Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 315 Tahun 2013, Tanggal 1 Oktober 2013 Tentang Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat Korban Konflik Sosila Ohoi (Desa) Kolser Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara telah dibentuk 4 (empat) Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dengan anggota masing-masing kelompok sebanyak 5 (lima) orang mendapat bantuan stimulant pembangunan 20 buah rumah yang sampai saat ini belum terselesaikan.

Merujuk pada Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Korban Bencana Alam Banjir Bandang, Tanah Longsor dan Bencana Sosial di Provinsi Maluku Tahun 2012 - 2013, terdapat 20 rumah di Desa Kolser, Kabupaten Maluku Tenggara rusak akibat Konflik Sosial dan mendapat bantuan Pembangunan Rumah per unit seharga Rp.59.000.000,- (Lima puluh sembilan juta rupiah) 

Kementerian Sosial
- Pekerjaan kusen dan Atap (kusen pintu dan jendela kayu klas II, daun pintu  double triplex, daun jendela kaca bingkai kayu)
- Pekerjaan lantai (lantai keramik)
- Biaya pekerjaan Rp.10.000.000,-


Dengan terpecah-pecahnya pekerjaan bantuan rumah tersebut dikerjakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Sosial, Daerah Otonom Tingkat Provinsi Maluku dan Daerah Otonom Tingkat Kabupaten Maluku Tenggara, maka pekerjaan tersebut sampai saat ini masih terbengkalai, karena tidak berkoordinasi dengan baik.

Bahwa sesuai Petunjuk Pelaksana  terlampir, di Maluku Penerima Bantuan Bencana Alam 847 dan Penerima Bantuan Bencana Sosial 475 yang dalam prosesnya tergantung inisiatif dari Bupati/Walikota yang mengurus bantuan tersebut.

Patut diketahui oleh salah satu pejabat yang mengaku dari BNPB setelah menerima tembusan surat kami kepada Bapak Presiden, 17 September 2015 Nomor 05/KBKTK/IX/2015, telah berbicara dengan Sdr. Edmundus Maturbongs yang menyatakan fakta bahwa kurang koordinasi Pusat dan Daerah.

Kondisi para korban sampai saat ini masih tanggal di tempat pengungsian, menumpang di rumah-rumah keluarga, tinggal di rumah kos-kosan dengan sewa yang mahal, sebagai petani dan nelayan hilang mata pencahariannya karena lahan kebun lahan dan laut tempat mencari nafkah terpaksa ditinggalkan sampai saat ini sudah 4 tahun 3 bulan tanpa ada kepedulian dari pihak-pihak yang berkompeten. Demikian permohonan kami, kiranya dapat terselesaikan dalam waktu secepatnya.