Kehilangan Hak-Hak Warga akibat Ke tidak jelasan Pemerintah dalam Menyikapi Masalah Tapal Batas Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat, Grenhard Waileruny

Kepada Yth. Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo
Menteri Dalam Negeri, Thatjo Kumolo S.H
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Hamonangan Laoly SH.,MSc,.
Mahkamah Konstitusi, Prof. Dr. Arief Hidayat S.H., M.S.
Gubernur Maluku, Ir. H. Said Assagaf
Bupati Maluku Tengah, H. Tuasikal Abua, S.H
DPRD Prov. Maluku dan DPRD Kab. Malteng


Salam Damai,
Saya putra Maluku, dengan nama lengkap Grenhard Waileruny, banyak yang memanggil saya Egen, berasal dari negeri/desa adat Tahi sane Harule Campaka Makasiwa Tomarima atau negeri/desa Samasuru Uru Amalatu yang merupakan wilayah bersengketa saat ini, dan  saya berstatus sebagai mahasiswa.


Sebagai anak yang lahir dan dibesarkan di negeri/desa yang berada diantara Patasiwa - Patalima ini saya merasa pelu untuk menyampaikan keprihatinan saya terhadap HAK-HAK WARGA NEGARA YANG TAK LAGI DIDAPAT AKIBAT KE TIDAK JELASAN PEMERINTAH DALAM MENYIKAPI MASALAH TAPAL BATAS MALUKU TENGAH (MALTENG) DAN SERAM BAGIAN BARAT (SBB). 
Kepada  bapak presiden, pak menteri, pak ketua MK, pak gubernur, pak bupati serta DPRD provinsi Maluku dan DPRD kabupaten Maluku Tengah, untuk ditindak secara serius dan agar menjadi bahan pertimbangan atas keputusan-keputusan krusial yang pernah diputuskan, berikut ada beberapa fakta lapangan yang saya temui di wilayah sengketa khususnya di negeri/desa Samasuru: 
1. Masyarakat kehilangan hak konstitusional, karena tidak diikutkan dalam pemilihan Umum ( Pemilihan Presiden, Pemilihan anggota DPD RI, Pemilihan anggota DPR RI, Pemilihan kepala daerah dan Pemilihan anggota DPRD provinsi Maluku, maupun DPRD Kabupaten Maluku Tengah )
2. Masyarakat tidak memperoleh pelayanan untuk mendapatkan kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) Kartu Keluarga ( KK ) berakibat masyarakat tidak memperoleh pelayanan kesehatan dan anak-anak tidak mendaptkan beasiswa
3. Masyarakat Negeri Samasuru tidak memperoleh aliran Alokasi Dana Desa ( ADD ) yang digagaskan Pemerintahan Presiden saat ini karena masalah batas wilayah 
4. Masyarakat tak lagi mendapatkan bantuan social dari pemerintah seperti beras bersubsidi  ( RASKIN )
Sudah bertahun-tahun masyarakat terjebak dengan berbagai masalah seperti yang telah saya paparkan diatas, dan mereka menolak masuk ke kabupaten Seram bagian Barat dikarenakan jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten Seram bagian Barat ( Piru ) yang memakan waktu 2 jam 30 menit dengan biaya angkutan umum Rp, 75.000 / orang, sedangkan untuk ke Masohi ibu kota Kabupaten Maluku Tengah dengan waktu tempuh 1 jam perjalanan dengan biaya angkutan Rp 25.000/orang, terlihat jelas jika PERMENDAGRI No 29 tahun 2010 sangat menyusahkan masyarakat, apalagi dengan kondisi ekonomi penduduk yang 90 % adalah petani maka harga untuk ke kota Piru sangatlah relative mahal, jika dibanding dengan ke kota Masohi yang adalah ibukota bumi pamahanunusa sejak dulu kala. 
Ketika terjadi pemekaran Kabupaten Maluku Tengah yang terpecah menjadi tiga kabupaten dengan terbitnya UU Nomor 40 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku, dimana pada UU tersebut terdapat perbedaan antara lampiran dan batang tubuhnya, namun telah diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi  ( MK ) melalui Putusan MK Nomor 123/PUU-VII/2009 tanggal 02 Februari 2010 ( sebagaimana pada  halaman 101 baris 4 dari bawah s/d halaman 102 baris 5 dari atas)   dikutip dari Keputusan MK secara jelas-jelas berbunyi sebagai berikut : 
Bahwa oleh karena yang dimaksud oleh pasal 7 ayat (2) huruf b UU 40/2003 yang menyatakan “Kabupaten Seram bagian Barat mempunyai batas sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Seram Utara dan Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah” khusus yang menyangkut Kecamatan Amahai menurut Mahkamah harus memaknai Kecamatan Amahai sebelum adanya wilayah pemekaran Kabupaten Seram bagian Barat, karena Seram bagian Barat saat itu belum ada, maka Mahkamah Konstitusi ( MK ) berpendapat bahwa batas wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat adalah di sungai Tala atau kali Tala, atau Wai Tala
Dan dengan demikian PERMENDAGRI Nomor 29 Tahun 2010 tentang batas daerah Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku yang menentukan batas kabupaten Seram Bagian Barat meliputi negeri/desa Samasuru dan berbatasan dengan Negeri/Desa Sahulau di Kabupaten Maluku Tengah di sungai Mala, adalah keputusan yang keliru, dan bertentangan dengan UU No 40 tahun 2003 yang telah diperbaiki oleh putusan MK NO 123/PUU-VII/2009 tanggal 02 Februari 2010. Sesuai asas Hukum PERMENDAGRI tersebut mesti dinyatakan batal.
Keputusan yang penuh dengan kontroversi, keputusan yang menjadi musibah  bagi masyarakat, keputusan yang hanya mencari apa yang di inginkan bukan keadilan dan mungkin keputusan karena rupiah, sehingga mengakibatkan bantuan dan pelayanan tak lagi kami dapat, atas dasar itulah saya selaku putra bangsa, generasi penerus yang merupakan ujung tombak negeri ini, sangat  mengharapkan adanya kearifan dan kebijaksanaan dari bapak-bapak yang mempunyai kuasa di republik ini, bapak presiden dalam kapasistas sebagai kepala negara, pak menteri dalam negeri yang dalam kasus ini sebagai kompas, pak MENHUKAM dan pak ketua MK yang ruang lingkup dalam kasus ini, gubernur Maluku dan bupati Maluku Tengah serta DPRD provinsi Maluku, DPRD Kabupaten Maluku Tengah yang secara notabane punya kendali untuk memperjuangkan suara rakyat. 
Dengan ini saya mendesak pemerintah daerah maupun pemeritah pusat harus secara tegas menyikapi persoalan yang kurang lebih sudah berjalan selama kurun waktu tujuh tahun ini,  agar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu merata, sehingga kami tidak lagi merasa di anak tirikan dalam ibu pertiwi ini.
  


Hormat Beta 
Anak Negeri Samasuru
Grenhard Waileruny