Pak  untuk melengkapi laporan pengaduan  tanggal 27 februari 2019 an.ming leonard simatupang.
Bahwa bukti tindakan pidana yang di lakukan oleh drs.parlindungan sihotang adalah sebagai berikut;
- kwitansi tertanggal 26-03-1997 tertera jaminan akta surat tanah no.592.2.135/1990 tanggal terbit 12 februari 1990 an.drs.parlindungan sihotang,tanah tersebut terletak di kecamatan medan labuhan kotamadya medan.
-surat perjanjian di atas segel pada tanggal 09-08-1998 isinya akan melunasi  sisa utang pembayaran tanah kepada ibu saya an.sinta uli br simarmata.
-berita acara pemeriksaan laboratium krimalistik no.lab;132/dtf/2015.
Tanggal 12-08-2015 pihak polres belawan telah di kirimkan surat permintaan surat keterangan ahli hukum pidana kepada rektor universitas sumatera utara;hasilnya diduga menggunakan surat palsu.
Tanggal 27 juni 2011camat medan labuhan mengeluarkan surat pernyataan bunyinya; bahwa no.592.2.135/1990 tanggal terbit 12-02-1990 an.drs.parlindungan sihotang tidak terdaftar di buku besar kantor camat tersebut di keluarkan oleh canat zain noval.
-saksi an; antoni.
Bahwa laporan polisi st tlp 658/k/iii/spkt resta medan tanggal 13-03-2014 an pelappr nelson h simatupang melaporkan drs parlindungan sihotang/terlapor  atas tindakan pemalsuan surat tanah tertuang pasal 263 kuhp.bahwa kejadiannya di wilayah hukum polrestabes kota medan,terlapor menjaminkan tanahnya yang berada di belawan,tanggal 12-04-2014  polrestabes medan melimpahkan berkas perkara ke polres pelabuhan belawan dengan  pelimpahan laporan polisi no.lp/658/k/iii/2014/spkt resta medan tanggal 13-03-2014 dengan  lotus delicti,tidak logisnya laporan ini di rujuk ke polres pelabuhan belawan pada hal kejadiannya di kofa madya medan,berdasarkan bukti-bukti di atas polres pelabuhan belawan menetapkan drs.parlindungan sihotang sebagai tersangka.
Tanggal 21 maret 2017 polres pelabuhan belawan melimpahkan laporan lp.no.658/k/iii/su/spkt resta medan an.pelapor nelson h simatupang ke polrestabes medan,dengan rasa ketidak adilan polretabes medan tidak menahan tersangka an.drs.parlindungan sihotang sudah jelas menggunakan surat palsu ancaman hukuman di atas 5 tahun,pasal 21 kuhp tersangka wajib di tahan,singkat cerita berkas tersebut sudah p21ditanyakan  kapan di lakukan pelimpahan tersangka dan berkasnya ke kejari medan jawaban dari penyidik nihil.setelah di surati ke mabes polri,kompolnas,kapolda sumatera utara dan kapolrestabes medan untuk pelimpahan tersangka dan berkasnya polrestabes medan tidak menanggapi..
Di lakukan demo dua kali di istana baru di limpahkan tersangka dan berkasnya kejari medan,kejari medan tidak menahan tersangka drs parlindungan sihotang.
Bahwa tersangka belum melunasi pembayaran tanah sudah menerbitkan sertifikat atas nama tersangka.
Mohon di tindak lanjuti pak