Pelaksanaan Penertipan Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) dan penerapan tagihan susulan terhadap pelanggaran yang ditemukan tidak sesuai dengan Permen ESDM.
Menurut PERMEN ESDM No. 33 Tahun 2014 Pasal 13 ayat 2 tentang Penggunaan Tenaga Listrik Secara Tidak Sah terbagi menjadi 4 Golongan
1. Pelanggaran yang mempengaruhi batas daya tetapi tidak mempengaruhi pengukuran energi
2. Pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energi tetapi tidak mempengaruhi batas daya
3. Pelanggaran yang mempengaruhi batas daya dan mempengaruhi pengukuran energi
4. Pelanggaran yang dilakukan oleh bukan Konsumen
Masing masing pelanggaran dikenakan sangsi/denda/tagihan susulan yang berbeda dan tertera dalam Pasal Berikutnya
Namun pelaksanaan di lapangan terkait P2TL tersebut dan pengenaan sangsi/denda/tagihan susulan tidak sesuai permen, contoh kasus yang sering diselewengkan ialah pada saat Razia kedapatan masyarakat menggunakan Meteran listrik yang tidak sesuai dengan alamat seharusnya meteran tersebut terpasang, dengan kata lain, meteran tersebut sengaja dipindahkan dari Rumah/Alamat "A" ke Rumah/Alamat "B". namun meteran tersebut tetap dipasang dengan baik sehingga tidak mempengaruhi Batas daya dan Tidak mempengaruhi pengukuran energi. Namun kenyataannya dilapangan pada saat Razia P2TL kejadian seperti ini dianggap pelanggaran yang mempengaruhi batas daya dan pengukuran energi, sehingga masyarakat yang kedapatan melakukan hal seperti ini dikenakan denda/tagihan susulan yang tidak sedikit, dalam Surat Penetapan Tagihan Susulan tertera perhitungan Pelanggaran Jenis 1 dan Jenis 2 namun jenis pelanggaran yang dilakukan masyarakat tersebut digolongkan kepada pelanggaran Jenis 4. (dengan kata lain pelaksanaan P2TL tidak sesuai dengan Peraturan)
kami sudah berdialog secara interen dengan Pihak PLN namun tidak membuahkan hasil, mereka tetap mengatakan bahwa pelaksanaannya memang seperti itu. kami berharap penyelewengan PERMEN ESDM ini dapat ditindak karena telah mengakibatkan kerugian banyak orang. dan keuntungan sebelah pihak.
Berikut kami lampirkan Berita Acara P2TL dan Bukti Denda/Tagihan susulan yang dibayarkan