Adanya perintah atau peraturan secara lisan dari Dinas Pendidikan Beberapa Kab/Kota di Sumatera Barat melalui jajarannya, kepada Guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK) yang mengajar pada Sekolah Dasar yang memakai Kurikulum KTSP (kurikulum 2006) yang hanya memiliki 6 rombel (kelas 1 s/d kelas 6), untuk menambah jam mengajar (jam tatap muka) ke sekolah lain. Karena pihak Dinas Pendidikan Beberapa Kab/Kota di Sumatera Barat berpendapat Jumlah Jam Mengajar guru PJOK tidak cukup 24 jam, jika disekolah itu hanya terdapat 6 rombel (kelas 1 s/d 6), dan jika si Guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan tidak mau menambah jam kesekolah lain maka sertifikasinya terancam batal atau tidak dibayarkan. Yang mana sebenarnya pendapat ini tidak memiliki landasan hukum sama sekali dan bertolak belakang dengan ketentuan dan kaedah yang telah diatur dalam Lampiran Peraturan Mentri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar isi pada bagian struktur kurikulum SD/MI.

Dikatakan bertolak belakang, karena ketentuan yang terdapat pada pada BAB II Lampiran Permendiknas Nomor 22 tahun 2006 ini sebenarnya telah mengakomodir kebutuhan Jumlah Jam Mengajar Minimal 24 jam  untuk seluruh guru yang ada pada Sekolah Dasar yang hanya memiliki 6 rombongan belajar (kelas 1 s/d kelas 6). Dengan estimasi jumlah guru yang ada disekolah tersebut adalah 6 orang guru kelas, 1 orang guru Pendidikan Agama, 1 orang guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan dan satu orang Kepala Sekolah. Ketercukupan Jumlah Jam Mengajar Minimal 24 jam bagi guru di Sekolah Dasar ini juga diperkuat oleh Buku Tanya Jawab Tentang Ekuivalensi Kegiatan Pembelajaran keluaran Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015, yang mana pada point nomor 7 dalam buku tersebut dengan sangat jelas dikatakan bahwa :

“Alokasi waktu mata pelajaran Pendidikan Agama dan guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan dalam struktur kurikulum SD berdasarkan Kurikulum 2013 dan Kurikulum Tahun 2006 tidak mengalami perubahan, sehingga tidak ada masalah dalam pemenuhan beban mengajar minimal 24 jam tatap muka per minggu jika rombongan belajarnya mencukupi. Apabila rombongan belajarnya tidak mencukupi, guru-guru mata pelajaran tersebut, terutama yang telah bersertifikat pendidik tidak hanya dapat mengajar di sekolahnya, namun juga bisa mengajar di SD lain, SMP, SMA, atau SMK untuk mata pelajaran yang sama dengan sertifikat pendidiknya. Dengan demikian tidak diperlukan kegiatan ekuivalensi dalam pemenuhan beban mengajarnya”.

Yang dimaksud dengan rombongan belajar mencukupi pada Buku Tanya jawab tersebut adalah Sekolah Dasar yang memiliki 6 rombongan belajar, yaitu kelas 1 s/d kelas 6 yang di ajar oleh satu orang guru mata pelajaran PJOK. Hal ini dapat dibuktikan dengan sebaran Jam mengajar yang akan dijelaskan pada Contoh Sebaran Jumlah Jam Mengajar yang mengacu pada ketentuan Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006  pada BAB II tulisan ini. 

Dan lucunya, peraturan ini yang menjadi korban dalam hal ini hanya guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan saja, sehingga dapat dikatakan bahwa ini adalah peraturan yang diskriminatif, memberikan pembatasan dan pelarangan yang menghambat guru dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga peraturan ini malah melanggar Pasal 41 ayat 1 dan 2 pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru, yang berbunyi ;

“Pasal 41 ayat 1 : Guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, Masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.

Pasal 41 ayat 2 : Guru berhak mendapatkan perlindungan profesi terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat Guru dalam melaksanakan tugas.”

