Kami mengurus pembuatan e-KTP untuk adik saya sejak dia memasuki usia 17 tahun, yaitu bulan November 2014 di kantor Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor.
 Pada saat pengajuan pembuatan e-KTP, kami ditawari untuk membuat e-KTP dengan jalur biasa dengan membayar IDR 10.000 dengan catatan menurut petugas kelurahan akan selesai dalam waktu paling cepat 3 bulan atau "FAST TRACK" dengan membayar IDR 200.000 dan akan selesai dalam jangka waktu 2 minggu.

Karena sepengetahuan kami pembuatan e-KTP adalah gratis, maka kami mengambil jalur biasa. Bulan Maret 2015, kami baru mendapatkan Surat Keterangan yang menyatakan sedang menunggu terbitnya e-KTP (terlampir), tapi sebagai informasi, surat tersebut tidak dapat digunakan sebagai pengganti sementara KTP dalam mengurus berbagai hal seperti pembuatan SIM dan pembuatan akun rekening di Bank.

Tiap bulan kami selalu follow up bagaimana status KTP adik saya tesebut, mulai dari
 1. Kantor Kelurahan yang mengatakan tidak tau apa-apa karena pembuatan diserahkan ke kecamatan Bojong Gede.
 2. Kantor Kecamatan yang mengatakan bahwa data nya hilang, sehingga harus foto dan data ulang pada bulan Mei 2015. Bulan berikutnya kami cek lagi sampai dengan bulan ini, akhirnya pihak kecamatan mengatakan bahwa pengurusan e-KTP adalah kewenangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Pihak kecamatan menyarankan kami untuk bertanya langsung ke Dinas Dukcapil.

Setelah kami tanyakan ke Dinas Kependudukan Pemda Bogor, mereka beralasan bahwa blanko sedang habis. Dan belum tau kapan akan diadakan pengadaan kembali. Dan jika pun blanko sudah ada, mereka menyatakan bahwa kami harus membayar IDR 120.000 untuk pembuatan e-KTP.

Yang jadi perhatian saya adalah:
 1. e-KTP, sebagai dokumen identitas paling penting di Indonesia, kenapa proses pembuatannya bisa memakan waktu lama seperti ini, dalam kasus kami, sudah hampir 1 tahun pengajuan e-KTP dan masih belum jadi juga. Dan yang tidak masuk akal, menggunakan alasan blanko nya habis. e-KTP merupakan dokumen penting yang setiap hari pasti ada orang yang mengajukan pembuatan e-KTP. Kenapa Kementerian Dalam Negeri, Dinas Dukcapil khusunya yang bertanggung jawab dalam hal ini tidak bisa mengakomodir ataupun memprediksi jumlah blanko e-KTP yang digunakan setiap tahunnya?
 Menurut saya mungkin sama seperti gaji PNS dan anggaran belanja di tiap instansi, di setiap tahunnya pastinya ada prediksi anggaran dan pengadaaan yang akan digunakan untuk menunjang kegiatan pelayanan di tiap instansi.

2. Kenapa masih saja terdapat pungutan pada saat pembuatan e-KTP yang katanya dinyatakan bebas biaya dan mengutip pernyataan dari Mantan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Bapak Irman pada tanggal 25 Februari 2015 di Gedung Bea Cukai Ahmad Yani, bahwa pembuatan e-KTP cukup 10-15 menit jadi dan Gratis. Tapi kenyataan di lapangan masih belum seperti itu.

Pembuatan SIM oleh POLRI sangat mengagumkan hanya dalam waktu kurang dari 1 hari jika persyaratan dan test yang diikuti sudah sesuai, bisa langsung jadi. Pembuatan Passport oleh Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM pun tidak kalah mengagumkan.
 Pengalaman yang saya alami saat pembuatan passport bulan September 2015, mereka bisa memberikan janji layanan berapa hari pengurusan dan kepastian biaya atas setiap layanan yang mereka sediakan.

Disaat instansi-instansi pemerintah lainnya mulai berbenah diri dalam pelayanannya, saya harap proses pembuatan e-KTP yang dalam hal ini mungkin menjadi tanggung jawab Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan juga Kementerian Dalam Negeri bisa lebih transparan dan meningkatkan pelayanan yang lebih baik lagi terhadap masyarakat, khususnya dalam pembuatan e-KTP sebagai dokumen identitas yang paling penting bagi warga Indonesia.