-5 juta sekali jalan dengan waktu tempuh dari ibukota kabupaten sekitar 10-12 jam bahkan bisa 20 jam. Masyarakat di Pulau Sembilan seringkali mengalami krisis pangan dan pengiriman fasilitas pendidikan, dan lain-lain terhambat karena cuaca buruk atau ombak besar.
3. Untuk menuju masing-masing sekolah di Kec. Pulau Sembilan, para guru harus melalui rute dari Pelabuhan Stagen ke Pelabuhan Batulicin (Kab. Tanah Bumbu), lalu ke Pulau Maradapan (Kab. Kotabaru) dan Pulau Marasirih. Kapal perintis hanya bisa berlabuh di tengah laut karena dermaga yang dibangun oleh pemerintah pusat sejak 2012 sampai saat ini mangkrak. Selanjutnya, masyarakat dan barang untuk menuju daerah daratan harus diangkut dengan menggunakan perahu atau kapal nelayan setempat dan menambah biaya lagi.
4. Untuk alat trasnportasi di daratan dan antar pulau masyarakat hanya bisa menggunakan kendaraan roda 2 dan perahu nelayan. Fasilitas umum seperti listrik, air bersih, jalan, dan jaringan telekomunikasi juga sangat terbatas dan memprihatinkan karena daerahnya terisolir da terpencil.
5. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat 6, kriteria pulau kecil terluar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (seharusnya ayat 2) huruf E Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 13 tahun 2015 tentang kriteria daerah khusus dalam rangka pemberian tunjangan khusus bagi guru yang bertuga di daerah khusus, adalah pulau dengan luas area koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional dimana sangat jelas kalau guru-guru tersebut berhak atas tunjangan khusus tersebut.
6. Berdasarkan Keputusan Bupati Kotabaru No: 288.45/118/KUM/2016 tanggal 23 Februari 2016 tentang penetapan daerah-daerah khusus di wilayah Kec. Pulau Sembilan termasuk daerah kesulitan tinggi, tertinggal, sangat tertinggal dan terisolir.
7. Guru seringkali mempertanyakan dan menyampaikan surat permohonan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kotabaru, namun selalu dijawab masih diusulkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Menteri Desa dan PDT dan Transmigrasi RI di akarta, tetapi sampai saatn inu juga belum ada realisasinya. Bahkan ada sebagian nama-nama guru yang sempat mendapatkan tunjangan khusus di tahun 2016 justru di tahun 2017 tidak menerima lagi.
8. Kami pengurus DPD BaraJP Kalimantan Selatan juga sangat heran dan prihatin, guru yang lainnya mendapatkan tunjangan khusus, mengapa mereka justru tidak dapat, padahal mereka satu wilayah kecamatan. Apakah ada pihak-pihak terkait yang diduga memotong atau mencoret nama-nama guru tersebut tanpa melihat kondisi wilayah yang sebenarnya, sehingga guru-guru itu merasa sangat dirugikan. Padahal kami ketahui daerahnya sangat terpencil dan terisolir, bahkan ada seorang guru SDN Tanjung Nyiur Kec. Pulau Sembilan, Sdr. Irwanto, M.Pd., (NIP: 198301182003121001 NUPTK: 145076166112002) sudah empat tahun sejak perta ditugaskan pada 1 Januari 2014 sampai saat ini tidak pernah mendapatkan tunjangan khusus, maka untuk memenuhi kebutuhan keluarga harus mencari penghasilan tambahan sebagai nelayan dan tidur di asrama Polsek Pulau Sembilan.
 Sehubungan dengan penjelasan di atas dan sebagai wujud kami untuk melaksanakan peran serta masyarakat (PP 68/1999), maka dengan ini kami berharap sekaligus memohon agar nama-nama guru tersebut bisa mendapatkan haknya sebagaimana ketentuan dan peraturan perundang-undangan berlaku. Sebagai bahan pertimbangan dengan ini kami lampirkan surat permohonan bersama dari kepala sekolah di wilayah Kec. Pulau Sembilan, Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kebijakan, kami ucapkan terima kasih.