Lapor, sehubungan dengan adanya tindak menyalahi aturan dan penyimpangan wewenang jabatan oleh Dansat Brimob Kendari bapak H.R. Kasero Manggolo menandatangani secara sepihak surat perintah pengosongan lahan seluas 120 ha terhadap masyarakat dan warga dua kompleks BTN. Wilayah Kendari kec. Baruga Sulawesi Tenggara... Belum di tetapkannya Inkra dari pengadilan tinggi dan Surat tembusan dari BPN tentang pengguguran sertififikat.. Dan belum di terbitkannya keabsahan nomor surat ukur dari BPN bulan februari thn. 2018 yg menjadi pertanyaan tentang legalitas surat perintah pengosongan lahan oleh hanya seorang Dansat Brimob tanpa di dukung surat tembusan dari Pengadilan tinggi dan BPN. Kami selaku warga BTN sangat bingung sudah ke Instansi terkait yaitu BPN dan Kantor pengadilan juga ke Bank BTN tapi tdk kami dapatkan kepastian hukum atau jawaban dan solusi dari permasalahan ini. Dan permasalan ini ada Indikasi Mafia tanah dan peradilan di belakang semua ini karena sepertinya sudah terorganisir dengan keberadaan data2 yg di klaim sebagai perwakilan masyarakat yg menandatangani surat persetujuan pengukuran lahan yg di Klaim sepihak oleh polda Brimob. Padahal hampir seluruh masyakat setempat tdk merasa terwakilkan oleh aliansi masyarakat tersebut. Dan juga pengadaan ganti rugi lahan yg diklaim ternyata fiktif atau belum semua di bebaskan biaya ganti ruginya. Yang sangat ironis sekali telah berdiri dua kompleks BTN. KPR Yg mengindikasikan tanah tersebut sengaja di terlantarkan atau tdk di kelola sesuai penunjukan sejak di keluarkannya SK bupati thn. 1980 hingga sekarang thn 2018. Mengenai tanah terlantar telah di atur oleh peraturan BPN no. 04 tahun 2010 yaitu apabila tanah yg di tunjuk tdk sesuai dgn penggunaan atau di terlantarkan maka akan di kembalikan ke kebijakan pemerintah setempat dan di gunakan seluas2nya untuk kepentingan masyarakat. Hal ini sejalan dengan SK bupati konawe thn. 1980 dlm pasal 3 "apabila dalam kurun waktu 3 tahun berturut2 tanah yg ditunjuk untuk restlemen Polri tdk di kelola sebagai mana mestinya maka akan di kembalikan ke pemerintah setempat dan akan di pergunakan untuk kepentingan masyarakat seluas-luasnya.