Dengan ini saya hendak melaporkan mengenai praktik pungli yang dilakukan oknum petugas Samsat di Tanjung Pandan -Kab. belitung.
 Kronologis sebagai berikut:
 -Selasa, Tanggal 19 Desember 2017. Pelapor mengurus berkas mutasi kendaraan dari Balikpapan ke Tanjung Pandan. Pemeriksaan kelengkapan berkas dilakukan di loket 1. Kemudian pelapor di arahkan ke bagian pembayaran bea mutasi. Dengan rincian yang jelas sebesar Rp. 1.881.500,-(slip pembayaran terlampir). Setelah dibayar, selanjutnya pelapor di arahkan ke bagian pemeriksaan fisik kendaraan. ( disini diminta bea 50ribu rupiah. Seharusnya tidak dipungut bea ). Kemudian selanjutnya diarahkan untuk menyerahkan berkas ke loket 2 mutasi kendaraan.
 Saat menyerahkan berkas, pelapor di beritahu oleh petugas bagian mutasi bahwa akan dikenakan bea sebesar 900ribu. Kemudian pelapor menayakan apa saja rinciannya. Petugas mutasi menjawab untuk bea BPKB, STNK dan pelat TNKB. Pelapor menunjukkan bahwa bea STNK dan pelat TNKB telah termasuk dalam pembayaran pajak mutasi diawal yang sudah dibayar.
 Lalu petugas tersebut malah menawarkan untuk negoisasi turun menjadi 700ribu.
 Pelapor menolak dan berkukuh, sesuai PP no.60 th 2016 seharusnya hanya bea BPKB saja sebesar 375ribu yang wajib pelapor bayarkan. Petugas mutasi mengatakan bahwa jumlah yg diminta 900ribu adalah sesuai perintah atasannya yaitu bpk. Aris Wijayanto Kanit.Mutasi Samsat Tanjung pandan sambil menyarankan agar pelapor menunggu ybs jika hendak memohon keringanan. Pelapor menunggu hingga pukul 2 siang, ybs tidak muncul. Pelapor memutuskan untuk pulang.

-Rabu 20 Desember 2017
 Pelapor kembali ke kantor Samsat Tanjung Pandan dengan maksud menyerahkan berkas dan menanyakan bea bpkp langsung kepada bpk. Aris namun ybs tidak berada di tempat. Sedang bertugas menjamu tamu vip dari Polda Ba-bel.

-Kamis 21 Desember 2017
 Kembali ke kantor Samsat Tg.Pandan. Juga tidak berhasil menemui Ka.nit Mutasi.
 Pelapor diarahkan beberapa kali ke beberapa loket petugas tanpa ada kejelasan.
 Di salah satu loket petugas pelapor menanyakan bagaimana dan siapa yg bertanggung jawab sebagai petugas pengganti. Petugas tersebut mengatakan biasanya bisa dititipkan kepada dirinya berkas tersebut berikut uang beanya 900ribu. Lagi lagi disebutkan sesuai arahan bpk. Aris W.
 Saya berargumen mengacu ke tarif sesuai peraturan bea bpkb sebesar 375ribu.
 Lalu petugas tersebut meminta izin untuk berdiskusi dengan rekan nya.
 Kemudian kembali dan mengatakan. "Iya pak bea nya 375ribu"
 Lalu saya membayar uang sejumlah tsb.

Dari kejadian diatas, pelapor menilai bahwa praktek penentuan besar bea mutasi bpkb selama ini selalu tidak transparan dan koruptif. Dari tarif resmi sebesar 375ribu menjadi 900ribu.
 Beberapa rekan masyarakat Belitung memberikan gambaran pengalaman yang sama dan kebanyakan terpaksa membayar 900ribu sesuai yg diminta petugas Mutasi tsb.

Mohon ditindak lanjuti, karena telah nyata-nyata menyalahi aturan serta menyalahgunakan wewenang. Hal ini merugikan masyarakat belitung yang tidak paham akan regulasi dan cenderung takut untuk membela hak nya.

 Achmed Viqie
 082184888801
 Tanjung pandan.