B. Potensi Masalah
 Perintah dari Dinas Pendidikan Beberapa Kab/Kota di Sumatera Barat ini memiliki beberapa potensi masalah dan berimplikasi kepada hal-hal berikut :
1. Jika Guru Pendidikan Jasmani PNS baik yang telah sertifikasi ataupun yang belum sertifikasi menambah jam ke sekolah lain, maka akan berakibat tersingkirnya guru Pendidikan Jasmani Honorer dari nominasi atau calon penerima Subsidi Tunjangan 

Fungsional, yang mana guru honorerpun memiliki kebutuhan dan hak yang sama akan Jumlah Jam Mengajar 24 jam.
2. Dikhawatirkan Dinas Pendidikan Beberapa Kab/Kota di Sumatera Barat akan keliru dalam mempergunakan kewenangannya untuk menghambat / membatalkan pencairan Tunjangan Guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan  yang tidak menambah Jam ke sekolah lain dengan alasan dan kerangka berfikir yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Terjadinya pelanggaran terhadap pasal 41 ayat 1 dan 2 pada Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang Guru.
4. Terjadinya penurunan mutu dan kualitas proses pembelajaran Pendidikan Jasmani di Sekolah Dasar karena guru Pendidikan Jasmani merasa di halang-halangi, di hambat serta diperumit dalam menunaikan hak dan kewajibannya. Dan jika pembelajaran penjas tidak bermutu, maka akan berimplikasi dengan menurunnya kebugaran dan kesegaran jasmani peserta didik disekolah sehingga mengakibatkan menurunnya daya konsentrasinya dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Karena mata pelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Tujuan Pendidikan Nasional secara holistic atau menyeluruh.

BAB II
KAJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN


A. KETENTUAN / KORIDOR LAMPIRAN PERMENDIKNAS NOMOR 22 TAHUN 2006 YANG BERKENAAN DENGAN JUMLAH JAM MENGAJAR DI SEKOLAH DASAR

Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, pada bagian Struktur Muatan Kurikulum SD / MI memberikan koridor sebagai berikut :

1. Tabel Struktur Kurikulum SD / MI
 

2. Untuk kelas 1, 2 dan 3 tidak di atur porsi jumlah jam mengajar per mata pelajaran, dalam hal ini tergantung kepada Sekolah mengalokasikan jam pembelajaran per mata pelajaran. Yang diatur hanya total jam per kelas saja,  yaitu 26, 27 dan 28 secara berurutan.
3. Sebelum tabel struktur kurikulum diatas (tepatnya pada point d), dalam lampiran permendiknas tersebut juga ada ketentuan bahwa sekolah dimungkinkan menambah maksimal 4 jam pembelajaran perminggu per kelas kedalam mata pelajaran apa saja secara keseluruhan. Hal ini diperkuat dengan ketentuan yang ada pada Manual Validasi Pengisian Data Pada Aplikasi Dapodikdas Untuk Proses Tunjangan Guru terbitan Kemendikbud Tahun 2014, pada halaman 7 point ketiga.


B. CONTOH SEBARAN JAM MENGAJAR PADA SEKOLAH DASAR YANG MEMAKAI KURIKULUM 2006 ATAU KTSP

 Sebaran jam yang dicontohkan dibawah ini adalah sebaran jam untuk Sekolah Dasar yang memakai kurikulum KTSP atau kurikulum 2006 dan hanya memiliki 6 kelas/rombel (kelas 1 s/d 6). Sebaran ini mengacu kepada koridor yang telah ditetapkan oleh Lampiran Permendiknas Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi, yang mengakomodir kebutuhan Jumlah Jam Mengajar 24 jam untuk :
1. 6 orang guru kelas
2. 1 orang guru Pendidik Agama
3. 1 orang Guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan
4. 1 orang Kepala Sekolah

Tabel contoh sebaran Jumlah Jam Mengajar :

Contoh 1 .
Jenis Guru KELAS Total Jam
 1 2 3 4 5 6 
Guru Kelas 24 24 24 25 25 25 
Guru PAI 1+1 1+2 2+2 3+2 3+2 3+2 24
Guru PJOK 1+3 2+2 2+2 4 4 4 24
Kepsek     +2 +2 +2 6
Total  26 + 4 27 + 4 28 + 4 32 + 4 32 + 4 32 + 4 
 





 Contoh 2.
Jenis Guru KELAS Total 
Jam
 1 2 3 4 5 6 
Guru Kelas 22 + 2 22 + 2 22 + 2 25 25 25 
Guru PAI 2 1 + 2 2 + 2 3+2 3+2 3+2 24
Guru PJOK 2 + 2 4 4 4 4 4 24
Kepsek     +2 +2 +2 6
Total  26 + 4 27 + 4 28 + 4 32 + 4 32 + 4 32 + 4 





?
Keterangan tabel :

