Assalamualaikum Wr. Wb.

Salam hormat saya ucapkan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Ir. H. Joko Widodo yang saat ini menjabat dan memimpin Indonesia dengan jujur, adil dan makmur. Semoga Bapak diberi perlindungan dan arahan oleh Allah SWT dalam menjalankan tugas negara sebagai Presiden Republik Indonesia dengan jujur dan adil.

Perkenalkan, nama saya Melinda Dwi Riantiningsih. Saya lahir di Cilacap, 10 Juli 1994. Nomor KTP saya adalah 3301235007940005. Saya lulusan Sarjana Teknik Mesin dari Universitas Mercu Buana Jakarta. Agama saya Islam dan status saya sekarang adalah sudah menikah.

Maksud dan tujuan saya menulis surat ini adalah berkaitan dengan rekrutmen bersama yang diadakan oleh Kementrian BUMN di tahun 2019 ini melalui Forum Human Capital Indonesia BUMN. Sebelumnya saya bekerja di PT Astra Daihatsu Motor di Kabupaten Karawang bagian R&D. Sekarang saya sudah resign dari perusahaan tersebut. Saya resign karena pada hari Jumat 2 Agustus 2019 saya mendapatkan email resmi dari FHCI BUMN bahwa saya berhasil lulus Program Perekrutan Bersama BUMN Kategori Reguler di PT PLN (Persero). Maka dari itu, saya segera mengajukan resign dari trempat saya bekerja yaitu PT Astra Daihatsu Motor dan melakukan segala persiapan untuk masuk ke salah satu BUMN terbesar di Indonesia yaitu PT PLN (Persero). Rasa senang dan bangga saya rasakan karena dapat lulus dalam serangkaian test yang begitu ketat di PT PLN (Persero). Kemudian pada tanggal 30 Agustus 2019 ada email susulan dari pihak rekutmen PLN perihal undangan untuk tanda tangan kontrak pada tanggal 4 September 2019 yang dilaksanakan di PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Barat Jalan Asia Afrika No. 63, Bandung.

Singkat cerita pada saat penjelasan kontrak dilaksanakan, terdapat pasal yang berbunyi “Dilarang melaksanakan pernikahan dan atau hamil sampai diangkat menjadi pegawai tetap”. Sejenak saya berpikir, apa maksud dari pasal ini bagi calon pegawai. Apakah tidak boleh melaksanakan pernikahan saat diklat pra jabatan atau calon pegawai benar-benar tidak boleh menikah walaupun sebelum masa diklat pra jabatan dimulai. Saat itu yang saya rasakan adalah bingung dan takut.

Saya bingung karena pada saat pendaftaran di web resmi FHCI BUMN, tidak ada syarat maupun kalimat yang menjelaskan bahwa lowongan tersebut hanya untuk lajang/ belum menikah. Dan yang saya takutkan adalah saya kehilangan mimpi besar saya untuk mengabdi pada negeri ini melalui salah satu BUMN terbesar di Republik Indonesia tercinta ini hanya karena saya sudah menyempurnakan sebagian agama saya dengan menikah.

Memang pada saat mendaftar pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019, saya masih lajang tetapi saya sudah ada rencana menikah pada tanggal 1 Agustus 2019. Saat proses seleksi wawancara pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 di Bandung pun, tidak ada pertanyaan seputar rencana pernikahan ataupun penjelasan mengenai pernikahan bagi calon pegawai. Kemudian tanpa rasa ragu saya melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 yang sudah direncanakan sejak satu tahun yang lalu. Kemudian pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 saya mendapatkan email resmi dari FHCI BUMN bahwa saya berhasil lulus Program Perekrutan Bersama BUMN Kategori Reguler di PT PLN (Persero). Betapa senangnya saya menerima email tersebut dan saya anggap itu sebagai hadiah pernikahan saya dari Allah SWT. Kemudian setelah masuk kerja selepas cuti nikah yaitu tanggal 12 Agustus 2019, saya langsung mengajukan resign dari tempat saya bekerja yaitu PT Astra Daihatsu Motor. Saya segera resign dengan harapan saya akan fokus pada calon tempat kerja baru saya dan dapat mempersiapkan segala hal terkait diklat pra jabatan dengan tenang.

Kembali pada saat penjelasan kontrak di Bandung hari Rabu tanggal 4 September 2019. Kemudian saya meminta saran dari suami saya via whatsapp apakah saya harus bertanya dengan jujur kepada pihak rekrutmen dan mejelaskan bahwa saya sudah menikah atau tetap menandatangani kontrak dengan pasal yang masih membingungkan tersebut. Suami saya pun menyarankan saya untuk bertanya dengan jujur dan sejelas-jelasnya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Akhirnya saya menuruti apa yang disarankan oleh suami saya untuk bertanya tentang status saya yang sudah menikah sebelum masa diklat pra jabatan apakah termasuk dalam larangan yang dimaksud oleh pasal yang berbunyi “Dilarang melaksanakan pernikahan dan atau hamil sampai diangkat menjadi pegawai tetap”. Pihak panitia rekrutmen PLN kemudian berkoordinasi dengan FHCI BUMN atas kejadian ini. Saya tidak menyesal sedikitpun karena sudah jujur. Saya paham betul bahwa kejujuran adalah hal yang sangat mahal di negeri ini dan saya pun paham bahwa konsekuensi dari kejujuran saya dapat menyebabkan kekecewaan yang sangat besar.

