Saya Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kota Bekasi, Jawa Barat. Dari tahun 2016 saya mengurus e-KTP untuk perubahan data alamat rumah saya, dan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bekasi hanya diberikan resi pengambilan saja dengan alasan blanko e-KTP tidak tersedia, yang pada akhirnya berganti menjadi Surat Keterangan (Suket) yang berkekuatan hukum berdasarkan SK Menteri. Selama ini saya bolak balik ke Disdukcapil untuk perpanjang Surat Keterangan yang hanya berlaku 6 bulan saja dan selalu menanyakan ketersediaan blanko e-KTP. 

Singkat cerita, saya mengurus perpanjangan Suket lagi, kebetulan perlu dokumen ter-update untuk kelengkapan pengurusan BPJS Ketenagakerjaan istri saya. Gambaran situasi di Disdukcapil Kota Bekasi sungguh miris, antrian yang sangat panjang dan tidak teratur dengan nomor antrian yang dipanggil tidak sesuai dengan nomor antrian yang tertera di sign board. Akhirnya nomor antrian saya dipanggil, dan oleh petugas dari Disdukcapil saya hanya diberikan Tanda Terima untuk pengambilan e-KTP. Saya terangkan ke petugas tersebut, kalau saya mau perpanjang Suket untuk pengurusan BPJS Ketenagakerjaan, tapi oleh petugas tersebut dijelaskan kalau blanko e-KTP sudah tersedia, jadi diberikan Tanda Terima saja (dengan keterangan eKTP akan jadi paling lama 14 hari kerja). Saya tetap memaksa untuk mendapatkan Suket, karena kalau dilihat dari bentuk fisik Tanda Terima tersebut tidak ada kekuatan hukumnya, tapi dijelaskan lagi oleh petugas tersebut, untuk menunjukan Suket yang lama saja jika ingin mengurus BPJS Ketenagakerjaan. Saya tetap memaksa untuk mendapatkan Suket, yang pada akhirnya diberi jawaban kalau jaringan sedang offline.

Pada tanggal 8 Mei 2018, istri saya mengurus ke BPJS Ketenagakerjaan di daerah Kelapa Gading, dimana sebelumnya sudah mendaftarkan kelengkapan dokumen via online dan mendapatkan nomor antrian. Dan ternyata ditolak oleh petugas BPJS Ketenagakerjaan, dikarenakan Suket asli sudah kadaluarsa dan tidak menerima Tanda Terima yang diberikan oleh Disdukcapil Kota Bekasi. Setelah berargumen lama dengan petugas BPJS tersebut dan tetap ditolak, Istri saya mengalah dan langsung ke kantor Disdukcapil Kota Bekasi lagi untuk minta Suket terbaru, ternyata sedang offline jaringannya. Kemudian istri saya pergi ke Mall Pelayanan Kota Bekasi yang berada di Lotte Mart (dapat info dari teman bisa langsung cetak e-KTP), ternyata nomor antrian sudah habis, karena memang sudah siang pada waktu itu, habis waktu sia-sia.

Pada tanggal 11 Mei 2018 saya yang antri di Mall Pelayanan Publik, sangat panjang antriannya, dan tidak satupun petugas yang mengatur jalur antrian, banyak warga yang sudah antri, ternyata salah jalur antrian. Setelah menunggu antrian lama, dimana didepan saya masih ada sekitar 5 orang lagi, ternyata nomor antrian untuk e-KTP sudah habis, karena dibatasi nomor antriannya, waktu yang terbuang sia-sia lagi. Sudah mulai kesal dan emosi saya dengan kinerja Pemerintah Kota Bekasi.

Hari ini, tanggal 12 Mei 2018, istri saya pergi ke Mall Pelayanan Publik lagi, berangkat lebih pagi dengan harapan mendapatkan nomor antrian, sampai disana sekitar pukul 07.00 WIB, ternyata diberi info oleh petugas disana, kalau mesin cetak eKTP nya rusak, jadi tidak dibagikan nomor antrian, waktu yang terbuang sia-sia lagi. 

Kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, tolong turun ke lapangan langsung, pantau kinerja pegawai-mu di Kota Bekasi, sampai kapan warga negaramu disiksa seperti ini. Waktu, tenaga dan materi yang terbuang sia-sia, hanya untuk mengantri yang tidak pasti. Apakah ini yang namanya sudah MERDEKA ??? eKTP saja sangat sulit pengurusannya.