Yth. Kementerian ESDM (BPH MIGAS),

Saya bermaksud membuat surat izin pembelian BBM solar untuk aktivitas pertanian di kampung saya, dengan rekomendasi dari :

1. Dinas pertanian, kehutanan, perkebunan dan peternakan no : 521/206/pert/2015

2. Surat verivfikasi dari UPTD pertanian perhutan dan perkebunan kec. cikeusal

3. Surat keterangan usaha (SKU) no : 04/204/Ds/III/2015

dan saya membawa semua surat rekomendasi yang di butuhkan Ke SPBU 34-421-26 untuk memperoleh informasi birokrasi pembuatan surat izin pemebelian solar. Dari SPBU saya di sarankan untuk mengurus nya di HISWANA MIGAS DPC BANTEN. Setelah saya sampai di HISWANA saya di sarankan untuk membawa lampiran berupa :

1. Photo traktor yang telah di ketahui /di benarkan pejabat kelurahan setempat 

2. Surat pernyataan bermaterai akan bertanggung jawab penuh bila BBM yang saya beli di pergunakan secara ilegal

3. Surat permohonan dari SPBU agar bisa di keluarkanya surat izin pemebelian BBM Solar

Setelah saya mengurus surat tersebut saya menuju HISWANA DPC BANTEN kembali untuk menunjukan semua rekomendasi yg di butuhkan sudah lengkap. Tetapi orang yang di klaim memegang dan bisa mengeluarkan surat izin pemebelian BBM tersebut yang saya dengar berinisial "E" berkata " saya tidak mau mengeluarkan surat tersebut apabila bukan orang SPBU yang datang "

Yang saya tanyaka kepada BPH MIGAS, adalah :

1. Apa gunanya surat rekomendasi Dari SKPD tersebut bila harus orang SPBU yang mengurus? Sedangkan di Perpres No. 15 tahun 2012 tidak ada ayat yang meyebutkan hal tersebut

2. Apa gunanya surat permohonan dari SPBU apabila di haruskan orang SPBU yang mengurus surat izin tersebut?

3. Apakah sudah benar birokrasi tersebut?

Bila benar aturanya seperti itu Berapa banyak pembelian BBM ilegal yg di lakukan oleh masyarakat yang di sulitkan seperti saya bukan karena tidak mau mempunya surat izin tapi berbelit - belitnya birokrasi yang ada

Terima kasih dan mohon tanggapan dan tindak lanjutnya.