Melalui situs lapor.go.id saya ingin menyampaikan tentang pengalaman saya dalam proses pengajuan claim JHT setelah putus hubungan kerja (Mengundurkan diri).
 pada bulan Juni 2014 saya sudah resmi mengundurkan diri dari perusahaan tempat saya bekerja.

namun saat itu tidak langsung mengajukan claim atau pencairan dana JHT.
 pada awal tahun 2016 ini saya berencana untuk mengajukan klaim, berikut adalah yang saya alami.

hari pertama saya mencoba untuk mengajukan klaim saya datang ke kantor BPJS rawamangun. dengan membawa beberapa persyaratan untuk pengajuan klaim yang mana menurut saya sudah lengkap.
 dari pihak BPJS rawamangun menganjurkan saya untuk datang langsung ke bank BNI rawamangun untuk proses pencairan langsung di Bank.
 saya datang ke Bank BNI tetapi ditolak karena antrian nya sudah habis.
 saya dapat memaklumi kondisi demikian,

hari kedua saya datang lebih pagi, kali ini saya datang ke bank BJB rawamangun.
 saya antri untuk pertama kali nya untuk verifikasi dokumen dan pengambilan form.
 setelah saya lakukan, saya kembali antri lagi untuk kedua kalinya untuk verifikasi ulang.
 dinyatakan dokumen saya sudah lengkap, tetapi kemudian saya mendapat info lagi bahwa KPJ saya masih aktif sehingga claim tidak dapat di proses.
 dengan perasaan kecewa akhirnya saya berusaha untuk menerima dan menghubungi kembali perusahaan tempat saya bekerja sebelumnya.

saya cukup terkejut ketika saya menghubungi perusahaan, kepesertaan saya dinyatakan sudah nonaktif malah saya diminta untuk verifikasi ulang ke pihak BPJS.
 saya menghubungi pihak BPJS via telepon ternyata jawaban yang saya terima lebih mengejutkan lagi.
 pihak BPJS menyatakan bahwa status saya masih aktif di salahsatu perusahaan.
 yang mengejutkan saya adalah saya tidak pernah bekerja di perusahaan tersebut.

dengan kebingungan dan berusaha untuk tetap mengikuti aturan, saya mengunjungi kantor perusahaan yang di infokan pihak BPJS tersebut sekalipun saya tidak pernah bekerja disana.
 anehnya ternyata benar, iuran BPJS saya masih aktif di perusahaan tersebut.

tambah satu kesulitan lagi, dengan demikian saya harus meminta perusahaan itu untuk menonaktifkan KPJ saya serta meminta vaklaring (sulit karena saya bukan pegawai sana).
 akhirnya perusahaan tersebut hanya mengeluarkan surat referensi untuk keperluan pancairan klaim.

tambah satu kesulitan lagi, karena vaklaring tersebut terdata di tahun 2015 akhirnya saya harus meminta legalisir dari pihak DISNAKER.
 padahal vaklaring saya yang asli telah diterbitkan sebelum 1 september 2015.

saya masih berusaha untuk mengikuti aturan dari BPJS saya berusaha datang ke kantor DISNAKER dengan membawa surat vaklaring yang baru (untuk meminta legalisir).
 tetapi pihak DISNAKER menolak karena menurutnya harus ada form khusus.
 saya tidak pernah tau dan tidak pernah di informasikan seperti apa bentuk form khusus tersebut sehingga saya diminta kembali untuk konfirmasi ke perusahaan.

masih pulang dengan tangan hampa, saya mencoba konfirmasi lagi ke perusahaan, tetapi perusahaan pun menyatakan tidak mengetahui seperti apa pelaporan dan bentuk form khusus tersebut.
 akhirnya sampai detik ini saya masih belum dapat mengajukan klaim "mengambil hak saya".

yang menjadi pertanyaan besar adalah mengapa pasca peralihan dari JAMSOSTEK ke BPJS ini bukannya mempermudah tetapi justru malah mempersulit? dan mengapa saat masih JAMSOSTEK pencairan klaim tetap dapat dilakukan tanpa persyaratan yang serumit saat ini? apa tujuannya? bagaimana dengan pihak kami sebagai tenaga kerja?

siapapun anda para pihak pengambil keputusan, saya mohon bertindaklah sebijak mungkin untuk kepentingan dan kemudahan bersama.

saya berusaha untuk taat aturan, tetapi akan percuma ketika peraturan itu di set agar pegawai seperti saya tetap tidak dapat memperoleh hak saya.

adakah solusi lain agar saya tetap dapat mengajukan klaim?

bagi saya, saldo JHT saya yang tidak seberapa itu sangat saya perlukan dan itu saya anggap sebagai hasil kontribusi saya selama saya bekerja.