Mohon informasi mengenai legalisir Paklaring dari Dinas tenaga kerja untuk yang berhenti bekerja setelah 1 September 2015, apakah itu menjadi kewajiban dalam persyaratan mencairkan dana JHT kami? Mohon dibantu link mengenai peraturan atau undang-undang yang dimaksud.

Apakah legalisir Disnaker tersebut, harus sesuai dengan domisili Kantor yang mengeluarkan surat pengalaman kerja (paklaring), atau bisa dilakukan sesuai dengan domisili dari pemohon? Misal: kantor yang mengeluarkan paklaring berdomisili di Jakarta, sedangkan pemegang kartu BPJS TK berdomisili di Semarang (yang bersangkutan bekerja di Kantor Cabang di Semarang), dalam hal ini apakah Legalisir Paklaring Dinas tenaga kerja dilakukan di Disnaker Jakarta atau dapat dilakukan di Disnaker Semarang sesuai dengan domisili KTP?