Tahun 2015 saya memperbaharui data pada KTP saya, karena sedang ada "masalah" akhirnya KTP saya yang sebelumnya sudah E KTP (atau istilah UU KTP-el) diperbaharui dengan KTP biasa. Pada September 2016 saya mengajukan kembali untuk dijadikan KTP-el, karena memang beberapa birokrasi lainnya sudah mengsyaratkan wajib KTP-el. 

Awalnya saya diberitahukan akan selesai pada Oktober 2016 (data-data saya sudah lengkap di dalam sistem) ternyata mundur lagi menjadi Februari 2017, dan sampai sekarang belum juga selesai. Perkiraan Maret 2017 akan selesai, tetapi itu pun tidak belum ada kepastian dari disdukcapil.

Berbagai kesulitan pun muncul seperti tidak bisa perpanjang passpor, tidak bisa membuat akte kelahiran anak, pendaftaran untuk Pilkada 2017 bermasalah (karena disyaratkan sudah KTP-el). 

Tetapi alih-alih Disdukcapil/ Kemendagri meminta maaf atau memberikan kelonggaran, malah saya diminta untuk membuat surat keterangan dari kelurahan bahwa saya belum bisa memiliki KTP-el. Syaratnya adalah harus mengajukan kembali surat pengantar RT/ RW, fotokopi tanda terima KTP-el dan berbagai macam dokumen kependudukan lainnya. Sebagai info, untuk pembuatan KTP, KK sebelumnya kan sudah dengan surat pengantar RT/RW, yang saya heran kenapa diperlukan lagi surat pengantar RT/RW lagi (apakah KTP biasa saya dan KK saya tidak diakui - kalau demikian apa gunanya surat-surat tersebut).  Selain itu surat keterangan tersebut harus ditanda tangani oleh yang bersangkutan di tempat, artinya orang yang bekerja harus mengambil cuti hanya untuk bisa mendapatkan surat keterangan. Padahal esensi mengapa diperlukan surat keterangan tersebut karena pemerintah lalai dalam memberikan kartu identitas penduduk yang berlaku, tetapi malah warga yang harus susah payah meyakinkan bahwa kependudukannya sah dengan memberikan pengulangan dokumen-dokumen kependudukan. 

Pertanyaan saya :

- Apakah pengadaan blanko KTP-el sedemikian sulitnya hingga 2 tahun belum juga tuntas? ini tentunya melanggar UU 24 tahun 2016 tentang administrasi kependudukan, bahwa menteri yang ditunjuk wajib melakukan pengadaan blanko KTP-el
- Apakah data kependudukan saya di dalam sistem tidak diakui - sehingga saya harus mengulang kembali proses pengajuan identitas mulai dari surat pengantar RT/RW dan sebagai macamnya?
- Bagaimana saya bisa menjalankan hak dan kewajiban saya sebagai warga negara, jika hal sederhana seperti KTP el tidak bisa didapatkan? (bagaimana saya bisa mengajukan akte kelahiran anak saya nanti, yang berdasarkan UU paling lambat 60 hari sejak kelahiran) 


Penduduk Kota: Jakarta Selatan
Kecamatan : Pasar Minggu
Kelurahan : Kebagusan