Dan benar saja, di web resmi FHCI BUMN untuk PT PLN (Persero), memang tidak ada syarat maupun kalimat yang menjelaskan bahwa lowongan tersebut hanya untuk lajang/ belum menikah. Pihak rekrutmen PLN mengakui kesalahannya atas hal ini. Tetapi kembali lagi, selalai apapun mereka, mereka tidak peduli dengan saya yang sudah resign dan tetap tidak membolehkan saya untuk mengikuti diklat pra jabatan sebagai calon pegawai PLN karena status saya sudah menikah. Mereka pun tidak bisa menjawab apa yang menyebabkan bagi yang sudah menikah tidak boleh mengikuti diklat pra jabatan. Mereka hanya berbicara masalah aturan yang sudah dibuat PLN tanpa diiringi dengan sosialisasi sebelumnya. Pada akhirnya saya kehilangan pekerjaan saya di PT Astra Daihatsu Motor dan saya pun juga kehilangan mimpi besar saya untuk bekerja di salah satu BUMN terbesar di Indonesia yaitu PT PLN (Persero).

Saya pulang dari Bandung dengan kesedihan dan luka yang sangat dalam. Saya berpikir kenapa ketidakadilan ini harus terjadi pada saya. Jujur saya tidak terima dengan ketidakadilan ini. Apabila dari awal saya tahu bahwa lowongan PLN hanya untuk lajang, maka untuk apa saya mendaftar di PLN? Kemudian apabila sebelum atau pada saat proses seleksi dijelaskan bahwa tidak boleh menikah bagi calon pegawai PLN, maka saya tidak perlu repot-repot menghabiskan banyak waktu dan biaya untuk mengikuti serangkaian proses seleksi yang ketat dan melelahkan mulai dari proses pendaftaran dan seleksi awal, tes kemampuan dasar/VNS Test (Verbal, Numerical & Spatial), psikotest, medical check up, hingga wawancara. Hal yang terpenting tentunya saya tidak perlu kehilangan pekerjaan saya di PT Astra Daihatsu Motor.

Saya harus menuliskan surat ini dengan harapan pemerintah dapat memberikan keadilan yang seadil-adilnya bagi rakyat kecil seperti saya yang ingin bekerja dengan cara yang baik, halal dan dengan jalur yang benar. Seluruh proses seleksi dapat saya lewati murni karena hasil kerja keras dan usaha saya sendiri tanpa adanya “titipan” ataupun “bantuan oknum orang dalam”. Saya juga tidak ingin ada korban ketidakadilan seperti yang saya alami di kemudian hari.

Saya juga sangat-sangat keberatan dengan adanya aturan bagi yang sudah menikah tidak boleh mengikuti seleksi sebagai calon pegawai BUMN. Saya satuju bahwa melangsungkan pernikahan di saat diklat pra jabatan dapat mengganggu proses diklat. Namun, apabila sudah menikah sebelum masa diklat pra jabatan apakah dapat mengganggu proses diklat tersebut? Saya rasa tidak. Bukankah menikah adalah sesuatu hal yang mulia yang sangat dianjurkan bagi seluruh umat di dunia? Apakah pemerintah mendukung gerakan tidak boleh menikah sebelum bekerja seperti yang dipraktikan oleh salah satu BUMN terbesar di negeri ini yaitu PT PLN (Persero)? Saya harap keadilan yang seluas luasnya bagi saya dan seluruh rakyat Indonesia yang sudah menikah. Karena dengan banyaknya aturan maupun syarat larangan menikah sebelum bekerja, artinya potensi zina akan semakin meluas. Dengan begitu angka HIV AIDS pun berpotensi meningkat. Dan masih banyak lagi kerugian-kerugian lain atas aturan ini. Saya harap pemerintah dapat mempertimbangkan hal tersebut.

Demikian surat dari saya, seorang rakyat kecil yang tadinya memiliki pekerjaan kemudian sekarang menganggur karena ketidakadilan yang semena mena dari pihak yang tidak bertanggungjawab. Besar harapan saya agar surat ini mendapatkan respon dan saya mendapat keadilan yang seadil-adilnya dari negeri yang sangat saya cintai ini. Saya benar-benar ingin mengabdi pada negeri ini dengan status saya yang sudah menikah.

Atas perhatian, bantuan, dan tindak lanjut dari Bapak, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Hormat Saya,


Melinda Dwi Riantiningsih


Tembusan:
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Menteri BUMN
Menteri Ketenagakerjaan RI
Plt. Dirut PT PLN (Persero)