Saya berharap sistem zonasi yang saat ini digunakan untuk penerimaan siswa baru untuk tingkat SMP (dan setara) dan SMA (dan setara) diubah.
Karena sistem zonasi tersebut lebih banyak mudharat daripada manfaat. Bahkan jujur dari kacamata saya tidak menemukan apa manfaatnya.
Jika memang mau menyetarakan pendidikan, bukan dengan sistem penerimaan zona seperti ini. Melainkan harus melalui proses panjang, dengan meningkatkan kualitas unsur sekolah secara keseluruhan. Fasilitas sekolahnya dibenahi dan disetarakan dulu, kompetensi gurunya di setarakan dan ditingkatkan dulu. Dan masih banyak lainnya yang benar-benar butuh proses panjang.
Sistem zonasi ini mengharapkan proses instant untuk membuat kesetaraan satu sekolah dengan sekolah lainnya. Yang mana sekali lagi lebih banyak mudharat daripada manfaat. Dan kemungkinan berhasilnya hampir tidak ada.
Yang ada sekolah yang sudah bagus akan jadi jelek, sebab bagaimanapun sekolah yang bagus butuh input (siswa) yang bagus pula untuk menjaga kualitasnya.
Sedangkan sekolah yang Kurang bagus tidak akan menjadi bagus, atau sama saja. Apa gunanya beberapa siswa bagus jika fasilitas sekolah, guru, dan hal lainnya yang terkait tidak mendukung? Peningkatan apa yang bisa diharapkan?
Bapak Presiden dan bapak menteri yang terhormat, ketika kita bicara penyetaraan sekolah, kita jangan bicara sekolah di Jawa saja. Kita harus bicara sekolah di seluruh Indonesia.
Apakah Bapak tahu bagaimana kondisi sekolah yang ada di NTT? Yang ada di Maluku? Yang ada di Halmahera? Dan daerah-daerah terpencil lainnya?
Ijinkan saya memberi sedikit informasi, di daerah terpencil itu pak. Sebagaian besar (tidak semua) siswanya bahkan belum mampu membaca dengan lancar walau sudah kelas 6. Bisa Bapak-Bapak bayangkan?
Dan tentu saja ada beberapa siswa cerdas diatas rata-rata. Nah bayangkan jika siswa diatas rata-rata tersebut ingin berseolah di Jawa, dimana fasilitas sekolah secara keseluruhan jauh lebih baik. Maka siswa tadi akan tertolak, sebab sistem zona? Dimana “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yang selalu ditekankan Bapak Presiden Jokowi?
Bukankah KTP kita adalah KTP Nasional? Mengapa untuk masuk sekolah disyaratkan Kartu Keluarga? Untuk mengetahui dimana anak itu tinggal? Apa ini tidak memecah belah? Hanya orang Jawa yang boleh sekolah di Jawa. Sedangkan rakyat indonesia dari pula lain tidak berhak mendapat pendidikan yang baik. Apa seperti itu? Sekali lagi saya bertanya, Dimana “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yang selalu ditekankan Bapak Presiden Jokowi?
Hanya anak kota yang boleh sekolah di kota, dan anak desa harus sekolah di desa. Seberapa cerdaspun siswa desa harus sekolah di desa. Dan sebodoh apapun siswa kota, akan tetap sekolah di kota. Apa ini tidak membeda-bedakan golongan? Dimana “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yang selalu ditekankan Bapak Presiden Jokowi?
Belum lagi kalau kita bicara tentang “Persatuan Indonesia”. Bagaimana kita bisa kokoh bersatu, jika hanya untuk masuk sekolah saja sudah dibedakan? Persatuan seperti apa yang didapatkan dengan membedakan satu daerah dengan darah lainnya? Dan ironisnya perpedaan ini sudah ditanamkan sejak usia sekolah.
Siswa di daerah terpencil akan merasa dibedakan (baca : didiskriminasi) dengan siswa yang ada dikota. Parahnya perasaan tersebut sudah tertanam sejak usia sekolah. Apa ini yang diharapkan Bapak-Bapak?
