Sesuai dengan UU No. 22 tahun 2009 bahwa setiap orang wajib memiliki surat izin mengemudi (SIM) untuk mengendarai kendaraan di jalan raya, maka sebagai masyarakat yang telah memenuhi persayaratan dan taat aturan dapat mengajukan pembuatan SIM.

Reformasi birokrasi yang gencar dilakukan pemerintah tentunya memiliki tujuan untuk melayani masyarakat dan transparansi. Namun kenyataan di lapangan kadang berkata lain.

Tanggal 6 September 2016, dari Cileunyi, saya mendatangi Polres Bandung di Soreang (sekitar 30 KM) untuk mengurus pembuatan SIM C. Prosedur yang saya jalani adalah dengan mengisi formulir pendaftaran, lalu melakukan pemeriksaan kesehatan (Rp 50.000), kemudian membuat Kartu Identitas Sidik Jari (Rp 50.000). Mengikuti uji teori (tidak lulus di percobaan pertama). 2 Minggu kemudian saya mengikuti uji berkendara. 

Hal yang jadi perhatian saya adalah, banyak sekali spanduk bernafas "Hindari calo dalam pengurusan SIM", tapi sudah jadi rahasia umum bahwa di Polre Bandung ini, banyak oknum polisi yang menjadi calo SIM. Mulai dari tukang parkir, penjaga fotokopi, sampai oknum polisi itu sendiri menawarkan "bantuan" dengan harga yang cukup mahal. Yang saya dengar ada yang membayar sampai Rp 400.000.

Ini sangat tidak adil menurut saya, karena prosedur pembuatan SIM tidak berlaku bagi mereka yang berduit. Mereka yang berduit tidak harus mengikuti uji teori dan uji berkendara, karena sudah mendapat "bantuan".

Saya dan peserta ujian lain yang berusaha ingin memiliki SIM sesuai prosedur, justru seperti dipermainkan, dengan ujian berkendara yang terbilang cukup sulit, meskipun saya sempat menemukan ada yang berhasil dan lolos.

Yang saya rasakan adalah, motor yang sulit dikendalikan dan rintangan yang dimanipulasi, saya kurang mengerti apa rintangan di Lapangan uji kendara Polres Bandung ini sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan atau belum.

Sebagai contoh, uji berbelok zigzag. Dari pengalaman saya, jarak antar patok terlalu sempit, untuk ukuran sepeda motor. Dari sini sering gagal, selain itu juga di uji berbelok Letter "U". seakan memaksa orang-orang jujur ini untuk mengambil "jalan pintas"

Pada intinya, saya ingin praktek-praktek tersebut bisa hilang di seluruh Polres se-Indonesia, khususnya di Kabupaten Bandung.

Saya perpendapat telah terjadi penyimpangan atau tidak dijalankankannya reformasi birokrasi terkait transparansi di dalam proses pembuatan SIM di Polres Bandung.

Solusi yang dapat dilakukan untuk menjadi lebih baik adalah:

1. Seharusnya petugas di pintu masuk memberikan brosur tentang cara pembuatan/perpanjangan SIM sehingga masyarakat paham dan mengikuti aturan. Atau bisa juga dengan spanduk berisi prosedur pembuatan SIM

2. Memasang CCTV di setiap sudut bangunan Area pembuatan SIM, supaya oknum Polisi yang "menawarkan bantuan" lebih mudah diawasi

3. Menimimalkan proses pembayaran di dalam Polres sehingga masyarakat yang datang untuk mengurus SIM hanya membawa surat keterangan doter + fotokopi KTP sehingga setelah sampai di dalam area pembuatan SIM masyarakat tinggal mengisi biodata yang diperlukan dan mengikuti prosedur selanjutnya

4. Perlu adanya tindak lanjut yang cepat dari setiap pengaduan sehingga kebenaran yang disampaikan dapat dibuktikan, misalnya menyamar sebagai masyarakat sipil dan mencoba dilakukan

Semoga laporan perbaikan ini menjadi semangat untuk menjadikan Indonesia bebas dari korupsi dan pelayanan publik menjadi baik. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi banyak orang.

Mohon ditindaklanjuti. Terima kasih.

Warga Cileunyi, 

Wassalaamu 'alaikum wr. wb.

Laporan terkait : https://www.lapor.go.id/id/1214917/laporan-dan-saran-terkait-pungutan-liar-pembuatan-sim-di-polres-tangerang-kota.html