1. JJM dibelakang tanda (+) adalah tambahan 4 jam  sesuai dengan ketentuan Permendiknas nomor 22 tahun 2006.
2. Kepala sekolah mengambil Jam dari tambahan 4 jam sebanyak 2 jam  x 3 rombel (kelas 4, 5 dan 6), boleh di ambil mapel apa saja sesuai dengan bidang sertifikasinya, hal ini sesuai dengan ketentuan Manual Validasi Pengisian Data Pada Aplikasi Dapodikdas Untuk Proses Tunjangan Guru terbitan Kemendikbud Tahun 2014, halaman 8 point kesatu dan kedua.
3. Kepala Sekolah menurut ketentuan PP 74 tahun 2008 tentang Guru dan Permendikbud Nomor 17 tahun 2016 hanya dibebankan mengajar / tatap muka sebanyak 6 jam pembelajaran, karena tugas tambahannya sebagai Kepala Sekolah di hitung sebanyak 18 jam, sehingga jamnya cukup 24 jam (6 Jam Mengajar + 18 jam Tugas Tambahan).
4. Pengalokasian JJM pada kelas rendah baik jam wajib ataupun jam wajib tambahan 4 jam tergantung kepada kebutuhan sekolah (diatur oleh sekolah masing-masing).

 Dari contoh sebaran Jumlah Jam Mengajar di atas dapat disimpulkan bahwa, tidak ada masalah sama sekali dalam pemenuhan Jumlah Jam Mengajar minimal 24 jam pada SD yang memakai KTSP dan hanya memiliki rombongan belajar 6 kelas seperti yang dikatakan oleh Pihak DInas Pendidikan Beberapa Kab/Kota di Sumatera Barat. Sehingga dapat dikatakan juga bahwa peraturan itu adalah peraturan yang cacat hukum dan seharusnya batal demi hukum. Karena menurut logika hukum, seharusnya peraturan yang dibuat pada tingkat Dinas Pendidikan tersebut merujuk kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di tingkat pusat.
 Hal ini juga sekaligus membuktikan point nomor 7 pada Buku tanya jawab tentang ekuivalensi, bahwa 6 rombongan belajar (kelas 1 sampai dengan kelas 6) adalah rombongan belajar yang cukup jika di ajar oleh 1 orang guru PJOK. Jika terdapat kelebihan guru pada Sekolah, baru lah pemenuhan jam mengajarnya itu dilakukan dengan cara mencari tambahan jam mengajar ke sekolah lain. Contoh, jika pada sekolah yang hanya memiliki 6 rombel, terdapat 2 orang guru PJOK. Maka kedua-duanya wajib mencari tambahan jam mengajar ke sekolah lain, sesuai dengan bidang sertifikasinya. Karena walaupun mencari tambahan jam disekolah lain, mereka juga wajib untuk mengajar minimal 6 jam pembelajaran pada satuan administrasi pangkal nya.


?
BAB III
PENUTUP

A. KESIMPULAN DAN SARAN
 Dengan adanya peraturan yang asal jadi tentang Jumlah Jam Mengajar di tingkat Dinas Pendidikan Beberapa Kab/Kota di Sumatera Barat, sangat berpotensi menimbulkan kekacauan secara masif terhadap pembagian tugas guru-guru PJOK di Kabupaten Padang Pariaman. Hal ini dapat memberikan citra tidak baik kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Pariaman secara institusi. Seharusnya Dinas pendidikan membuat kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan malah melanggar peraturan yang berlaku.
 Jika karena perintah dari Dinas Pendidikan tersebut terjadi kerancuan dalam penyusunan KTSP Dokumen satu dan SK Pembagian Tugas pada Sekolah Dasar, maka Dinas Pendidikan berkewajiban secara moral mengeluarkan surat edaran yang isinya memerintahkan agar pihak Sekolah segera merevisi KTSP Dokumen satu dan SK Pembagian Tugas yang telah terlanjur dibuat tersebut, sehingga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengakomodir kebutuhan 24 jam mengajar minimal bagi seluruh guru, sebagaimana yang telah dijabarkan didalam BAB II tulisan ini.

B. Daftar Rujukan
1. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Mentri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar isi
4. Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 tahun 2015 tentang Ekuivalensi kegiatan pembelajaran/pembimbingan bagi guru yang bertugas pada SMP/SMA/SMK yang melaksanakan kurikulum 2013 pada semester pertama menjadi kurikulum tahun 2006 pada semester kedua Tahun Pelajaran 2014/2015
5. Buku tanya jawab tentang Ekuivalensi kegiatan pembelajaran/pembimbingan bagi guru yang bertugas pada smp/sma/smk yang melaksanakan kurikulum 2013 pada semester pertama menjadi kurikulum tahun 2006 pada semester kedua tahun pelajaran 2014/2015
6. Peraturan Mentri  Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 tahun 2016 tentang Petunjuk Tekhnis Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah.
7. Manual Validasi Pengisian Data pada Aplikasi Dapodikdas Untuk Proses Tunjangan Guru.