Mohon klarifikasinya atas kebijakan mengenai pembayaran pajak untuk perpanjangan STNK yang berbunyi "Tidak bisa diwakilkan, kecuali dengan orang yang satu alamat ! (di buktikan dengan menunjukkan KTP)"

Jika memang kebijakan tersebut ada dasar aturan resminya, mohon dibalas di pengaduan saya ini dan disosialisasikan kepada seluruh rakyat Indonesia

Karena, menurut informasi yang saya terima, kebijakan tersebut tidak berlaku untuk biro jasa. Jika benar seperti itu, mohon disosialisasikan juga kebijakan yang mengatur pengecualian atas biro - biro jasa tersebut. Karena jika tidak, saya (dan mungkin rakyat Indonesia lainnya) akan berpikir bahwa hal tersebut adalah salah satu cara Kepolisian RI untuk mencari penghasilan tambahan.