Saya ingin melaporkan terkait keterlambatan pelaporan APBD Kab. Bangkalan 2017 yang berakibat pada terancam tidak dibayarkannya gaji PNS sampai dengan 6 bulan ke depan.
Saya bukan seorang PNS, tetapi menurut hemat saya, sanksi tersebut lebih tepat untuk diberikan kepada pejabat yang berkaitan langsung dengan penetapan APBD Bangkalan dhi. Bupati dan DPRD. Namun, polemik yang berkembang, sanksinya diberlakukan kepada seluruh PNS dari tingkat Bupati hingga pegawai honorer.
Isu ini sangat tidak konstruktif mengingat pelayanan publik adalah prioritas pemerintah.
Saya mohon pencerahannya mengingat hal ini sudah menjadi isu di kalangan PNS Bangkalan, Jawa Timur, yang notabene dari gaji sebulan untuk hidup selama satu bulan saja pas-pasan dan harus membayar cicilan dari bank apabila memiliki hutang bank.
Dengan dikumpulkannya atau dimundurkan pembayaran gajinya, apakah tidak mengganggu taraf hidup mereka? Apakah tidak macet semua kredit mereka di bank? Apakah tidak mengganggu pelayanan ke masyarakat dan tetnunya hal ini bisa merusak citra pemerintah daerah, provinsi, dan pusat di mata masyarakat apabila implikasi negatif tersebut terjadi?
Semoga semua ini hanya isu dan segera membaik.
Namun, gaji PNS Bangkalan bulan Januari sudah tertunda pembayarannya hingga tanggal hari ini, sehingga menjadi pemerkeruh suasana.
Berdasarkan surat kabar online, sanksi bukan hanya kepada Bupati dan tingkat pimpinan dewan, tetapi ke semua tingkat PNS Bangkalan.
https://regional.kompas.com/read/2017/01/04/17531341/kena.sanksi.dua.bupati.di.jatim.tak.digaji.selama.enam.bulan

Identitas saya : Andy Prasetyo/warga Bangkalan dan bukan PNS