Yth. Kepolisian RI,

Saya ingin melaporkan bahwa saya merasa sulit mendapat keadilan karena yang terkait dalam kasus saya adalah orang kaya. Secara singkat, berikut merupakan uraian dari kronologis kasus saya:
 1. Saya sebelumnya menjabat sebagai Direktur di PT TOP Semen Indonesia, tetapi gaji saya diambil oleh sekretaris direktur utama atas perintah direktur utama tanpa izin dan sepengetahuan saya. 
 2. Gaji yang saya ambil pada bulan Juli 2015 telah dipotong PPH21, Jamsostek, dan lain lain. 
 3. Hingga saya berhenti, gaji tersebut tidak pernah diberikan tanpa alasan yang jelas.
 4. Bukti dan fakta yang terungkat menunjukan pada pemeriksaan kepolisian, sekretaris dirut telah mengaku mengambil gaji atas arahan dari Dirut, dan Dirut pun juga sudah mengakui pernah memerintahkan sekretarisnya untuk mengambil gaji atas perintah Dirut. 

Kami telah melakukan pelaporan kepada Kepolisian, dengan balasan yaitu: Penerbitan SP3 dengan alasan bukan tindak pidana.

Melalui ini kami ingin agar perkara yang ditangani di Polres Jakarta Barat agar dapat ditarik dan ditangani di Mabes Polri. Hal ini karena menurut penilaian kami, bahwa penanganan kasus yang kami laporkan ke Polda Jakarta Barat, tidak ditangani secara profesional dan netral oleh oknum di Polres Jakarta Barat. Sebagai contoh:

1. Kami telah memberikan bukti di Polres Jakarta Barat, tetapi sepertinya bukti yang kami berikan tidak dipakai dalam kasus yang kami laporkan.
 2. Melalui pengacara, kami telah menulis surat pemohonan untuk meminta saksi ahli tetapi tidak ditanggapi.
 3. Kami (dan pengacara kami) diberitahu akan diundang apabila ada gelar perkara, akan tetapi kami sama sekali tidak di undang mengkuti gelar perkara yang diadakan. 
 4. Berdasarkan SP2HP yang kami terima, kami menilai banyak sekali keanehan dan kejanggalan dalam penanganan perkara tersebut dengan akan diterbitkannya SP3 oleh Polres Jakarta Barat. 
 5. Pada gelar perkara dimana pihak kami dan pihak oknum beserta pengacaranya hadir, terlihat jelas bahwa oknum tidak dapat menjawab pertanyaan yang di ajukan pihak polisi. Akan tetapi terlihat pula, oknum Polres Jakarta Barat sangat membela terlapor. 
 6. Kami sampai saat ini juga tidak mendapatkan notulen dari krimsus Polda Metro Jaya dalam hal gelar perkara yang kami minta.
 7. Kami menerima SP2HP dari Polres Jakarta Barat yang isinya akan menerbitkan SP3. 

Kami menilai Polres Jakarta Barat sangat bernafsu sekali dalam hal penerbitan SP3 tanpa melihat fakta/bukti yang telah kami berikan, dan oknum Polres Jakarta Barat hanya berasumsi bahwa kami belum menyelesaikan pekerjaan merapikan gudang sesuai dengan pernyataan pelapor.

Untuk itu kami mohon pihak yang berwewenang disini dapat memberikan instruksi kepada Bereskrim Mabes Polri untuk mengambil alih kasus tersbut. Serta memberikan instruksi kepada Irwasum Mabes Polri untuk memeriksa oknum di Polres Jakarta Barat. 

Terima kasih