Perkenalkan saya adalah guru honorer di SDN 24 Ampenan Kota Mataram, NTB sejak 1 Januari 2007. Saat ini saya sedang proses pendaftaran Seleksi CPNS 2018 dengan formasi Guru SD di daerah saya Kota Mataram. Ada yang saya rasakan begitu ganjil ketika memerhatikan Peraturan Menteri PANRB (terlampir) terkait ambang batas kelulusan CPNS tenaga guru, dimana dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa, bagi guru yang sudah memiliki sertifikat pendidikan dibebaskan mengikuti SKB (Seleksi Kompetensi Bidang). Adapun yang menjadi keluhan saya kepada Bapak terkait masalah tersebut: 

1. Saya sudah mengabdi selama belasan tahun sebagai guru di SD Negeri dibawah naungan Kementerian Dikbud dan sudah masuk di DAPODIK dengan NUPTK 
 2. Saya sudah mengikuti UKG dengan nilai diatas rata-rata, namun tidak memiliki sertifikat apapun. 
 3. Saya digaji tiap bulan Rp400.000,00 

Dasar hingga saya ajukan keluhan ini: 
 1. Jika guru-guru yang sudah sertifikasi dari yayasan, ataupun dari Kementerian Agama mengikuti seleksi CPNS seperti saya, maka otomatis saya sudah kalah dalam seleksi CPNS 2018: 
 2. Jika guru-guru yang berasal dari yayasan atau dibawah naungan kemenag sudah mendapat jaminan hidup berupa sertifikasi, maka apakah saya tidak juga berhak diperlakukan sama dengan mereka dalam hal rekrutmen CPNS 2018? 

Mohon menjadi acuan bagi Bapak supaya prinsip keadilan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. terlebih saya atau kami yang sekian puluh tahun menjadi tenaga honorer di sekolah negeri.