Saya Slamat Widodo, ingin mengusulkan bahwa penyewaan kantin di sekolah negeri adalah pungli, mengacu pada :
1. Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah RI no.6 th 2006 tentang pengelolaan barang milik Negara/daerah.
2. Pasal 2 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah RI no.48 th 2008 tentang pendanaan pendidikan.
3. Pasal 4 ayat 1,ayat 2 dan ayat 6 no.53 th 2010 tentang disiplin PNS. 

Kantin sekolah di SD biasanya dikelola oleh penjaga sekolah atau istri dari penjaga sekolah tersebut. Jika kita baca pasal 40 ayat 1 (e) UU no.20 th 2003 tentang sistem pendidikan nasional, tenaga kependidikan dapat menggunakan sarana dan prasarana sebagai kelancaran dalam melaksanakan tugas. Jika kita pantau banyak penjaga sekolah sangat memprihatinkan, bisanya hanya pasrah karena adanya oknum guru berjualan yang sering menjadi benturan. Oknum guru sering mengarahkan anak didik atau siswa berbelanja ke kantinnya dan melarang berbelanja ke kantin penjaga sekolah atau tenaga kependidikan. Akibatnya sudah mulai ada anak penjaga sekolah putus sekolah, bahkan untuk makan mulai terasa. 

Kesimpulan : 
1. Penyewaan atau pungutan kantin di sekolah negeri adalah pungli karena aturan dan sumber hukumnya tidak jelas. 
2. Sumber pendanaan pendidikan sekolah negeri menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah dari masyarakat.