Berkaitan dengan diterbitkannya Surat Perintah Tugas (SPT) yang diterbitkan Satker P3MD BPMPD Kalimantan Timur Untuk Pendamping Desa di Kalimantan Timur, khususnya untuk Kabupaten Kutai Barat. Ada kejanggalan yang tidak rasional dan jelas banyak pendamping desa yang meninggalkan Lokasi Tugas Tanpa izin/keterangan lebih dari 10 hari, mulai 1 April bahkan ada yang sampai hari ini (tgl 1 April- 21 April) tidak ada di lokasi tugas.

Namun yang bersangkutan masih diperpanjang kontraknya/mendapat SPT, sampai 31 Desember 2016. Mohon kiranya kebijakan ini dievaluasi ulang. Karena jelas di dalam SPK, tidak boleh meninggalkan lokasi tugas tanpa izin lebih dari 10 hari, dan sanksinya jelas yaitu PHK.