Yth. 1. Menpan RB, 2. Kepala BKN, dan 3. Ketua BPK/BPKP. di - Tempat Dengan hormat, 

Saya merupakan salah seorang PNS yang berkerja di instansi pusat. Pada tanggal 1 Februari 2016 saya dimutasi ke unit kerja Kabupaten Nias Selatan dari Labuhanbatu, Sumatera Utara. Selagi saya berkerja di unit kerja yang baru di Nias Selatan, saya turut menggugat keputusan pemindahan saya ke PTUN Medan (terdaftar dengan nomor register perkara 24) karena saya anggap SK pemindahan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. PTUN kemudian memenangkan gugatan saya dan tergugat sampai batas yang diperbolehkan oleh undang-undang tidak melakukan banding artinya putusan telah bersifat inkrah. Sebagaimana diketahui bahwa mutasi dan pemindahan PNS dibebankan oleh APBN/APBD sebagaimana tercantum dalam UU ASN artinya PNS yang dipindahkan berhak memperoleh biaya pindah. Yang menjadi pertanyaan saya kemudian adalah: 1. Dapatkah saya memperoleh biaya pindah saya dari unit kerja lama saya di labuhanbatu ke nias selatan walaupun terdapat putusan PTUN yang membatalkan SK Pemindahan saya ke Nias Selatan. Sebagai informasi putusan PTUN tersebut berlaku sejak tanggal diucapkan (21 Juli 2016), sedangkan TMT SK pemindahan saya ke Nias Selatan tanggal 1 Februari 2016. 2. Sebagaimana diketahui kemudian PTUN telah membatalkan SK kepindahan saya ke Nias Selatan serta memerintahkan PPK untuk mencabut serta menerbitkan SK pemindahan yang baru. Apakah saya bisa mendapatkan biaya pindah setelah terbitnya SK pemindahan yang baru paska putusan PTUN berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Atas perhatian yang diberikan, saya ucapkan terimakasih.