Mohon disampaikan kepada pihak yang terkait seperti kementerian pendidikan dan kebudayaan dan badan kepegawaian nasional.
melaporkan bahwa :
1. penyaluran dana sertifikasi guru pns di kabupaten rokan hilir provinsi riau per triwulan pertama januari s.d maret 2019 belum diterima atau tidak disalurkan kepada guru - guru pns di kabupaten rokan hilir provinsi riau untuk sebagian guru yaitu guru pns di jenjang sekolah menengah pertama (smp). padahal untuk guru - guru di jenjang sekolah menengah atas sudah diterima atau disalurkan.
2. penyaluran dana sertifikasi guru yang sering terlambat atau bahkan tidak tepat waktu. 
pertanyaan :
1. apakah status guru - guru di jenjang sd,smp ataupun sma merupakan pns daerah?
2. apakah penyaluran dana sertifikasi guru pns dengan mekanisme pusat melalui daerah yang diwakilkan dalam hal ini bendahara daerah atau badan kepegawaian daerah?
3. mengapa penyaluran dana sertifikasi guru pns tidak langsung dibagikan oleh pemerintah pusat kepada akun atau rekening masing - masing guru pns?
4. apakah ada pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap hal ini?
pernyataan :
1. menduga dengan adanya keterlembatan seperti ini dapat menimbulkan adanya tindak pidana korupsi.
2. bahwa sertifikasi guru pns dipergunakan selain untuk menunjang kegiatan belajar mengajar juga dijadikan untuk menunjang kehidupan guru pns dalam berbagai hal seperti, "biaya kehidupan, mengkuliahkan anak, dan untuk simpanan mereka di hari tua nanti.
permohonan :
1. memohon agar pemerintah daerah untuk menyalurkan dana sertifikasi guru pns sesuai dengan waktu yang di tetapkan oleh pemerintah pusat.
2. memohon agar penyaluran dana sertifikasi guru pns langsung pada rekening guru pns atau tidak lagi kepada bendahara daerah tingkat kabupaten ataupun provinsi. 
3. memohon agar dibuat tim pengawasan penyaluran dana sertifikasi guru jika disalurkan melalui pemerintah daerah baik tingkat kabupaten ataupun provinsi.