Tanggal 21 Agustus 2015 lalu saya melangsungkan pernikahan di Inggris dengan pria berkebangsaan Inggris. Sebelumnya saya sudah membuat prenup (perjanjian kawin).
 Sebelum saya berangkat ke Inggris saya melakukan kroscek informasi mengenai apa yang saya harus lakukan, tepatnya di kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Jakarta, Grogol (Karena saya saat ini tinggal di Jakarta). Petugas disana mengatakan bahwa setelah melaporkan diri di KBRI setempat dan setibanya di Indonesia laporkan kembali di kantor dinas kependudukan dan catatan sipil untuk dibuatkan “Laporan Perkawinan” yang di dalamnya nanti dicantumkan No. register dari perjanjian perkawinan tersebut.
 
 Setelah saya kembali ke Indonesia, saya melaporkan perkawinan saya ke dinas kependudukan dan catatan sipil, Karawang. Berdasarkan domisili KTP saya, yang mana orangtua saya pun tinggal di Karawang. Namun, pernyataan petugas dinas kependudukan dan catatan sipil Karawang sangat berbeda dengan apa yang sebelumnya disampaikan oleh petugas dinas di Jakarta. Petugas dinas di Karawang menyatakan bahwa tidak bisa menyantumkan “Perjanjian Kawin” di Laporan Perkawinan, alasannya karena saya menikah di luar negeri, sehingga “Perjanjian Kawin” tidak dapat dicantumkan di Pelaporan. Saat itu saya menjelaskan kepada beliau bahwa pelaporan seperti ini sudah banyak dilakukan dan dicantumkan pula “Perjanjian Kawin”, namun beliau tetap mengatakan tidak.
 
 Kemudian hari ini, saya kembali mengunjungi kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Jakarta, Grogol, dan mengatakan apa yang saya alami di dinas kependudukan dan catatan sipil karawang. Dan beberapa staff disana pun membenarkan bahwa penulisan no. register “Perjanjian Kawin” di Laporan Perkawinan memang dibenarkan adanya, bahkan mereka memperlihatkan kembali contoh yang sudah ada. Saya kemudian mencoba menghubungi kembali staff dinas kependudukan dan catatan sipil Karawang, yang bersangkutan. Dan beliau pun masih mengatakan tidak.
 Jadi, sebaiknya apa yang saya harus lakukan? Saya merasa dirugikan, terutama waktu, dan apabila sudah menginjak 30 hari sejak kedatangan saya ke Indonesia, dan laporan saya belum juga ada, otomatis saya akan dikenai denda keterlambatan, yang juga merugikan secara materi.