Diketahui, salah satu syarat untuk membangun atau mengadakan Unit Sekolah Baru (USB) adalah adanya studi kelayakan yang salah satunya berisi tentang prospek pendirian USB tersebut ke depan. Tentunya, ketersediaan calon siswa, angka partisipasi kotor (APK). ketersediaan tenaga pendidik dan kependidikan dll digambarkan secara detail dalam dokumen hasil studi kelayakan permohonan pendirian USB. Dengan demikian, dokumen hasil studi kelayakan sangat menentukan permohonan pendirian USB dikabulkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Pertanyaannya, bolehkah jika satu Dokumen Studi Kelayakan digunakan untuk permohonan pengadaan 2 USB di satu kecamatan yang sama (SMA Negeri dan SMK Negeri) misal SMA Negeri diajukan tahun 2017 dan sudah disetujui (sedang dibangun) dan rencananya dokumen studi kelayakan yang sama akan diajukan untuk pengadaan SMK Negeri di tahun 2018 atau 2019?