Kemenkeu, Kemendagri dan Kemendikbud perlu duduk bersama menyederhanakan mekanisme penyaluran dan pelaporan dana BOS. sebab ketiganya mengeluarkan permen masing2 terhadap 1 hal yaitu bos. status dana BOS stlah UUD 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah semula hibah menjadi APBD. Penyaluran dana bos sebaiknya tdk dimasukkan ke dalam DIPA diknas tapi sekolah di berikan kewenangan membuat DIPA sendiri. kemendikbud langsung menyalurkan ke rekening sekolah masing2. sehingga jika ada sekolah yg lambat tdk akan menghambat sekolah yg lain. pertimbangan lain bahwa yg melakukan cutt off kan kemendikbud jdi akan memperpanjang rantai birokrasi jika stlah kemendikbud melakukan cutt off lalu datanya dikirim ke diknas prov trus di diknas prov harus berproses panjang lagi. selain itu jika ada sekolah yg lambat tdk akan menghambat dinas dlm mencairkan anggarannya yg lain. kalau sekarang mungkin hanya sekolah yg melaksanakan kegiatan operasional selama 6 bulan tanpa dana sepeser pun karena dana bos tdk kunjng cair. kepala sekolah harus memutar otak mencari dana untuk menalangi kegiatan selama 6 bulan mulai dari ulangan tengah semester, semester, ujin nasional, kegiatan kesiswaan dan seluruh operasional lainnya selama 6 bulan. kasian bapak2 kepala sekolah tdk semuanya kaya punya uang menalangi kegiatan termasuk perjalanan dinas. sekarang saja sdh tgl 28 februari 2018 alhamdulilah kami masih mampu menggerakkan sekolah dengan dana 0 rupiah. bagi beberapa daerah lancar lancar saja tapi bisa di cek secara keseluruhan. belum lagi tunjangan kepala sekolah yang hanya sebesar 230.000. masalah lain sekolah negeri PNSnya hanya 1 semua gurunya di sk kan kepala sekolah dengan gaji 1.250 perjam (15% dari dana bos). apakah kita sanggup mewujudkan generasi emas indonesia 2045?. penyaluran sertifikasi guru juga tdk baik baik saja bahkan harus menyeberang tahun tepatnya bulan februari 2018. kami mohon perhatiannya demi kualitas pendidikan kita. penyederhanaan dan perampingan birokrasi adalah amanah bapak presiden.