Saya berharap sistem zonasi yang saat ini digunakan untuk penerimaan siswa baru untuk tingkat SMP (dan setara) dan SMA (dan setara) diubah.
Karena sistem zonasi tersebut lebih banyak mudharat daripada manfaat. Bahkan jujur dari kacamata saya tidak menemukan apa manfaatnya.
Jika memang mau menyetarakan pendidikan, bukan dengan sistem penerimaan zona seperti ini. Melainkan harus melalui proses panjang, dengan meningkatkan kualitas unsur sekolah secara keseluruhan. Fasilitas sekolahnya dibenahi dan disetarakan dulu, kompetensi gurunya di setarakan dan ditingkatkan dulu. Dan masih banyak lainnya yang benar-benar butuh proses panjang.
Sistem zonasi ini mengharapkan proses instant untuk membuat kesetaraan satu sekolah dengan sekolah lainnya. Yang mana sekali lagi lebih banyak mudharat daripada manfaat. Dan kemungkinan berhasilnya hampir tidak ada.
Yang ada sekolah yang sudah bagus akan jadi jelek, sebab bagaimanapun sekolah yang bagus butuh input (siswa) yang bagus pula untuk menjaga kualitasnya.
Sedangkan sekolah yang Kurang bagus tidak akan menjadi bagus, atau sama saja. Apa gunanya beberapa siswa bagus jika fasilitas sekolah, guru, dan hal lainnya yang terkait tidak mendukung? Peningkatan apa yang bisa diharapkan?
Bapak Presiden dan bapak menteri yang terhormat, ketika kita bicara penyetaraan sekolah, kita jangan bicara sekolah di Jawa saja. Kita harus bicara sekolah di seluruh Indonesia.
Apakah Bapak tahu bagaimana kondisi sekolah yang ada di NTT? Yang ada di Maluku? Yang ada di Halmahera? Dan daerah-daerah terpencil lainnya?
Ijinkan saya memberi sedikit informasi, di daerah terpencil itu pak. Sebagaian besar (tidak semua) siswanya bahkan belum mampu membaca dengan lancar walau sudah kelas 6. Bisa Bapak-Bapak bayangkan?
Dan tentu saja ada beberapa siswa cerdas diatas rata-rata. Nah bayangkan jika siswa diatas rata-rata tersebut ingin berseolah di Jawa, dimana fasilitas sekolah secara keseluruhan jauh lebih baik. Maka siswa tadi akan tertolak, sebab sistem zona? Dimana “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yang selalu ditekankan Bapak Presiden Jokowi?
Bukankah KTP kita adalah KTP Nasional? Mengapa untuk masuk sekolah disyaratkan Kartu Keluarga? Untuk mengetahui dimana anak itu tinggal? Apa ini tidak memecah belah? Hanya orang Jawa yang boleh sekolah di Jawa. Sedangkan rakyat indonesia dari pula lain tidak berhak mendapat pendidikan yang baik. Apa seperti itu? Sekali lagi saya bertanya, Dimana “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yang selalu ditekankan Bapak Presiden Jokowi?
Hanya anak kota yang boleh sekolah di kota, dan anak desa harus sekolah di desa. Seberapa cerdaspun siswa desa harus sekolah di desa. Dan sebodoh apapun siswa kota, akan tetap sekolah di kota. Apa ini tidak membeda-bedakan golongan? Dimana “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yang selalu ditekankan Bapak Presiden Jokowi?
Belum lagi kalau kita bicara tentang “Persatuan Indonesia”. Bagaimana kita bisa kokoh bersatu, jika hanya untuk masuk sekolah saja sudah dibedakan? Persatuan seperti apa yang didapatkan dengan membedakan satu daerah dengan darah lainnya? Dan ironisnya perpedaan ini sudah ditanamkan sejak usia sekolah.
Siswa di daerah terpencil akan merasa dibedakan (baca : didiskriminasi) dengan siswa yang ada dikota. Parahnya perasaan tersebut sudah tertanam sejak usia sekolah. Apa ini yang diharapkan Bapak-Bapak?
