Dari:Rakyat Kecil yang Terlantar/Terpinggirkan

Perihal:
Hak Memiliki KTP Nasional untuk Rakyat Kecil yang Terlantar/Terpinggirkan

Sebagai bagian dari perwujudan "KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH BANGSA INDONESIA", maka kami mewakili rakyat kecil yang terlantar/terpinggirkan, menyampaikan keluhan dan harapan sebagaimana berikut:

Banyak orang-orang yang tidak memiliki akses untuk mendapatkan e-KTP (KTP Nasional) --yang sepaket dengan Kartu Keluarga--, karena mereka memang tidak memiliki KTP --seperti para gelandangan, para pemulung, para pengemis, orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal tetap, dan mereka yang lainnya--.

Mereka benar-benar amat sangat mengharapkan untuk bisa memiliki e-KTP karena mereka berstatus warga negara Indonesia dan tinggal di negeri Indonesia. Namun para Ketua RT, para Ketua RW, dan pihak Kantor Kelurahan/Desa, tidak mau membuatkan surat pengantar pembuatan e-KTP.

Oleh karena itu, kami mengusulkan kepada pemerintah --dalam hal ini: Kementrian Dalam Negeri-- untuk memberikan akses kepada mereka untuk pembuatan e-KTP, dengan prosedur sebagaimana berikut:

Pertama:
 Siapa yang tidak memiliki KTP melaporkan diri ke Kantor Kelurahan/Desa, untuk pengajuan pembuatan e-KTP. Tidak perlu melalui Ketua RT/RW, karena pastilah ditolak.

Kedua:
 Pihak Kantor Kelurahan/Desa tidaklah berhak untuk menolak pengajuan pembuatan e-KTP dari siapa yang tidak memiliki KTP.

Ketiga:
 Kepemilikan KTP merupakan hak setiap warga negara, sehingga penolakan pengajuan pembuatan e-KTP dari siapa yang tidak memiliki KTP, merupakan bentuk kriminalitas (kejahatan) terhadap hak asasi manusia. Maka pemerintah haruslah menetapkan sanksi pidana dan sanksi administratif terhadap pihak
 yang menolak/menghambat/mempersulit pengajuan pembuatan e-KTP dari siapa yang tidak memiliki KTP. Dan seseorang berhak untuk melaporkan ke pihak kepolisian apabila pengajuan pembuatan e-KTP ditolak oleh pihak Kantor Kelurahan/Desa. Dan pihak kepolisian haruslah menindaklanjutinya, karena biasanya laporan dari rakyat kecil yang terlantar/terpinggirkan ternyata diabaikan.

Keempat:
 Bagi siapa yang berstatus gelandangan atau orang yang tidak memiliki tempat tinggal tetap, maka alamat yang dituliskan pada e-KTP adalah: "nama kelurahan/desa di mana ia biasa berada".

Kelima: Pembuatan e-KTP digratiskan (tidak dipungut biaya apapun dan sedikitpun). Pemungutan biaya pembuatannya bisa dilaporkan kepada pihak kepolisian. Dan pihak kepolisian haruslah menindaklanjutinya, karena biasanya laporan dari rakyat kecil yang terlantar/terpinggirkan ternyata diabaikan.

Pembuatan e-KTP bagi mereka merupakan upaya menekan hal terjadinya kriminalitas.