Dugaan penyelewengan dana desa
dan penyalahgunaan wewenang
tahun 2017 – 2019

perkenalkan, kami masyarakat peduli desa yang beralamat di desa tembelang, kecamatan candimulyo, kabupaten magelang - jawa tengah. (lampiran terkait)
dalam rangka mendorong terbentuknya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan profesional dengan berorientasi pada pelaksanaan program pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat yang sesuai amanat peraturan perundang-undangan.
masyarakat mengetahui bahwa di desa tembelang terindikasi terdapat banyak penyelewengan terhadap keuangan desa tahun anggaran 2017, 2018 dan 2019. adapun penyelewengan keuangan desa tahun anggaran 2017, 2018 dan 2019 sebagaimana dimaksud, terindikasi dari adanya penyampaian laporan keuangan desa tahun anggaran 2017, 2018 dan 2019, yang diduga tidak sesuai dengan realisasi yang nyata dilihat, di dengar dan dialami sendiri oleh masyarakat di lapangan.
untuk tahun anggaran 2017 masyarakat tidak pernah tahu laporan keuangan, untuk tahun 2018 dan 2019 didukung adanya fakta dan informasi serta kondisi di lapangan sebagai berikut:
1.	kepala desa tembelang dan aparatur desa tidak terbuka tentang informasi kegiatan pembangunan, pemberdayaan, dan pemberdayaan masyarakat tahun anggaran 2017 dan 2018 serta 2019.
2.	bpd atau anggota bpd tidak menjalankan tugas dan fungsinya.
3.	kepala desa tembelang dalam penunjukan dan membentuk tim pengelolaan kegiatan (tpk) tahun anggaran 2017 dan 2018 dalam pelaksanaannya telah tidak sesuai dengan prosedur dan tata cara yang diatur dalam peraturan menteri terkait.
4.	bukti bukti penyelewengan terdapat dalam lampiran ini

hal-hal yang diduga janggal / terdapat penyelewengan
1.	gedung balai pertemuan masyarakat di belakang kantor desa
2.	air bersih tembelang (kulon) damarjati 2019
3.	pembangunan air bersih (sumur bur) di dusun colok 2019
4.	pelaksanaan bumdes 2018
5.	talud/senderan jalan ke desa giyanti, tanpa prasasti
6.	betonisasi jalan/ cor jalan tejo 2019 
7.	rtlh (rumah tidak layak huni) yang tidak tepat sasaran
8.	penerima pkh tidak tepat sasaran
9.	penjualan tanah aset desa

*bukti terlampir*