Bagaimana kita bisa menyatukan, tidak sekedar menyatukan hanya bicara. Tapi benar-benar bersatu secara kokoh sesuai dengan sila ke tiga PANCASILA, jika perasaan didiskriminasi itu ada?
Lebih jauh lagi ketika kita bicara sila ke dua, “Kemanusian yang adil dan beradab”. Dimana keadilannya? Bagaimana siswa yang ada di pedalaman bisa merasa adil? Sistem zonasi ini jelas akan melahirkan perasaan tidak adil bagi banyak siswa di pedalaman. Jika sudah seperti ini, apakah sistem zonasi ini ‘beradab’?
Jadi sudah sangat Ingin rasanya saya mendengar pendapat dari Ibu Mega, Bapak Buya Syafei, Bpk Mahfud MD, dan tokoh-tokoh yang ada di Badan Pembinaan Idelogi PANCASILA. Apakah Sistem zonasi ini sesuai dengan PANCASILA?
Jika sistem zonasi ini bertentangan dengan PANCASILA, masihkah harus dipertahankan?

Dari sudut pandang lain saya mendapat informasi, adanya siswa yang bunuh diri karena takut sistem zonasi ini membuatnya harus kembali ke desa untuk meneruskan pendidikannya (SMA). Sebab sistem ini memastikan dia akan tertolak di sekolah di kota. Padahal selama menempuh pendidikan SMP dia sudah ada di kota. Dan nilainya tidak masalah. Sistem zonasi inilah yang bermasalah.
Gugur satu anak bangsa, untuk sesuatu yang membingungkan.
Saya tidak berharap (amit-amit) jika dalam beberapa hari ke depan ada lagi anak, generasi penerus bangsa ini yang nekad mengakhiri hidupnya gara-gara sistem zonasi ini, bagaimana perasaan Bapak-Bapak?
Tidakkah bapak-bapak merasa bertanggungjawab atas tertumpahnya darah mereka?
Bapak bisa berkelit dengan jawaban “Sebenarnya adakah quota, untuk anak dari daerah zonasi 95”. Saya sudah menanyakan hal ini pada guru SMPN Tangerang Selatan provinsi Banten
Dan jawaban guru tersebut tidak ada jatah untuk zonasi 95 yang ada sisa dari zonasi 99 bila ada sisanya... Jadi tidak ada quota untuk anak zonasi 95 sama sekali. Sekali lagi tidak ada quota untuk anak zonasi 95 sama sekali
Jika bapak tidak sependapat, berarti ada kekacauan yang lebih masif. Bagaimana sampai guru sekolah pendidikan Tangerang Selatan provinsi salah menyampaikan dalam menerangkan aturan.
Saya harap segera ada kesadaran untuk memperbaiki/menghapus sistem zona. Tidak sekedar ‘ngeles’ kesana-kemari, tanpa usaha yang terukur. Sebelum ada lagi darah tertumpah dari generasi penurus bangsa yang gugur, karena nekat mengakhiri hidupnya akibat sistem zona ini.

Dibeberapa kesempatan saya mendengar betapa Bapak Muhajir menekankan pentingnya Ujian Nasional (UN), bahkan ada wacana bahwa UN akan menentukan kelulusan.
Dalam UN kali inipun Bapak Muhajir menginformasikan ada soal High Order Thinking Skill (HOTS) sekitar 15%. Bapak mengharapkan siswa untuk memiliki pengetahuan, berpikir kritis, dan memecahkan masalah.
Jadi saya menyimpulkan Bapak Muhajir menggap UN itu penting.
Yang saya tidak mengerti, dalam sistem zona nilai UN tidak dilihat sama sekali. Jadi mau siswa itu Un nya 40 jika tidak dalam zona sekolah akan tertolak. Dan sebaliknya walau nilai UN 10, kalau masuk zona siswa akan diterima.
Bagaimana di satu sisi Bapak menganggap UN itu penting, namun di sisi lain bapak mengabaikannya?
Dimana penghargaan/reward bapak, kepada siswa yang nilai UN diatas 36. Dimana dapat disimpulkan siswa mampu menjawab sebagian soal HOTS.
