Perihal pemanfaatan plts atap ( pembangkit listrik tenaga surya) yg terintegrasi pada jaringan pln.
Sesuai dengan permen esdm no.12 tahun 2017 dan permen pendukung nya.

Permasalahannya, pt. Pln area djty (daerah jawa tengah dan yogyakarta) tidak (bisa) segera mengekskusi plts yg terintegrasi dg jaringan pln (permohonan kwh meter type exim, yg jadi kewenangan pln).

Saya sudah mengadukan hal ini di 
1. Call center ebtke.esdm dengan no 20190220113
2. Call center pln centerdengan no k5419032102087
3. Ombudsman.yogyakarta via email 14 maret 2019

Pertanyaan saya, sebenarnya pemerintah selaku penyelenggara negara, serius nggak sih ngurus negara....?????

Mosok peraturan mentri sudah dibuat, namun tidak bisa di execute pt. Pln djty.... 

Kementrian yg sembrono atau executor (pt. Pln djty) yang kurang paham...... ?????

Mohon siapapun yg hendak menanggapi laporan dan keluhan saya, sebaiknya yg benar2 mengerti permasalahan dan bisa membuat solusi.
Bukan yg sekedar ramah mengucap, "maaf bapak atas ketidak nyamanan nya...."

Hakam wibowo