Kepada yth, 

1. presiden republik indonesia, bapak presiden ir. h. joko widodo
2. kantor staf presiden
3. menteri hukum dan ham yasonna hamonangan laoly sh., msc., ph.d,
4. kementerian agraria dan tata ruang badan pertanahan nasional, bapak sofyan abdul djalil
5. kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia, bapak syafruddin
6. ketua ombudsman republik indonesia, bapak prof. amzulian rifai, s.h., llm., ph.d
7. kepala kepolisian republik indonesia, jenderal polisi prof. drs. h. muhammad tito karnavian, m.a., ph. d.
8. komisi kepolisian nasional
9. komisi pemberantasan korupsi

dengan hormat kepada bapak presiden republik indonesia, saya ingin melapor terkait kasus yang sedang menimpa paman saya hiu kok ming. serta ijinkan saya mengajukan surat perlindungan hukum. bahwa paman saya menjadi korban dugaan tindakan kriminalisasi yang dilakukan oleh seorang pengusaha properti besar di daerah jawa timur berinisial tk, wn, dengan perusahaan yang dibentuknya untuk dugaan tindakan kejahatan koorporasi dan dugaan adanya tppu ( tindak pidana pencucian uang ) untuk mendapatkan keuntungan besar dan mencoba merampas objek tanah yang menjadi transaksi dengan menggunakan sistem ppjb. pola yang mereka gunakan tergolong rapi, terstruktur, sistematis dan masif. bahkan mereka menggunakan oknum perwira di instansi kepolisian untuk mencoba menjerat paman saya agar bisa dipidana. namun saya melihat ada upaya penjebakan dan penyalahgunaan keadaan agar upaya kriminalisasi terhadap paman saya dapat dilakukan dan mencegah upaya hukum perdata yang sedang kami tempuh saat ini guna mempengaruhi putusan dari kasus perdata yang sedang kami gugat. sehingga dapat saya duga adanya “operasi senyap kelompok mafia” dalam kasus ini, yang diduga sudah bergerak hingga trunojoyo, jakarta.

mohon ijin saya ceritakan kronologi bagaimana awal mula terjadinya kasus ini :

i. kronologi transaksi

awal mula kasus ini bermula dari kesepakatan jual beli tanah seluas kurang lebih 5 ha pada akhir tahun 2012 yang terletak di daerah kalimalang tambun, bekasi jawa barat antara paman saya dengan salah satu perusahaan di surabaya yang salah satu direksi perusahaan tersebut adalah pengusaha properti besar terkenal di jawa timur yang malang melintang saya lihat untuk menjadi perbandingan kasus di putusan sipp mahkamah agung, mereka banyak berperkara masalah tanah yaitu tk dan wn. pola yang mereka lakukan pun cukup rapi, yaitu dengan cara melakukan pembelian tanah dengan pembayaran bersyarat yang dituangkan melalui akta ppjb ( perjanjian pengikatan jual beli ). awal mulanya mereka menawarkan kerja sama atau joint operation kepada paman saya untuk membangun apartemen dan pergudangan, namun paman saya menolak karena tidak tertarik dengan opsi tersebut. akhirnya mereka menawarkan untuk membeli tanah tersebut dengan nilai transaksi yang disepakati pada saat itu sebesar kurang lebih 75 milliar. namun karena ada syarat-syarat yang harus dilengkapi pada saat itu oleh paman saya selaku penjual/pemilik tanah tersebut, maka mereka melakukan sistem pembayaran bersyarat sebesar 30 milliar yang dibayar bertahap sebanyak 4 kali pembayaran untuk 30 milliar tersebut apabila perijinan-perijinan yang harus dilengkapi sudah diurus oleh paman saya. singkat cerita setelah adanya pembayaran di depan notaris sebesar 30 milliar, maka ada sisa 45 milliar yang harus dibayarkan oleh pembeli apabila semua syarat terpenuhi. pada saat itu tersisa satu syarat yang belum dipenuhi yaitu sertifikat tanah tersebut. karena pada saat itu paman saya baru sedang ingin mengurus sertifikat kepemilikan tanah tersebut ke badan pertanahan nasional. pada saat ingin dilakukannya transaksi jual beli tanah tersebut, paman saya sudah memberi tahu kepada penjual bahwa tanah ini sedang ingin diurus sertifikat kepemilikannya karena pada saat itu kebetulan paman saya juga baru membelinya dari sebuah perusahaan dan pihak pembeli tidak mempermasalahkan bahwa sertifikat tanah tersebut belum ada dan sedang ingin diurus.