Sebagai ilustrasi ada guru silat yang menekankan betapa pentingnya kuda-kuda. Namun Ketika masuk ujian penerimaan yang dilihat berapa jauh jarak rumah murid dari perguruannya. Apa itu tidak kacau?
Sistem zonasi membuat ‘nilai’ adalah faktor irrelevant dalam penerimaan siswa baru. Dimana satu-satunya faktor penentu adalah posisi rumah.
Bukankah seharusnya satu-satunya faktor penentu dalam penerimaan siswa baru adalah ‘nilai’, yang merepresentasikan tingkat kemampuan siswa? Dan satu-satunya faktor irrelevant adalah posisi rumah. Ini yang benar kan?
Bagaimana menurut Bapak Presiden Jokowi?

Sudut pandang lain.
Saya membayangkan dalam satu kelas ada anak yang memiliki kemampuan rata-rata 9. Dan di kelas yang sama ada anak yang memiliki kemampuan rata-rata 6.
Bagaimana seorang guru harus mengajar? Jika terlalu cepat/berat, maka siswa dengan rata-rata 6 akan keteteran. Dia akan jadi malas belajar, sebab dia merasa sia-sia belajar. Sekeras apapun dia tidak dapat memahami apa yang diajarkan. Maka siswa tersebut akan berpikir buat apa belajar?
Dan sebaliknya jika terlalu ringan/pelan siswa dengan rata-rata 9 akan bosan, dan menjadi malas belajar sebab tidak belajarpun dia paham.
Apa yang harus dilakukan guru? Jangan-jangan gurunyapun menjadi malas mengajar. Sebab dia menjadi stress tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sekalian saja tidak melakukan apa-apa.
Menurut saya tidak ada masalah dengan sistem pendidikan yang sudah ada (sebelum sistem zonasi). Semuanya baik-baik saja. Siswa yang pandai, tahu kemana dia akan melanjutkan sekolahnya. Siswa rata-rata pun tahu kemana sekolah tujuannya.
Semuanya sudah berjalan dengan baik. Kalau mau diperkecil kesenjangan itu bagus. Namun bukan dengan sistem zonasi, sistem ini jelas adalah sebuah kesalahan. Kalo untuk Tujuan yang baik, caranyapun harus baik.
Bila ada orang yang ingin memperbaiki negaranya maka cara yang ia tempuhpun harus baik. Sebab tidak ada gunanya orang memiliki keinginan mulia (memperbaiki negaranya) jika caranya salah. Misalnya cara instan, melakukan kudeta bersenjata. Yang pada akhirnya malah memperburuk kondisi negara yang ingin dibenahinya.
Demikian pula sistem zonasi adalah cara instan untuk menyamaratakan sekolah. Yang merupakan sistem yang justru memperburuk kondisi yang ada.

Dari sekian sudut pandang yang saya kemukakan, seharusnya sudah jelas bahwa sistem zonasi ini harus dihapuskan. Karena :
1. Tidak sesuai dengan PANCASILA.
2. Telah membunuh satu nyawa generasi penerus.
3. Zona irrelevant dalam penerimaan siswa.
4. Mempersulit semua elemen pendidikan.

Bapak Mendikbud Muhadjir Effendy yang terhormat, bapak kan tidak selamanya jadi menteri. Bahakan kalau mau dibilang tidak lama lagi jabatan bapak akan berakhir.
Pertanyaan saya, “Seperti apa bapak ingin dikenang?”. “Seperti apa bapak ingin dicatat dalam sejarah pendidikan bangsa ini?”.
Apakah Bapak ingin dicatat, sebagai Menteri Pendidikan yang baik? Atau Dicatat sejarah sebagai Menteri Pendidikan Terburuk yang pernah menjabat?
Apakah Bapak ingin dicatat sebagai Menteri pendidikan yang menciptakan kekacauan? Meninggalkan suatu sistem yang carut-marut?
Apa yang bapak ingin wariskan sebagai legacy bapak?
Rasanya belum terlambat untuk memperbaiki hal ini.
Demikian pendapat saya, jika ada kata yang kurang berkenan. Saya minta maaf.