Judul : Terkait Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 “OJK tidak Wajib Patuh”

Sehubungan dengan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 pada tanggal 14 Desember 2017 yang membatalkan frasa “kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja (PK), peraturan perusahaan (PP) atau perjanjian kerja bersama (PKB)” sehingga Pasal 153 ayat (1) huruf f UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi “Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja atau buruh mempunyai pertalian darah atau ikatan perkawinan dengan pekerja atau buruh lainnya di dalam satu perusahaan.”, Departemen Organisasi dan SDM OJK (DOSM) menegaskan bahwa ketentuan perkawinan di OJK mengacu pada peraturan internal PDK Nomor 34/PDK.02/2013 tentang Perkawinan Pegawai dan Anak Tanggungan OJK pada tanggal 18 Januari 2018 (terlampir). Dalam peraturan internal tersebut bahwa pegawai yang menikah sesama pegawai wajib untuk mengundurkan diri atau diberhentikan.
Setahun setelah amar putusan MK tersebut, saya Audrie Prabowo yang merupakan pegawai tetap (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu) OJK,  menyampaikan surat permintaan informasi terkait Pernikahan Sesama Pegawai OJK kepada Kepala DOSM pada tanggal 13 Desember 2018. Pada tanggal 26 Desember 2018, saya mendapat balasan surat yang menyatakan pada intinya bahwa OJK tidak wajib patuh terhadap UU Ketenagakerjaan sehingga tidak wajib untuk mengakomodir amar putusan MK dimaksud. Apabila terjadi pernikahan sesama pegawai, maka kedua pegawai tersebut akan terkena sanksi Pemberhentian Pegawai sebagaimana dimaksud dalam PDK OJK Nomor 48/PDK.02/2013 tentang Tata Tertib dan Disiplin Pegawai OJK.
Permasalahan pun muncul setelah saya dan Primasari Winarno Putri (Pegawai tetap OJK lainnya), dengan berpegang teguh pada asas-asas Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 B ayat 1 dan Pasal 28 D ayat 2, melangsungkan pernikahan sesama pegawai OJK pada tanggal 29 Desember 2018. Setelah melangsungkan pernikahan sesama pegawai OJK, saya dan istri diundang oleh tim komite etik OJK untuk menjalani rangkaian proses pemeriksaan dengan sanksi Pemberhentian Pegawai. Adapun alasan lain bagi kami untuk melangsungkan pernikahan sesama pegawai adalah karena pada praktiknya di OJK terdapat beberapa pasangan suami dan istri. Pasangan tersebut dapat menikah dan tetap bekerja sebagai pegawai OJK karena diatur dalam PDK Nomor 34/PDK.02/2013 tentang Perkawinan Pegawai dan Anak Tanggungan OJK bahwa pegawai yang sudah berstatus suami istri di OJK sebelum berlakunya PDK dimaksud, maka tetap diperkenankan menjadi pegawai OJK. 
Terkait dengan hal-hal tersebut di atas, terdapat hal-hal yang ingin saya tanyakan sebagai berikut:
1. Apakah OJK sebagai Lembaga Independen tidak wajib patuh terhadap UU terkait Ketenegakerjaan?
2. Apakah dapat dibenarkan diskriminasi untuk pegawai OJK sehingga pegawai lama dapat menikah sesama pegawai dan pegawai baru seperti saya harus diberhentikan karena menikah sesama pegawai?

Demikian dapat disampaikan pengaduan saya. Mohon atas jawaban dan agar dapat ditindaklanjuti.

Atas perhatian Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih.