Mohon informasi apakah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. 8 tahun 2014 masih tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor masih berlaku, atau sudah ada penggantinya? 

Pada pasal 3, pasal 9, dan pasal 10, yang dikutip sebagai prosedur pembuatan paspor biasa seperti tercantum dalam http://www.imigrasi.go.id/index.php/layanan-publik/paspor-biasa#prosedur tertulis sebagai berikut:

Pasal 3 
Permohonan Paspor biasa dapat diajukan secara: 
a. manual; atau  
b. elektronik, 
dengan melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan. 

Pasal 9 
(1) Bagi permohonan Paspor biasa yang diajukan secara manual 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, Pemohon 
harus mengisi aplikasi data yang disediakan pada loket permohonan 
dan melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan. 
(2) Pejabat Imigrasi yang ditunjuk memeriksa dokumen kelengkapan 
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
(3) Dokumen kelengkapan persyaratan yang telah dinyatakan lengkap, 
Pejabat Imigrasi yang ditunjuk memberikan tanda terima permohonan 
dan kode pembayaran.  
(4) Dalam hal dokumen kelengkapan persyaratan dinyatakan belum 
lengkap, Pejabat Imigrasi yang ditunjuk mengembalikan dokumen 
permohonan dan permohonan dianggap ditarik kembali. 

Pasal 10 
(1) Bagi permohonan Paspor biasa yang diajukan secara elektronik 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pemohon 
harus mengisi aplikasi data yang tersedia pada laman resmi 
Direktorat Jenderal Imigrasi. 
(2) Dokumen kelengkapan persyaratan harus disertakan dengan cara 
memindai dokumen kelengkapan persyaratan dan dikirimkan melalui 
surat elektronik. 
(3) Pemohon yang telah mengisi aplikasi data sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) memperoleh tanda terima permohonan dan harus 
dicetak sebagai tanda bukti permohonan. 
(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah 
diperiksa dan memenuhi persyaratan diberikan kode pembayaran 
melalui pesan singkat dan/atau surat elektronik.  

Namun pada kenyataannya, sistem yang berjalan adalah hanya permohonan paspor secara manual dengan sistem antrian online. Sedangkan permohonan secara elektronik sudah tidak diberlakukan lagi.

Pada http://www.imigrasi.go.id/index.php/layanan-publik/paspor-biasa#prosedur tercantum bahwa permohonan dapat dilaksanakan dengan datang langsung/walk-in. Namun pada kenyataannya semua harus melalui antrian online.

Sedangkan permohonan secara elektronik seperti yang terantum dalam pasal 10, sudah tidak ada. Pada waktu saya memperpanjang paspor terakhir kali tahun 2014, saya pernah menggunakan sistem permohnoan secara elektronik, dengan mengisi aplikasi secara online dan mengirim semua dokumen persyaratan secara elektronik. Dan ketika saya akan memperpanjang paspor di 2019 ini, ternyata sistem tersebut sudah tidak ada, dan justru membuat proses pembuatan paspor menjadi tidak nyaman, karena untuk mendapatkan antrian pun tidak mudah, karena terdapat kuota, dan sistem antrian hanya dibuka 1 kali dalam 1 minggu (setiap hari Minggu pukul 17.00). 

Pertanyaan saya apakah memang Peraturan Menteri tersebut di atas sudah tidak berlaku atau ada penggantinya, sehingga permohonan paspor hanya dapat dilaksanakan secara manual dengan antrian online? Sangat disayangkan sistem aplikasi online yang sebelumnya sudah sangat memudahkan bagi masyarakat, ternyata dihapuskan.

Saat ini di marketplace pun sudah ada yang menjual "jasa antrian paspor" : https://www.tokopedia.com/search?st=product&q=antrian+paspor

Hal ini mungkin terjadi karena sulitnya masyarakat mendapatkan antrian.

Terima kasih atas perhatiannya.

Terima kasih.