ii. adanya dugaan tindakan penyalah gunaan wewenang oknum di kementerian atr 

pada akhirnya mereka melakukan transaksi ppjb di salah satu notaris di daerah kalimalang tambun. disini saya melihat paman saya hanya ditemani oleh satu orang kawannya pada saat itu yang berperan sebagai perantara sedangkan dipihak pembeli mereka membawa kurang lebih 8 orang yang diantaranya legal perusahaan tersebut. saya melihat adanya penyalah gunaan keadaan disini karena paman saya kurang mengerti masalah hukum dan adanya keunggulan ekonomis untuk mengelabui paman saya selaku penjual. salah satu isi klausul yang menurut saya letak penjebakannya ada di klausul ppjb tersebut yaitu adanya denda 10 juta/hari apabila pengurusan sertifikat tidak kunjung selesai dalam waktu 6 bulan semenjak ppjb itu ditandatangani dan bunga denda dari uang 30 milliar yang sudah diterima oleh paman saya. klausul ini bagi saya bertentangan dengan asas kepatutan karena kewenangan menerbitkan sertifikat kepemilikan adalah kewenangan kementerian agraria dan tata ruang badan pertanahan nasional, bukan kewenangan paman saya yang sifatnya hanya sebagai pemohon. sayangnya klausul ini tidak dibacakan dan dijelaskan oleh notaris kepada paman saya pada saat itu. disini pun saya menduga ada kongkalikong antara notaris dengan pihak pembeli. paman saya pun sudah melakukan upaya untuk mengajukan permohonan hak kepemilikan tanah kepada badan pertanahan nasional dari 2012 hingga saat ini dan terkatung-katung permohonannya karena alasan yang tidak logis, padahal syarat formil dan materiil dari syarat permohonan tersebut sudah dipenuhi. disini saya juga melihat adanya dugaan kepentingan oknum pejabat pertanahan yang bekerjasama dengan pembeli, karena pembeli sudah berpengalaman di bidang properti selama bertahun-tahun sehingga adanya kemungkinan mereka mempunyai hubungan baik dengan oknum pejabat di kementerian atr. saat ini kami juga sedang menggugat dirjen kementerian atr di ptun yang melakukan penolakan yang tidak logis atas permohonan hak paman saya. kami mempunyai cukup bukti untuk menggugat mereka karena kami menemukan adanya dugaan penyalahgunaan jabatan didalamnya. saya menduga adanya kepentingan dari janji grativikasi keuntungan kepada oknum pejabat tersebut yang diterima dari pembeli atas klausul denda 10 juta/hari dari keterlambatan penerbitan sertifikat untuk menahan atau menolak permohonan. silahkan bapak-bapak yang terhormat dan pembaca menghitung sendiri jumlah denda yang ditanggung oleh paman saya dari bulan juni 2013 sampai hingga saat ini. hingga saat ini ditulis, proses di ptun sudah akan memasuki tahap kesimpulan.

iii. adanya dugaan keterlibatan oknum beberapa pejabat tinggi di kepolisian untuk upaya kriminalisasi terhadap paman saya selaku penjual

di tanggal 18 maret 2016 paman saya sebagai penjual atau pemilik lahan 5 ha tersebut telah dilaporkan di bareskrim polri oleh sri tyas sejati selaku dirut pt. mutiara langgeng bersama berdasarkan laporan polisi no: lp/280/iii/bareskrim tanggal 18 maret 2016 atas dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 372 dan/atau 378 dan/atau 263 dan/atau 266 kuhp. bareskrim tidak dapat membuktikan kurang lebih selama 2 tahun atas dugaan tindak pidana sebagaimana yang dilaporkan oleh pelapor tersebut, bahkan tidak ada tindak lanjut sama sekali selama kurang lebih 2 tahun tersebut hingga 2018.1. paman saya	telah menunjukan kepada penyidik bareskrim seluruh dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perjanjian antara paman saya dengan pelapor yang antara lain terdiri dari:
1)	perjanjian pendahuluan pengikatan jual beli tanah nomor: 01-01/bt31-ppjb/2011 tanggal 18 januari 2011 antara giri sudaryono selaku direktur utama pt. adhi realty dengan paman saya (dibuat di kantor pt.adhi realty jl gatot subroto jakarta);
2)	akta pelepasan hak antara paman saya dengan pt.adhi karya yang diwakili oleh pt.adhi realty tanggal 14 desember 2012, dibuat di hadapan notaris kristono, s.h., m.kn., di bekasi;
3)	akta perjanjian kesepakatan (master agreement) nomor 01, kamis, pukul19.00 wib, tanggal 01 november 2012, antara paman saya dengan pelapor, dibuat di notaris bekasi.
4)	akta perjanjian pengikatan jual beli nomor 02, kamis, pukul 19.15 wib, tanggal 01 nopember 2012 antara paman saya dengan pelapor, dibuat di notaris bekasi.
5)	akta kuasa nomor 03, kamis, 19.30 wib, tanggal 01 nopember 2012 antara paman saya dengan pelapor, dibuat di notaris bekasi.
6)	akta perjanjian kesepakatan nomor 04, kamis, pukul 20.30 wib, tanggal 01 nopember 2012 antara paman saya dengan pelapor, dibuat di notaris bekasi.

