Saya tahu bahwa BPJS TK cabang DIY adalah kepanjangan tangan pemerintah. Tapi mohon, beri saya penjelasan secara obyektif berdasarkan peraturan legal resmi.

Pertama,
Saya komplain mengenai sistem antrian drop box/pemeriksaan berkas yang hanya ditumpuk. Sehingga nanti bisa selip. Dan antriannya jadi ga jelas, tidak bisa di tinggal untuk keperluan lain.

Kedua,
Berdasarkan pengetahuan saya, syarat administrasi pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan karena PHK adalah:
1. asli dan fc kartu jamsostek
2. asli & fc KTP
3. asli dan fc KK
4. Surat kesepakatan bersama karyawan yang di PHK dengan perusahaan yang di stempel Dinas Ketenagakerjaan setempat.
Dan dikatakan uangnya pun dapat dicairkan bisa tunai bisa transfer. Tapi kenapa pihak BPJS TK mewajibkan syarat dokumen lain seperti Surat PHK asli dan FC, padahal disurat kesepakatan bersama juga sudah jelas tertera. BPJS TK juga mewajibkan uang JHT harus dicairkan via transfer ke rekening pekerja pribadi. Saya melampirkan rekening istri yang sering untuk transfer gaji, tidak diperbolehkan. Padahal nama istri tertera di KK juga. Apakah BPJS mempunyai dasar hukum untuk berinovasi sendiri?

Ketiga,
Saat di konter pelayanan klaim, setelah semua dokumen di cek beres. Mbaknya bilang, bahwa karena saya sudah tidak bekerja lagi, maka otomatis masih dicover satu bulan lagi. Biayanya 18.500 rp, dipotong dari dana yang saya cairkan. Saya disodori formulir untuk di isi nama, no ktp dan nama ibu kandung. Kemudian saya disuruh nunggu lagi, ke bagian entri data. Saat di bagian entry data, sama petugasnya saya ditawari apakah mau nambah program lagi, program JHT atau tetap seperti yang ditawarkan di konter pelayanan klaim. Saya bilang tetap seperti tadi saja. Sudah. Trus sama mbaknya saya diberi print out pembayaran sebesar 18.500, anehnya ada biaya registrasi 3.500 dan biaya transfer 2.500. Padahal saat di konter pelayanan klaim tidak diberitahu tentang biaya registrasi dan transfer.

Menurut akal nalar saya. mbaknya bilang otomatis tercover, berarti saya tidak perlu registrasi lagi dan saya tidak perlu bayar biaya transfer. Apakah ini akal-akalan BPJS TK DIY untuk mencapai target? Yang aneh lagi di bukti print out tersebut di stempel agen PPOB bukan stempel BPJS ketenagakerjaan.

Bagaimana menurut bapak ibu? Mohon sertakan produk hukumnya, jika ada pembelaan dari BPJS TK DIY. Dilihat dari UU Jaminan Sosial, UU Perlindungan Konsumen, UU Transaksi Keuangan, dan produk hukum lainnya. Mohon sarannya.