menyikapi rencana mendikbud membolehkan komite sekolah "menerima" sumbangan dari pihak ketiga,sebaiknya hal ini perlu ditinjau kembali jika hal ini sudah tercantum dlm permen atau pp sebelum berlarut sebaiknya dibatalkan alias dicabut apabila dipaksakan akan menambah beban negara yg pertama se waktu2kata "menerima"bisa berubah jadi kata "meminta"apa bila ini yg terjadi maka akan jadi bumerang bagi org tua murid yg kedua bisa jadi peluang terjadinya praktek "pungli" yg ketiga 20% APBN diperuntukan di bidang pendidikan apakah di gunakan dg benar?sbg contoh dana BOS,DAK dll di daerah2kabuptn kami seperti DAK yg seharusnya dilaksanakan secara swakelola ternyata di PLkan,ditenderkan oleh oknum petinggi daerah terkait apakah hal ini dpt dibenarkan?penggunaan dana BOS apakah pernah diaudit?blm lagi mewajibkan murid beli buku paket dll diharap agar phk terkait tdk hanya menilai laporan lwt administrasi.namun se sekali lgsg diaudit.

terima kasih ket KPM Kalbar 

ttd 

Minhad Ryad.