kemudian pada tanggal 29 februari 2019 bareskrim melimpahkan laporan polisi tersebut ke polda jawa timur dan ditangani oleh penyidik pada subdit iii jatanras unit iii ranmor. pelimpahan berkas dari bareskrim ke polda jatim tersebut jelas bertentangan dengan undang-undang, karena berdasarkan perjanjian antara paman saya dengan pelapor pada salah satu pasal di akta perjanjian pengikatan jual beli no. 02 tanggal 1 november 2012 yang dibuat di notaris priyatno, s.h., m.kn., di bekasi telah ditentukan domisili hukum di pengadilan negeri bekasi demikian juga akta-akta yang telah di uraikan di atas. kemudian polda jatim memanggil paman saya sebagai tersangka atas tuduhan pasal 378 kuhp dan/atau pasal 263 kuhp dan/atau 266 kuhp  berdasarkan surat panggilan polisi no.5: s.pgl/254/vii/res/1.11/2019/ditreskrimum tanggal 4 juli 2019. tuduhan sebagaimana dimaksud bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang telah diatur di dalam pasal-pasal dalam akta perjanjian kesepakatan (master agreement) nomor 01, tanggal 01 november 2012 dan akta perjanjian pengikatan jual beli nomor 02, tanggal 01 nopember 2012 yang kedua akta tersebut dibuat di notari bekasi. selain itu penetapan tersangka yang dilakukan oleh polda jatim cq dirkrimum cq. subdit iii jatanras terhadap paman saya jelas mengada-ada karena secara jelas dan terang benderang berdasarkan akta perjanjian yang dibuat antara paman saya dengan pelapor telah mengatur mengenai sanksi yakni berupa denda, ganti rugi dan bunga apabila ada keterlambatan mengenai penerbitan sk hgb dan sertifikat hgb a/n paman saya sebagaimana yang telah diatur dalam pasal akta perjanjian kesepakatan (master agreement) nomor 01, tanggal 01 november 2012 dan dalam pasal di akta perjanjian pengikatan jual beli nomor 02, tanggal 01 nopember 2012. kemudian mengenai perselisihan antara paman saya dengan pelapor kini sedang dalam proses gugatan perdata yang teregistrasi dengan nomor: 667/pdt.g/2018/pn.bks tanggal 05 november 2018 di pengadilan negeri bekasi dan pelapor pun telah memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi wanprestasi atas gugatan paman saya tersebut (pada saat ini ditulis sudah masuk pada tahap kesimpulan). pelimpahan atas laporan polisi no: lp/280/iii/bareskrim tanggal 18 maret 2016 tidak sesuai dengan prosedural mekanisme formal dalam hal pelimpahan suatu laporan polisi dari tingkat kesatuan yang lebih tinggi yakni direktorat tindak pidana umum bareskrim polri ke tingkat yang lebih rendah yakni polda jatim, karena menurut pasal 14 ayat (4) dan (5) pelimpahan laporan polisi tersebut seharusnya dilakukan pada saat kepala siaga bareskrim polri meneruskan laporan polisi dan berita acara pemeriksaan saksi pelapor ke kesatuan yang lebih rendah atau setidak-tidaknya sebelum direktur tindak pidana umum bareskrim polri menerbitkan surat perintah penyidikan atas laporan polisi tersebut, bukan pada saat telah dilakukannya proses penyidikan oleh direktur tindak pidana umum bareskrim polri, sesuai dengan panggilan polisi no. s.pgl/1565/v/2016/dittipidum bareskrim polri atas nama hiu kok ming tanggal 13 mei 2016 dan surat panggilan polisi no. s.pgl/1566/v/2016/dittipidum bareskrim polri atas nama sari astuti tanggal 13 mei 2016, terlepas dari hal tersebut pelimpahan atas laporan polisi demikian itupun terlihat tidak wajar karena selain telah pernah dilakukan penyidikan oleh subdit ii direktur tindak pidana umum bareskrim polri, jangka waktu antara laporan polisi dengan pelimpahan laporan polisi tersebut tidak rasional dan mengandung muatan kepentingan pelapor sri tyas sejati