Saya sebagai salah satu warga Negara Indonesia mohon agar Bapak dapat melakukan evaluasi terhadap kebijakan sistem pendidikan khususnya sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) baik tingkat SMP ataupun tingkat SMA/SMK karena kebijakan tersebut telah melanggar hak asasi manusia dan merupakan bentuk perlakuan diskriminasi terhadap warga Negara Indonesia.
Bukankah setiap warga Negara Indonesia mempunyai hak yang sama termasuk hak pendidikannya. Oleh karenanya, seharusnya persyaratan untuk masuk sekolah kepada setiap warga negara adalah SAMA. Ketika persyaratan yang diberikan untuk masuk sekolah tidak sama untuk setiap warga negara, itu artinya adalah bentuk ketidakadilan, bentuk diskriminasi, pemberian hak yang tidak sama kepada setiap warga negara.
Terkait dengan persyaratan PPDB maka persyaratan yang sama dan adil untuk setiap siswa/warga negara adalah evaluasi hasil pendidikan masing-masing siswa / hasil ujian nasional, sehingga persyaratan lain yang tidak terkait hasil evaluasi belajar siswa seperti persyaratan Jarak, keterangan miskin dan lainnya adalah bentuk diskriminasi, ketidakadilan dan perlakuan pemberian hak yang tidak sama kepada setiap warga negara. Contohnya untuk keterangan miskin, menurut hemat kami tidak terkait evaluasi pendidikan dan bukannya telah diterbitkab Kartu Indonesia Pintar sebagai bentuk bantuan/subsidi kepada warga miskin. Persyaratan jarak, misal si A akan bersekolah di SMA X yang jarak rumahnya ke sekolah 10 km, si B akan bersekolah di SMA X yang jarak rumahnya ke sekolah 100 M, kalau negara tidak berlaku diskriminasi dan memberikan hak yang sama seharusnya persyaratan buat SI A dan si B adalah SAMA. 
Oleh karena itu, mohon kiranya Bapat dapat mengevaluasi dan mempertimbangkan ulang kebijakan tersebut untuk terciptanya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang adil dan melindungi semua warga negaranya.