Selamat pagi,
Saya mau menanyakan mengenai tata cara pindah alamat (KTP).
Pada saat saya menikah (2012), saya belum langsung mengupdate data kependudukan karena saya pikir KTP saya masih berlaku 3 tahun lagi.
Saat saya melahirkan anak pertama (2013), suami saya akhirnya mengurus data kependudukan. Tapi nama saya belum bisa dimasukkan ke dalam Kartu Keluarga (KK) suami saya dan masih tercantum di KK ortu. It's OK. Karena saya paham, petugas kependudukan juga gak serta merta memindahkan saya seenak yg saya minta, saya harus terlebih dahulu ke RT, RW untuk minta surat mutasi/pindah. Mengingat kondisi saya yg masih blm bisa aktif bergerak (efek melahirkan caesar), jadi gak bisa ngurusin. Alhasil, jadilah KK suami dan anak tanpa ada nama istri (wkwkwkwk).
Agustus 2015, KTP saya habis masa berlaku (masih belum nyadar). Saat kantor minta KTP karena mau didaftarkan BPJS, barulah saya sadar bahwa KTP saya expired.
Minggu lalu saya ke RT tempat KTP saya terdaftar (tempat tinggal yg lama), dan sudah selesai mengurus surat pindah.
Tgl 7 okt 2015 suami saya mendatangi RT dimana saya akan pindah dan ditolak. Alasannya sih masuk akal yaitu saya harus ada. Hari kemaren (tgl 12 Okt 2015) saya dan suami mendatangi RT namun tidak bertemu dengan ketua RTnya karena lagi gak ditempat (katanya). Namun, yang buat saya terdorong menulis di web ini adalah terkait dengan perkataan sang istri dari ketua RT tersebut.
Berikut percakapan singkat di depan rumah ketua RT :
Suami saya : Malam ibu, pak RTnya ada?
Ibu : pak RT lagi gak ada. Lagi ada pengajian. Ada perlu apa ya?
Suami saya : Ini bu, istri saya mau bikin KTP. Pindahan sih tapi dari Jakarta juga koq.
Ibu : Oh gitu. Tapi sekarang lagi gak bisa loh buat bikin KTP soalnya lagi mau pemilukada. biasanya gak ada yang mau ngurusin. Tadi juga ada beberapa orang yang datang mau bikin KTP tapi kata pak RT lagi gak bisa karena ya itu, mau menjelang pemilu.
Saya : Emang hubungannya apa ya bu, Pemilu dengan proses pembuatan KTP? Logikanya kan petugasnya beda.

NAAAAHHHH.... pertanyaan saya, apakah saya gak boleh mengurus data kependudukan (khususnya KTP) pada saat menjelang pemilu? Itu kan hak saya sebagai warga negara. Kewajiban saya kepada negara setiap bulan selalu jalan dalam hal pajak.
Jika memang itu aturan dari pusak kependudukan, mohon saya dikasih peraturannya.

Thanks.