maupun pihak lainnya yakni tk dan wn. selanjutnya terhadap pelimpahan laporan polisi yang dilakukan oleh direktur tindak pidana umum bareskrim polri ke polda jatim telah keliru karena tidak sesuai dengan locus delicty (tempat) perkara dugaan tindak pidana atas laporan polisi no: lp/280/iii/bareskrim tanggal 18 maret 2016, yang mana dasar hubungan hukum antara pelapor dan paman saya ialah akta perjanjian kesepakatan (master agrrement) no. 01 dan akta perjanjian pengikatan jual beli no. 02 dibuat dihadapan priyatno, s.h., m.kn. selaku notaris kabupaten bekasi atas obyek tanah yang terletak di desa lambang sari, kecamatan tambun selatan, kabupaten bekasi, provinsi jawa barat seluas ± 50.000 m2, selain itu juga saksi-saksi yang mengetahui peristiwa hukum tersebut berada di bekasi, artinya kalaupun memang pihak direktur tindak pidana umum bareskrim polri mempertimbangkan untuk melimpahkan laporan polisi tersebut ke tingkat yang lebih rendah seharusnya ke polda jawa barat bukan ke polda jatim. dengan demikian berdasarkan hal tersebut sesuai dengan pasal 4 ayat (1) huruf b peraturan pemerintah no. 23 tahun 2017 tentang daerah hukum kepolisian negara republik indonesia polda jatim dalam hal ini unit iii ranmor subdit iii jatanras ditreskrimum polda jatim tidak berwenang untuk melaksanakan penyidikan atas perkara dugaan tindak pidana yang terjadi di bekasi berdasarkan laporan polisi no: lp/280/iii/bareskrim tanggal 18 maret 2016.berdasarkan uraian tersebut di atas, artinya kini terdapat 2 (dua) surat perintah penyidikan yang masing-masing diterbitkan oleh direktur tindak pidana umum bareskrim polri dan ditreskrimum polda jatim atas laporan polisi no. lp/280/iii/bareskrim tanggal 18 maret 2016, hal tersebut jelas tidak sesuai dengan tujuan peraturan kepala kepolisian republik indonesia no. 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan untuk mewujudkan tertib administrasi dan kepastian hukum dalam proses penyidikan suatu perkara dugaan tindak pidana yang dilaksanakan oleh penyidik direktorat tindak pidana umum bareskrim polri dan penyidik ditreskrimum polda jatim. kemudian polda jatim memanggil paman saya yaitu bapak hiu kok ming sebagai tersangka atas tuduhan pasal 378 kuhp dan/atau pasal 263 kuhp dan/atau 266 kuhp  berdasarkan surat panggilan polisi no.5: s.pgl/254/vii/res/1.11/2019/ditreskrimum tanggal 4 juli 2019. bahwa dalam hal ini paman saya telah dilanggar hak asasinya sebagai warga negara indonesia akibat dari tidak profesional, tidak prosedural, tidak transparan, tidak efektif dan efisien para penyidik pada direktorat tindak pidana umum bareskrim polri dalam melaksanakan proses penyidikan atas laporan polisi no. lp/280/iii/bareskrim tanggal 18 maret 2016. bahwa selanjutnya berdasarkan uraian tersebut, menurut hemat saya patut diduga para penyidik kasus ini pada direktorat tindak pidana umum bareskrim polri telah melanggar kode etik polri sebagaimana diatur dalam peraturan kepala kepolisan republik indonesia no. 14 tahun 2011 tentang kode etik polri, yakni:
pasal 7 ayat (1) huruf c
“menjalankan tugas secara profesional, proporsional, dan prosedural”
pasal 9
“setiap anggota polri yang melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyelidik, penyidik pembantu, dan penyidik wajib melakukan penyelidikan, penyidikan perkara pidana, dan menyelesaikannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan penyidik”
pasal 10 huruf c
“memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, tepat, mudah, nyaman, transparan, dan akuntabel berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”

jika tidak keliru saya pernah mendengar ucapan seorang oknum pejabat tinggi di bareskrim yang juga sebagai penyidik berucap kepada paman saya bahwa "jika sertifikat tanah ini dapat diterbitkan saya ancungkan 2 jempol kecuali diserahkan kepada saya untuk membantu mengurus penerbitannya" entah apa maksud dari ucapan tersebut, namun saya mencium adanya dugaan tindakan intervensi dan intimidasi dari pelapor melalui oknum penyidik untuk membuat sikap pesimistis terhadap paman saya. dan saya memegang rekaman ucapan dari oknum tersebut kepada paman saya.

bahkan pada saat dilakukan pemeriksaan di polda jatim sebagai saksi terhadap paman saya, ada masukan dari penyidik untuk dilakukan saja mediasi dengan pelapor. karena pelapor merupakan pengusaha properti besar di jatim dan tidak ada gunanya melawan mereka. bagi saya, harusnya mediasi itu dapat dilakukan di pengadilan negeri bekasi karena kebetulan paman saya sedang mengajukan gugatan di pn bekasi dan telah dilakukan upaya mediasi, namun dari pihak pembeli tidak menghadiri agenda mediasi tersebut. bahkan pada saat masuk ke tahap pembuktian akhir, pihak pembeli menggunakan surat penetapan tersangka terhadap paman saya di polda jatim untuk dimasukan sebagai bukti tambahan. disini jadi jelas terlihat adanya dugaan menggunakan wewenang kekuasaan kepolisian untuk mempengaruhi putusan hakim nantinya karena penetapan tersebut cenderung tergesa-gesa dari tanggal pelimpahan kasus tersebut. 

spdp yang kami dapat dari polda jatim yaitu pada tanggal 1 bulan juli 2019 dibarengi dengan surat pemberitahuan tersangka dan surat penetapan tersangka . sedangkan terbitnya spdp tersebut pada bulan maret 2019 artinya telah melanggar ketentuan peraturan mahkamah konstitusi telah mengeluarkan putusan no. 130/puu-xiii/2015 tanggal 11 januari 2017 yang amarnya memperbaiki atau melengkapi isi pasal 109 ayat (1) kuhap itu, dinyatakan dalam amarnya

"menyatakan pasal 109 ayat (1) undang-undang no. 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (lembaran negara republik indonesia tahun 1981 nomor 76, tambahan lembaran negara nomor 3209) bertentangan dengan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “penyidik memberitahukan hal itu kepada puntut umum” tidak dimaknai “penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan."

dengan putusan mk tersebut maka terjadi perubahan norma yang dahulu tidak ada penegasan jangka waktu dan pihak sekarang sudah ditentukan. sehingga waktu pengiriman spdp ke penuntut umum adalah 7 (tujuh) hari dan pihak yang berhak memperoleh spdp itu tidak hanya penuntut umum melainkan terlapor dan korban/pelapor juga berhak menerimannya.

berikut saya sertakan link berita sepak terjang pihak pembeli yang melakukan pola terstuktur sistematis dan masif bekerja sama dengan oknum-oknum makelar hukum untuk kepentingan bisnisnya terhadap para mangsanya :

1. https://duta.co/yusril-sesalkan-henry-ditahan-atas-laporan-teguh-kinarto/
2. https://duta.co/kuasa-hukum-henry-jelas-ini-perkara-perdata-bukan-pidana/
3. https://duta.co/sabron-kasus-sipoa-ibarat-hakim-mencuci-piring-kotor/
4. https://www.aktual.com/ma-jaksa-agung-dan-kapolri-diminta-perhatikan-perkara-ini/2/
5. https://beritajatim.com/hukum-kriminal/terdakwa-korban-praktek-mafia-hukum-dengan-motif-ingin-caplok-aset-sipoa-group/
6. https://surabayaupdate.com/trio-bos-sipoa-menilai-jam-pidum-terlibat-praktek-mafia-hukum-dalam-kasus-sipoa-grup-dan-jpu-telah-korupsi-pendapat-ahli-pidana/
7. https://jatim.sindonews.com/read/2336/1/petinggi-hukum-diminta-cermati-serius-kasus-sipoa-di-surabaya-1539583837
8. https://sinarkeadilan.com/diduga-terlibat-permainan-mafia-hukum-kapolda-jatim-dilaporkan-ke-propam/

dari link di atas yang menjadi rujukan perbandingan kasus paman saya dengan orang yang sama seperti link di atas. sudah jelas ada dugaan mereka memainkan peran oknum pejabat tinggi di kepolisian, untuk membelokan kasus perdata yang sedang berjalan menjadi kasus pidana. sangat jelas terlihat adanya dugaan upaya tindakan kriminalisasi terhadap mangsa mereka untuk kepentingan keuntungan semata. 

saya sangat berharap besar ada perhatian khusus oleh bapak presiden beserta jajaran menteri terkait, kepolisian republik indonesia, komisi pemberantasan korupsi, komisi kepolisian nasional terhadap adanya " operasi senyap pengusaha hitam dengan oknum mafia hukum berseragam" dengan pola terstruktur sistematis dan masif. bahkan beberapa oknum mengatakan kepada saya bahwa paman saya sia-sia melawan mereka karena mereka kebal hukum dan sudah dilindungi oleh oknum perwira tinggi di mabes bahkan mencatut nama kepala kepolisian republik indonesia. sampai saat ini saya masih optimis bahwa beliau bukan sosok seperti itu. maka saya menantang pihak terkait untuk membongkar tuntas kasus ini agar tidak timbul korban-korban lainnya seperti paman saya. dan saya menghimbau agar jika melakukan transaksi jual beli tanah baik itu dari penjual atau pembeli, mohon untuk dicermati baik-baik isi klausul di dalamnya agar tidak terjadi kerugian seperti paman saya ini. 

sampai detik ini ditulis, paman saya dalam keadaan status cekal keluar negeri di imigrasi, sehingga paman saya yang sedang sakit karena kasus ini tidak bisa melakukan medical check up rutin. setelah kami check darimana pencekalan tersebut dimohonkan, ternyata pencekalan oleh imigrasi dimohonkan oleh polda jatim.

sampai detik ini ditulis juga, saya sedang memperjuangkan hak paman saya untuk mendapat keadilan hukum dan perlindungan hukum dari jerat pengusaha hitam yang bekerja sama dengan oknum berseragam dan mafia hukum. saya sedang mengajukan surat kepada mabes polri untuk memperlihatkan isi surat pelimpahan yang dilimpahkan oleh bareskrim ke polda jatim agar semuanya menjadi jelas terang benderang. karena sampai saat ini kami tidak diperlihatkan isi dari surat tersebut dan cenderung ada yang disembunyikan.

sampai detik ini ditulis, paman saya sedang menggunakan haknya sebagai warga negara indonesia untuk mendapatkan keadilan hukum melakukan permohonan praperadilan terhadap prosedur penetapannya sebagai tersangka.

sampai detik ini ditulis, paman saya sedang menunggu putusan hakim yang sudah masuk ke tahap putusan dari gugatan perdatanya di pengadilan negeri bekasi terhadap pihak pembeli.

cukup paman saya yang menjadi korban keganasan pengusaha hitam yang berkerja sama dengan oknum-oknum pejabat yang mempunyai kewenangan. besar harapan saya agar kasus ini menjadi perhatian besar presiden dan menteri terkait serta dapat dibongkar oleh kepolisian republik indonesia agar bersih dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang dipelihara oleh pengusaha hitam untuk memuluskan kepentinganya.

ini keempat kalinya saya menulis artikel pengaduan ini di lapor.go.id, entah kenapa laporan saya sebelumnya ditolak. dan mudah-mudahan kali ini tulisan saya dapat diterbitkan agar menjadi perhatian khusus presiden, kapolri, serta korban-korban yang dibungkam lainnya seperti paman saya.

demikian surat untuk memohon keadilan hukum dan permohonan perlindungan hukum ini saya sampaikan untuk hak keadilan hukum bagi paman saya sebagai warga negara indonesia, kiranya mohon kesediaan dan bantuan yang terhormat yang saya sebutkan diatas khususnya bapak presiden dan kepala kepolisian republik indonesia karena pelimpahan laporan polisi tersebut tidak rasional dan mengandung muatan kepentingan pelapor sri tyas sejati maupun pihak lainnya yakni tk dan wn serta adanya dugaan upaya kriminalisasi terhadap paman saya. atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih.