Diskriminasi dan pelanggaran hukum pada PPDB
 Dengan ini saya melaporkan saudara Deswita, selaku penanggung jawab/Kepala SDN :
 Nama : SD NEGERI 01 BENTENG PASAR ATAS
 NPSN : 10307972
 Alamat : Jln. Yos Sudarso No.12
 Kode Pos : 26113
 Kelurahan : Benteng Pasar Atas
 Kecamatan : Guguk Panjang
 Kab.-Kota : Kota Bukittinggi
 Propinsi : Prov. Sumatera Barat
 Status Sekolah : NEGERI
 Selanjutnya dalam laporan ini disebut terlapor.

Bahwa terlapor telah melakukan serangkaian tindakkan pelanggaran hukum termasuk diskriminasi atas anak dalam penyelenggaraan PPDB sekolah.
 Sebagaimana tahun lalu bahwa terlapor sudah pernah saya laporkan pada webside laporan ini (https://www.lapor.go.id/) dengan TRACKING ID#: 1808276 TANGGAL: 19 Juni 2017 20:25:15 mengenai hal tindakan diskriminasi (pelanggaran HAM) serta pelanggaran terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku. sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib belajar pasal 5 ayat 2 Jo pasal 5 ayat 4, namun karena tidak ada tindakan apapun terhadap terlapor sehingga terlapor masih mengulanggi tindakan yang sama pada PPDB 2018 yang dapat terlihat pada pengumuman PPDB SDN tersebut (terlampir lampiran_1).
 dikarenakan sebahagian informasi ditutupi (tidak ditempelkan pada papan pengumuman) sehingga informasi mekanisme penerimaan siswa SDN tidak jelas (Lampiran_2) dimana hanya ditempel satu lembar dari sekian lembar dan tidak ada penjelasan bahwa surat yang ditempel adalah peraturan yang dibuat dan ditanda tangangi oleh terlapor atau dinas pendidikan atau pejabat pemerintahan daerah kota Bukittinggi.
 Pada PPDB 2017 terlapor mengumumkan menerima 28 orang/kelas untuk 2 kelas, namun pada kenyataannya terlapor menerima 3 kelas yang 1 kelas digunakan tanpa mekanisme yang sesuai dan dapat diduga adanya praktek suap terjadi atau penyalah gunaan wewenang dari para Guru dan komite.
 Sesuai ketentuan PP no 47 pasal 7 ayat 2 jo pasal 6 ayat 1 sangat jelas bahwa seluruh kebijakan pada PPDB harus sesuai dengan Permen dikbut No 14 tahun 2018.
 Adapun yang dilanggar terlapor diantaranya :
 1. terlapor mempersempit/mempersulit proses PPDB yang dibuka hanya 2 (hari) yakni tanggal 25 dan Juni 2018 mulai jam 08:00 s.d. 12:00 yang tidak sesuai atau bertentangan dengan 
 a. UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah dirubah dengan UU No 35 tahun 2014 pasal 49
 b. UU No 20 tahun 2003 tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL pasal 11 ayat 1 dan 
 c. permen dikbud No 14 tahun 2018 tentang PPDB pasal 3.
 2. Terlapor diduga melakukan tindakan diskriminasi dengan membatasi hanya anak yang berusia 6 tahun atau lebih per 1 juli yang dapat diterima yang mana tidak sesuai/bertentangan dengan :
 a. UUD 1945 Pasal 28B ayat 2 pasal 28I ayat 2, dan Pasal 31 ayat 1
 b. UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah dirubah dengan UU No 35 tahun 2014 pasal 9 ayat 1 jo pasal 2 huruf b
 c. UU No 20 tahun 2003 tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL pasal 4 ayat 1, pasal 5 ayat 1 dan ayat 5
 d. PP 17 tahun 2010. sebagaimana telah dirubah dengan PP 66 tahun2010 Tentang PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN pasal 69 ayat 2
 e. PP 47 tahun 2008. Tentang WAJIB BELAJAR pasal 5 ayat 2
 f. permen dikbud No 14 tahun 2018 tentang PPDB pasal 6 ayat 1 huruf b jo pasal 6 ayat 3
 3. Terlapor berpotensi melanggar permen dikbud nomor 14 tahun 2018 tentang PPDB Pasal 16 ayat 1 dan pasal 16 ayat 6 huruf b, dengan memperhatikan lampiran_2

Mohon sekiranya tindakan nyata dan tegas segera dilakukan mengingat pendeknya waktu pendaftaran dan menghindari tidakan pelanggaran peraturan perundang2an yang berlaku terus berjalan dan keadilan serta perlakuan tindakan tanpa diskriminasi segera dapat diwujudkan.
 Sekiranya salinan bentuk tindakan yang dilakukan saya sebagai pelapor dapat diberikan.