Pada tanggal 12-02-2019,saya berkendara motor nopol b6524sek di taman topi kota bogor dan diberhentikan dan diperiksa polisi karena lupa menyalakan lampu utama(maklum baru keluar toko lupa klik saklar lampu)saya terima kesalahan saya tapi kemudian ditambah pasal tilang dengan alasan kendaraan bermotor yang telat bayar pajak,saya menolak tapi polisi tersebut berdalih dengan alasan tidak dibubuhi ttd dan stempel petugas yang sah pada lembar pengesahan stnk...
alasanya begini menggunakan pasal 288 ayat 1 : tentang sanksi bagi pengemudi kendaraan bermotor tanpa surat tanda nomor kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh kepolisian negara republik indonesia dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak rp500.000
padahal  stnk resmi ada..hanya telat bayar pajak 2 bulan..terus saya kena notifikasi sms e-tilang kode tilang:e3350306,dengan denda sebesar rp.550.000,50rb untuk lampu utama dan 500rb untuk pajak stnk telat,mahal sekali kenapa saya dikenakan denda maksimal,itu juga lebih mahal daripada saya bayar pajak motor saya...padahal pajak itu kan urusan dispenda dan toh nanti juga akan kena denda telat pajak...setahu saya telat pajak stnk tidak berhak ditilang,mengapa polisi cari2x pasal untuk menilang padahal surat2x saya lengkap..hanya telat bayar pajak saja.! ini membuat resah pengguna kendaraan bermotor.