Berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2017 tentang Penghapusan Izin Gangguan / HO yang disahkan pada tanggal 30 Maret 2017 (Terlampir), dengan ini saya beritahukan bahwa :
1. Permendag ini seharusnya berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu 30 Maret 2017, tetapi hingga saat ini Izin Gangguan /HO yang dimaksud masih tetap harus diperpanjang atau dibuat. Hal ini sudah saya pertanyakan ke badan perizinan masing-masing daerah misalnya DKI Jakarta, Medan, Tangerang, dan banyak kota besar lainnya. Badan perizinan tersebut menyatakan bahwa Permendag tersebut tidak berlaku di daerah mereka karena mereka mengeluarkan Perda sendiri bahwa izin gangguan / ho tetap dibuat atau diperpanjang. Dan pemilik usaha tetap wajib membayar retribusi serta melengkapi persyaratan yang ada.
2. Untuk apa Permendag dibuat jika tidak berlaku dan malah lebih kuat Perda masing-masing?
3. Apa gunanya Kementerian Dalam Negeri mebuat peraturan jika intinya tetap tidak berlaku dan dikalahkan oleh Perda?
4. Mana sebaiknya yang perlu saya taati, Permendag atau Perda? Mana yang lebih tinggi kekuasaannya?
Mohon feedback nya segera. Karena hal ini sangat mengganggu kelangsungan usaha saya.