Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB) yang digagas Presiden Joko Widodo sangatlah bagus. Namun, pelaksanaannya tampaknya tidak seperti yang dijanjikan. Contohnya tahun 2016, penerima ASPDB hanya mendapatkan bantuan itu sebanyak 10 bulan atau Rp 3 juta. Padahal, penyataan Presiden di media, penerima ASPDB mendapatkan Rp 3,6 juta yang artinya menerima Rp 300 ribu setiap bulan dalam setahun. Inilah kenyataan yg saya temukan di Kabupaten Padangpariaman, Sumatera Barat.

Untuk tahun 2017 ini (masih di Padangpariaman), bantuan ASPDB itu baru diserahkan sebesar Rp 1,2 juta atau setara 4 bulan bantuan. Itupun, bantuan tersebut diserahkan pada Jumat 10 November 2017. Selain itu, Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang seharusnya dipegang penerima bantuan, malah dipegang para pendamping di tingkat kecamatan. Alasannya, mereka (pendamping) sudah membuat kesepakatan dengan penerima bantuan untuk memegang KKS tersebut. Sebab apabila KKS dipegang si penerima bantuan, takutnya KKS hilang atau kesulitan dalam pengambilan dana sehingga dana ditarik kembali oleh Pemerintah Pusat dari Bank.
Mohon dijelaskan apa sebenarnya yang terjadi dengan ASPDB ini?