Saya warga Kabupaten Subang (Jawa Barat) ingin bertanya terkait pembuatan duplikat BPKB.

November 2015 yang lalu terjadi tindak kriminal pencurian di rumah orang tua saya, salah satu jenis barang yang dicuri, yaitu BPKB motor (atas nama saya dan kakak perempuan saya). Kami melaporkan kejadian tersebut dan mencari tahu prosedur pembuatan duplikat BPKB ke kepolisian setempat (Polsek) hingga ke Polda. Di Polda kami diarahkan ke Polres karena prosedur untuk pembuatan duplikat BPKB dikembalikan ke daerah masing-masing. 

Selama kurang lebih 1 bulan kami mengumpulkan berkas persyaratan duplikat BPKB. Namun, salah 1 persyaratan tidak dapat kami lengkapi, yaitu Surat Keterangan (BPKB sedang tidak dijaminkan) dari bank/leasing. Kami menyampaikan hal tersebut ke petugas bagian pengurusan BPKB (Polres Subang). Petugas menyarankan agar kami mengikuti prosedur yang ada. Kami mencoba ke 2 bank dan 2 tempat leasing setempat, tetapi ditolak. Bank tidak menerima pinjaman dengan menggunakan BPKB sebagai jaminannya sedangkan tempat leasing menolak karena kami tidak pernah menjaminkan BPKB kami. (Kami tidak memahami tujuan dibuatnya Surat keterangan tersebut. Ketika membeli motor, orangtua kami membayar secara tunai. Kami memiliki bukti kwitansi pembelian dan Surat Keterangan penyerahan BPKB dari dealer motor).

Akhir Desember 2015, kami menyerahkan berkas yang ada. Berkas kami sempat ditolak oleh petugas. Kami berusaha meyakinkan petugas, atas kelengkapan berkas-berkas kami. Hingga akhirnya petugas akan mencoba memproses berkas-berkas yang ada. Kami mendapatkan informasi dari petugas, berkas persyaratan kami akan di bawa ke Polda dan dikenai biaya tambahan (biaya untuk pembuatan duplikat BPKB yang kami ketahui hanya biaya PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) senilai Rp.80.000). Dalam waktu 3 bulan kami akan mendapatkan informasi terkait status duplikat BPKB kami.

Maret 2016 kami mendapatkan informasi, berkas persyaratan yang telah diajukan tetap ditolak, karena kurangnya 1 persyaratan (Surat Keterangan bank/leasing) yang sudah disebutkan di atas. 

Pertanyaan saya adalah

1. Di Polda kami diarahkan untuk ke Polres karena prosedur pembuatan duplikat BPKB dikembalikan ke daerah masing-masing, tetapi mengapa ketika berkas kami diserahkan ke Polres, petugas di sana mengatakan berkas BPKB kami akan di bawa ke Polda. Siapakah pihak yang sebenarnya berwenang mengeluarkan duplikat BPKB? 

2. Dapatkah masyarakat melakukan proses sendiri, dengan alur dari loket pendaftaran, pembayaran dan pengambilan (tanpa calo) atau tanpa petugas yang mewakili?

3. Apakah Kepolisian RI memiliki sistem yang lebih baik untuk mengetahui data kendaraan bermotor yang sedang dijaminkan atau tidak, terkait fungsi dari Surat Keterangan (BPKB sedang tidak di jaminkan) dari bank/leasing?

Diharapkan Kepolisian RI dapat mengawasi dan meninjau kembali persyaratan dalam pembuatan duplikat BPKB yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Kami mohon informasi yang jelas dan baku.

Sekian dari saya, Terimakasih atas perhatiannya.