Saya adalah salah satu lulusan Pendidikan Profesi Guru Prajabatan Pasca Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan Terluar dan Tertinggal atau yang biasa di singkat PPG Pasca SM-3T. Setelah kami lulus dan dinyatakan sebagai pendidik profesional kami diberikan bukti sertifikat pendidik yang mana digunakan sebagai syarat penerima tunjangan profesi. Namun pada kenyataannya banyak dari sebagian kita kesulitan mengajukan hal tersebut dikarenakan terkendala oleh NUPTK dimana syarat pengajuannya untuk guru non pns di sekolah negeri harus memiliki SK Kepala daerah dan guru non pns di sekolah swasta harus memiliki SK yayasan minimal 2 tahun kalo mengikuti aturan seperti itu, banyak waktu yang terbuang pak, sedangkan kami juga ingin mengembangkan komptensi berkelanjutan yang mana salah satu sumber harapannya dari tunjangan profesi yang pemerintah janjikan. Tetapi akhir-akhir ini program terbarukan yang diadakan pemerintah melalui PPG Dalam Jabatan membuat kita merasa tidak adil, dikarenakan lulusan PPG Dalam Jabatan setelah lulus PPG diberikan sertifikat pendidik dan NUPTK secara langsung (sumber informasi: LPMP Jawabarat) sehingga lulusan PPG Dalam Jabatan setelah lulus akan sangat mulus jalannya dalam pengajuan tunjangan profesi berbeda dengan kita PPG Pasca SM-3T. Kalau memang keputusan seperti itu karena perbedaan istilah PPG Dalam Jabatan dan Kami PPG Prajabatan, kami juga sebelum mengikuti program PPG Prajabatan adalah Guru yang memang sudah mengajar di sekolah-sekolah, bukan mahasiswa yang baru lulus juga. Mohon kiranya pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bijak dan adil lah dalam membuat suatu keputusan dan kebijakan, karena kami juga pendidik profesional yang punya kualifikasi.