Assalammualaikum wr wb..

Perkenalkan saya adalah seorang pekerja program keluarga harapan (pkh) dari kementrian sosial yang berdomisili dan bekerja di Kota Medan, Sumatera Utara.

Sebelumnya saya ingin menjelaskan sesuatu agar tidak ada informasi yang simpang siur dan kesalahpahaman.

Laporan ini menyangkut tentang kasus pungutan liar atau pungli yang dilakukan oleh oknum PNS di kantor Dinas Sosial Kota Medan.

PKH sendiri Tidak mempunya kantornya sendiri. Jadi selama bertahun2 Kantor PKH letaknya berada 1 gedung dengan kantor Dinas Sosial atau lebih tepatnya pkh berada dalam naungan Dinas Sosial.

Nah... Pkh sendiri itu yang saya tahu ada 3 income untuk masing2 pendamping (kami sebagai pendamping pkh kota medan). Pertama, gaji pokok. Saya tdk tahu brp UMR kota medan saat ini. Tapi yang pasti gaji yang kami terima itu besarannya Rp 2.6 juta. Kedua, SPPD yaitu tunjangan perjalanan atau biaya transport selama melakukan verifikasi ke fasilitas pendidikan (sekolahan) ataupun ke fasilitas kesehatan (puskesmas/pustu) yang dibayarkan per 3 bulan dengan besar biaya Rp 400 ribu perbulannya. Ketiga, BOP yaitu tunjangan pengeluaran alat tulis, prinan laporan2 yang dibutuhkan UPT, prinan surat undangan, formulir pemutakhiran, dan segala macam pengeluaran dalam melakukan praktiknya dilapangan. 

Penjelasan sya mengenai income kedua, SPPD. Proses melakukan sppd dgn cara mendatangi sekolah2 satu per satu dgn bukti kami melakukan sesi foto dan adanya tanda tangan dari masing2 kepala sekolah. Dana tersebut akan cair setelah kami mengumpulkan laporan tersebut. Dana sppd dicairkan secara langsung dari pihak dinas (bu ros) ke masing2 pendamping dengan catatan kami DIWAJIBKAN MENYETOR DANA sebesar Rp 150 ribu yang secara rinci Rp 50 ribu per bulannya dan ada pungutan sebesar Rp 20 ribu yang katanya untuk uang capek (kata bu ros). Jika dana Rp 150 ribu tersebut tidak disetorkan maka pendamping tersebut tidak akan menerima dana sppd. (Point pungli pertama)

Penjelasan sya mengenai income Ketiga, BOP. membutuhkan bukti fisik dan laporan ke pusat. Masing2 laporan tersebut membutuhkan tanda tangan pejabat tinggi (kepala bidang untuk pkh) di dinas sosial. Struktur pembayaran BOP selama ini melalui sistem transfer ke masing2 rekening pendamping. Ketika dana masuk, kami diwajibkan mengirimkan berkas laporan BOP tersebut. Masalahnya adalah... berkas laporan tersebut TIDAK AKAN DIKIRIM jika berkas tersebut tidak ditandatangani oleh Kabid (waktu itu masa jabatan pak Irfan Siregar) dan kami DIHARUSKAN MEMBAYAR sebesar Rp 50 ribu untuk sebuah tanda tangan. Jika tidak membayar maka berkasnya tidak akan ditandatangi. (Point kedua pungli)

Hak2 kami yang diminta tanpa kami tau untuk apa dan untuk siapa dgn didasarkan atas paksaan dan ancaman tersebut kami harap dapat ditindak lanjuti agar budaya pungli dapat dihilangkan. 

Wassalammualaikum wr wb..