Berikut kami sampaikan pengaduan terkait standar ganda dalam proses pelayanan perpanjangan Surat Ijin Mengemudi (SIM) di Satpas Polres Balikpapan. Standar ganda yang dimaksud adalah ukuran moral dengan membuat penilaian terhadap subjek yang berbeda, dinilai secara tidak sama dalam suatu kejadian atau objek serupa yang terkesan tidak adil dan proporsional. Standar ganda dalam permasalahan ini adalah saya merasa diperlakukan tidak adil dalam proses perpanjangan SIM di Satpas Polres Balikpapan. Kami melakukan perpanjangan SIM A di Satpas Polres Balikpapan pada tanggal 16 Januari 2019 sekitar pukul 09.00 waktu setempat. 

Berikut adalah kronologis kejadian pelayanan SIM di Satpas Polres Balikpapan yang menurut hemat kami keluar dari standar yang berlaku:

1. Tahap pertama kami langsung menuju loket BRI untuk melakukan pembayaran perpanjangan SIM A sebesar Rp 80.000. Selanjutnya bukti pembayaran dan surat kesehatan diserahkan ke loket perpanjangan, pada loket ini kami menerima formulir permohonan perpanjangan SIM yang selanjutnya kami isi ditempat yang telah disediakan. 

2. Formulir yang sudah kami isi selanjutnya kami serahkan pada bagian entry data, pada loket ini kami dilayani langsung oleh petugas SATPAS (Ibu Ervina, dkk). setelah dilakukan pengecekan data oleh petugas terdapat ketidaksesuaian nama yang terdapat pada SIM A dengan KTP Elektronik yang kami miliki. Pada SIM A nama kami tertulis ADHI PRASETYO sedangkan pada KTP Elektronik tertulis ADI PRASETYO tanpa menggunakan huruf "H". 

3. Selanjutnya petugas SATPAS (Ibu Ervina, dkk.) memberikan arahan kepada kami untuk menemui Kepala Unit Regident. Pada saat itu juga kami langsung menemui Kepala Unit Regident (ruangannya samping loket foto) dan langsung menjelaskan permasalahan yang kami alami, selanjutnya beliau memeriksa berkas kami dan menjelaskan kepada kami bahwa SIM A yang kami miliki tidak dapat diperpanjang karena terdapat perbedaan huruf pada KTP Elektronik dengan SIM A (poin 2) dan meminta kami untuk membuat SIM A baru. Kami merasa kaget atas arahan tersebut, dan kami mencoba memberikan argumentasi karena pada tahun sebelumnya yaitu 2018, kami juga melakukan perpanjangan SIM C tanpa harus membuat baru meskipun terdapat perbedaan huruf pada KTP Elektronik yang nama kami tertulis ADI PRASETYO dengan SIM C yang nama kami tertulis ADHI PRASETYO. Pada tahun 2018 SIM C kami dapat diperpanjang tanpa harus menemui Kepala Unit Regident dan dapat diselesaikan petugas loket entry data, pada tahun tersebut petugas entry data cukup memanggil kami untuk memverifikasi apakah benar telah dilakukan update data kependudukan nasional. Namun argumen kami tetap saja di tolak oleh Kepala Unit Regident dengan alasan yang tidak logis dan berkas kami dikembalikan, pada bagian ini beliau menyampaikan kami harus membuat SIM A baru dan ikuti prosesnya, apabila nanti ada kesulitan silahkan menemui beliau lagi. 

Dalam permasalahan ini kami merasa dipaksa untuk membuat SIM A baru padahal SIM A kami masih aktif dan belum habis masa berlakunya sampai Februari 2019. Permasalahan serupa banyak juga dialami masyarakat kecil Balikpapan baik itu terdapat perbedaan pada huruf pada nama maupun perbedaan lainnya. Guna mendukung POLRI dalam upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat, kami mohon kepada Polres Balikpapan untuk melakukan perbaikan standar layanan dalam pelayanan SIM di Satpas Polres Balikpapan. Terima kasih