Yth Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Sehubungan dengan telah diberlakukannya UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang mana di dalamnya tersirat bahwa Penerbitan Akta harus sesuai Domisili (daerah penerbitan KTP)

Oleh karena itu, mohon kebijaksanaan untuk mempermudah pembuatan Akta yang kejadian atau Putusan Pengadilan yang sudah lama dan tidak sesuai dengan daerah penerbitan KTP.

Apabila harus dilakukan Sidang Penetapan Ulang oleh Pengadilan untuk merujuk ke capil yang menerbitkan KTP maka pelaksanaannya bisa dipermudah dan dipercepat tanpa harus dengan prosedur sidang perkara pada umumnya.

Terima kasih atas perhatiannya.