Pada hari Sabtu, 3 Juni 2017, saya datang ke Samsat Balaraja - Banten untuk membayar pajak dan memperbaharui STNK & TNKB.

Di depan Kantor Samsat, dengan jelas terpampang bahwa Samsat Balaraja bersih dari pungli. Akan tetapi, slogan hanya slogan.

Nyatanya, setelah cek fisik, saya diminta pungutan tidak resmi (pungli, tidak ada bukti pembayaran) sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Petugas tidak melakukannya di loket resmi. Saya dipanggil dan dibawa ke belakang kantor (disamping loket resmi) kemudian dimintai pungutan tidak resmi tersebut.

Dari foto yang terlampir, wajib pajak diajak kebelakang kantor loket cek fisik melalui pintu samping. Pada foto, terlihat ada petugas yang memegang setumpuk dokumen sedang memanggil wajib pajak untuk dimintai pungli sebesar Rp25.000,00.

Setelah itu, pungli diminta lagi saat mengambil plat nomor dan terang-terangan diminta Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per wajib pajak yang ingin mengambil plat nomor.

Secara keseluruhan, kinerja Samsat Balaraja sudah cukup baik. Tagihan di loket sesuai dengan tagihan dan kembalian sesuai dengan yang seharusnya.

Petugas polisi yang berada di Kantor Samsat pun hanya diam saja, seolah pungli tersebut sudah biasa.

Mohon pihak Kepolisian, Ombudsman, Polda Banten, Saber Pungli Banten, Pemda Kabupaten Tangerang, Pemprov Banten untuk menindak pungli di Samsat Balaraja.

Pun hal ini mencoreng nama baik kepolisian, petugas polisi ada di samsat tapi diam saja, tidak melakukan apapun. 

Masalah ini sudah dilaporkan via lapor.go.id dengan nomor 1807333 yang statusnya ditutup oleh admin tanpa ada tindak lanjut.

Saya sudah lapor via whatsapp ke Saber Pungli Kab. Tangerang (081317623867) tanggal 6 November 2017 dan tidak ada respon.

Terakhir Saya lapor via instagram Pemkab Tangerang dan direspon bahwa Samsat Balaraja adalah wewenang Pemprov Banten.

Mohon Pemprov Banten untuk ditindaklanjuti, terima kasih. Mari wujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan.