HARAPKAN BANTUAN: Penyandang disabilitas asal Merakai Kecamatan Ketungau Tengah, Ilim Harianto mengharapkan perhatian pemerintah. Mengingat banyak bantuan sosial pemerintah yang dikhususnya untuk masyarakat seperti dirinya tidak pernah didapat

Tak Pernah Dapat Bantuan Sosial

SINTANG-Salah seoarang penyandang disabilitas asal Merakai Kecamatan Ketungau Tengah, Ilim Harianto, mengeluhkan minimkan perhatian pemerintah. Padahal banyak bantuan pemerintah untuk rakyat kecil, namun dirinya tidak pernah mendapatkan itu.

“Saya benar-benar menderita. Satu kali pun tidak pernah dapat program bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk meringankan beban keluarga saya,” keluhnya saat menghubungi Kapuas Post, kemarin.

Pria yang biasa disapa Tiyong ini mengaku dirinya sudah lama duduk di kusri roda. Sejak kecelakaan tahun 1997 silam dan ganti kursi roda lima kali, bantuan untuk dirinya seolah enggan mampir.

“Untuk berobat, selama ini saya menggunakan biaya pribadi. Saya memang sudah mendaftar BPJS Kesehatan tahun 2018 lalu, namun belum pernah memanfaatkannya untuk berobat,” bebernya.

Saat ini, kata Tiyong, dirinya sedang terbaring sakit karena tulang belakangnya cidera. Makanya ia sangat berharap dengan kepesertaan BPJS Kesehatan sejak satu tahun silam, bisa membantu meringankan beban biaya. Syukur-syukur bisa ditanggung sepenuhnya.

“Saya ingin operasi. Mudah-mudahan bisa dibantu melalui BPJS Kesehatan. Saya juga berharap ada kepedulian dari pemerintah,” harapnya.

Kemudian, Tiyong menyoroti bantuan PKH yang disalurkan pemerintah, namun yang mendapatkannya malah orang-orang yang tergolong mampu.

“Yang dapat malah orang-orang mampu dibanding saya. Bahkan punya kebun dan rumah sendiri. Saya yang kondisinya seperti ini malah ndak dapat,” keluhnya.

Ia mengatakan, ada yang menyarankan agar dirinya mendaftarkan diri ke Dinas Sosial setempat agar mendapatkan Program PKH tersebut. “Tapi, kantor Dinas Sosial di Kabupaten. Saya tidak bisa datang karena kondisi tidak memungkinkan,” ucapnya.

Lagipula, untuk pergi ke Dinas Sosial di Sintang tentu memerlukan biaya. “Sintang bukan dekat Merakai. Butuh waktu 4-6 jam. Selain itu harus bayar speeboat Rp 500 ribu untuk PP. Belum lagi ongkos lain. Dengan kondisi saya saat ini, dari mana dapat uang?” tanya dia.

Oleh karena itu, ia meminta instansi terkait memahami kondisi yang dialaminya. Yakni dengan datang ke desanya untuk jemput bola. “Saya tidak pernah mendapatkan bantuan PKH yang didata lewat desa. Mohon instansi terkait bisa menindaklanjutinya,” pintanya.

Sama halnya dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Kata Tiong, dengan kondisi dirinya yang serba kekurangan saat ini, seharusnya anaknya mendapatkan KIP itu untuk pendidikan.

“Anak saya kelas 5 SD, namun belum dapat KIP padahal sudah diajukan. Sedangkan anak lainnya yang segar bugar dapat bantuan terus. Untuk anak saya sampai saat ini ndak ada kejelasan,” katanya.

“Masalah KIP, kami sudah memberikan data yang akurat. Mohon ditindak lanjuti,” pintanya.

Ia mengatakan, selaku penyandang disabilitas yang sangat membutuhkan bantuan, dirinya menuntut keadilan sosial. “Saya benar-benar sangat membutuhkan. Saya tidak mengerti apa yang membuat tidak pernah menerima bantuan sosial itu. Baik langsung atau pun tidak langsung,” sesalnya.