Mohon izin, 
selamat siang pak.

saya andi priyantoko,s.pd. ingin menanyakan mengenai pembayaran gaji 14 pns. berikut kronologisnya :
1. berdasarkan sk bkn no. 00008/kep/au/12016/2019 tanggal 25 februari 2019, terhitung 1 maret 2019 dipindahkan/alihtugaskan menjadi pns pusat kementerian pendidikan dan kebudayaan.

2. sk menteri pendidikan dan kebudayaan no. 32029/a3.3/kp/2019 tanggal 28 februari 2019. mengenai penugasan dalam jabatan dan pemberian tunjangan kinerja.

3. pada tgl 30 april 2019 sk bkn dan sk mendikbud baru sampai di bp paud dan dikmas lampung. padahal tmt 1 maret 2019, di sini jelas bukan salah dri pegawai tersebut.

4. saya langsung mengajukan pemutusan pembayaran gaji. krn laporan di akhir bulan, maka gaji bulan mei sudah masuk ke spm n siap dibayarkan keesokan harinya. (disini saya msh terus bekerja sampai diterima sk, boleh ditanyakan kraktifan saya bekerja di dinas pendidikan kab. tanggamus).

5. menurut peraturan pemerintah (pp) nomor 36 tahun 2019, tunjangan hari raya bagi pns, prajurit tni, anggota polri, pejabat negara, penerima pensiun, dan penerima tunjangan sebagaimana dimaksud yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan hari raya,” bunyi pasal 3 ayat (1) pp ini.
dari pasal tsb, saya menafsirkan bahwa jumlah nominal gajinya yg dibayarkan sama dg 2 bln sblm hri raya, bukan siapa satker yg membayar. karena sama2 uang negara.

6. pagi tadi saya kaget karena kata bendahara, gaji 14 saya tdk bisa dibayarkan di satker baru. tidak puas saya, lalu saya ke kppn bandar lampung. bertemu dg cso, dia bilang tidak bisa jg krna tdk terdaftar gaji saya di bulan april n spmt nya 1 mei. disini saya mau tanya, saya kerja utk negara sama2. bukan mau saya sk itu datang terlambat. jawaban dr cso td jg msh ngambang, berpatokan dg sistem. kenapa sistemnya tdk bsa input data baru. dalam hal ini saya dirugikan, padahal sebagai asn saya mempunyai hak utk gaji 14. di unit kerja lama jg tdk dpt membayarkan krn berpedoman pada sk bkn dan sk pemutusan pembayaran gaji.
mohon kiranya, ada kebijakan terkait permasalahan ini. 

berikut saya lampirkan berkas yang mgkn berguna.