Yth Kementrian Dalam Negeri 
Pemerintah Kabupaten Buton saat ini masih menggunakan Perda no 5 tahun 2008 tentang pemilihan kepala desa dimana BAB VI tentang Anggar
 an pasal 42 yang berbunyi (1)seluruh anggaran pemilihan kepala desa di bebankan pada desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa ini mengakibatkan warga yang ingin mencalonkan kepala desa tebebani dengan biaya pencalonan sangat mahal sekitar 6 sampai 8 juta percalon ini bertentangan dengan dengan Permendagri nomor 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa dimana bab v pasal 48 tentang pembiayaan ayat 1 biaya pemilihan kepala desa di bebankan pada APBD Kabupaten /kota 
Pertanyaan saya, apakah pemilihan Kades tersebut sah atau tidak karena bertentangan dengan Permendagri?