Saya dengan hormat kepada bapak untuk dapat menanggapi laporan pengaduan tentang status anak luar nikah. Yang mana dalam uu perlindungan anak no 35 tahun 2014 dikatakan bahwa pemerintah menjamin perlindungan anak baik sah maupun tidak sah. Adapun dikatakan bahwa mk mengeluarkan pernyataan bahwa anak luar nikah mempunyai hak perdata dan waris dengan bapak biologis nya asal dengan pembuktian test dna. Adapun beberapa pertanyaan saya: 1. Kenapa test dna di tolak oleh rs polri dengan alasan harus ada surat persetujuan ibu nya? * bagaimana bila konflik terjadi? 2. Biaya test dna tidak murah. Bagaimana bila tidak mempunyai biaya? Apakah seorang anak tidak mempunyai hak untuk mengetahui siapa orang tua biologis nya? 3. Dari dukcapil dki salah menafsirkan bahwa anak luar nikah langsung nama ibu nya tunggal. * bagaimana jika ada nama seorang pria yang ada di surat keterangan lahir sebagai seorang ayah. Perlukah serumit di perlukan: a. Test dna b. Penetapan pengadilan pengakuan anak? C. Pembatalan akte kelahiran? D. Jasa pengacara harus nya jika di surat keterangan lahir itu sudah ada nama ayah dan ibu sebagai orang tua nya walaupun tidak tercatat dalam suatu perkawinan yang sah, tetap di cantumkan nama laki- laki tersebut sebagai ayah biologis nya selama data dan pernyatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan. Saya rasa untuk ketetapan mk mengenai test dna itu lebih cenderung di tujukan untuk anak yang sejak lahir tidak di akui atau tidak mengetahui siapa bapak biologisnya. Sehingga diperlukan test dna untuk mendapatkan pengakuan, hak keperdataan dari ayah biologisnya. Jika dalam hal ini terus menerus terjadi tanpa ada nya revisi maka akan banyak sekali status anak yang tidak mendapatkan hak untuk mengetahui kedua orang tua nya dan terjadi pelanggaran pidana seperti: 1. Uu adminduk pasal 93 2. Kuhpidana pasal 263 3. Undang-undang perlindungan anak mohon agar permasalahan ini dapat diberikan solusi agar tidak disalahtafsirkan tentang satu peraturan dan perundang-undangan.