Yth. Direktur Jendera Imigrasi

Beberapa hari yang lalu, saya mengurus perpanjangan paspor di salah satu Kantor Imigrasi (Kanim) di Indonesia. Ketika paspor baru telah selesai dan bisa diambil, saya mendapatkan informasi bahwa paspor lama saya harus diambil oleh pihak Ditjen Imigrasi, dalam hal ini Kanim. Apabila ingin memperoleh kembali paspor lama saya tsb, maka saya perlu untuk mengisi blangko permintaan yang ditandatangani di atas meterai. Setelah itu, saya diharuskan memfotokopi paspor lama saya untuk diarsipkan oleh pihak Kanim. Ketika saya tanyakan kepada petugas loket, ia menjawab bahwa sudah sesuai peraturan, berdasarkan Perdirjen. Ketika saya meminta untuk ditunjukkan Perdirjen yang dimaksud, pihak ybs tidak dapat menunjukkannya. Selanjutnya, saya dilayani oleh rekannya yg menjelaskan bahwa sesungguhnya hal ini merupakan kebijakan kantor. Pegawai ybs juga menyatakan bahwa memang ketentuan di setiap Kanim bisa berbeda-beda sesuai dengan kebijakannya masing-masing.

Dari beberapa pengalaman yang telah lalu, saya menyimpulkan terdapat kesimpangsiuran atau ketidakjelasan SOP pengambilan paspor lama. Karena, sepanjang yang saya ketahui, proses pengambilan kembali paspor lama di beberapa Kanim tidak perlu sampai mengisi blangko. Apakah Reformasi Birokrasi memperkenankan ketidakseragaman SOP di dalam satu entitas untuk jenis pelayanan yang sama?