Terkait dengan masalah pembayaran BPJS Mandiri perorangan:
1. Pada awal mengikuti program BPJS mandiri perorangan sekitar tahun 2013, saya mendaftarkan semua anggota keluarga saya (saya, istri, dan 2 orang anak) untuk mengikuti program BPJS kelas 1. Pada waktu itu peraturannya adalah BPJS bisa mendaftar secara perorangan. Sejalan dengan perkembangan waktu, dan pekerjaan yang tidak menentu, dan pengalaman selama mengikuti program BPJS (pengalaman dari sisi pelayanan, dan prosedur administrasi), maka saya dan istri memutuskan untuk berhenti mengikuti program BPJS kesehatan, namun 2 anak saya tetap saya lanjutkan keiukutsertaannya.
2. Pada awal diberlakukannya kenaikan iuran BPJS kelas 1, kami mencoba mengurus untuk melakukan penyesuaian keikutsertaan bagi kedua anak saya dari kelas 1 turun menjadi kelas 2.Hal ini dilakukan karena terkait penghasilan kami yang sudah tidak menentu (disesuaikan dengan kemampuan). Namun setelah kami memenuhi persyaratan dan mengikuti prosedur yang berlaku di kantor BPJS Klaten, upaya tersebut ditolak ada peraturan saya dan istri harus membayar 'HUTANG' kepada BPJS yang jumlahnya sekitar 2 juta rupiah lebih, tentu hal ini saya sangat keberatan. Asumsi saya adalah bahwa seseorang yang tidak membayar iuran BPJS lebih dari 6 bulan sudah dianggap mengundurkan diri, dan seharusnya saya dan istri saya tidak bisa dikaitkan dengan kepesertaan kedua anak saya, karena pada waktu itu peraturannya adalah BPJS MANDIRI PERORANGAN. Artinya adalah siapapun berhak melanjutkan maupun berhenti ikut serta BPJS karena alasan tertentu.
3. Singkatnya, kami tetap melanjutkan kepesertaan BPJS kedua anak kami dan kami bayar sesuai kelas pada saat mendaftar. Namun pada bulan ini (Oktober 2016) istri saya akan membayar iuran BPJS kedua anak tersebut lewat transfer ATM, Disitu muncul peraturan baru bahwa BPJS hanya bisa dibayarkan untuk satu keluarga, sehingga tidak bisa lagi membayar untuk perorangan.

PERTANYAANNYA ADALAH:
KENAPA PERATURAN YANG BERLAKU HARUS BERLAKU SURUT (kebelakang), what is the reason?
Bukankah ini akan membuat beban masyarakat peserta bpjs yang sedang mengalami fluktuasi ekonomi. 
Apakah ada solusi untuk permasalahan seperti ini, yang tentunya tidak membebani masyarakat yang sedang kolaps secara ekonomi.

Saya pelapor:
Sarjana Antropologi, UGM yang sudah banyak bekerja di bidang kesehatan baik untuk lembaga pemerintahan, NGO, universitas. Saat ini tidak sedang bekerja.