Yth bagian yg terkait, mengapa untuk pengurusan suatu hal administratif ditempat yang mana kota tempat tinggal/kerja berbeda dengan ktp, memerlukan surat keterangan domisili? Yang prosesnya mengharuskan ada ktp dan/atau kk jaminan dari pemilik tempat kos atau warga setempat? Jika yg punya kos ada ditempat, tidak masalah, kalau yg ada hanya yg menjaga lalu bagaimana? Sementara pihak rt dan/rw tidak inisiatif untuk menjaminkan padahal memang tinggal (kos) di daerah itu. Lagipula kenapa memerlukan surat keterangan domisili jika sudah ada e-ktp yang katanya berlaku nasional dan 'susah dipalsukan'.
Permudahlah proses birokrasi warga, jika takut warga tersebut melakukan tindak kejahatan, bisa di cek dengan e-ktp, seharusnya.