Beberapa  waktu yang lalu, kami sebagai pelaku industri kecil mendengar kabar yang menggembirakan sehubungan dengan terbitnya Permendagri No.19 tahun 2017 yg intinya mencabut ketentuan PEDOMAN  PENETAPAN  IZIN  GANGGUAN DI DAERAH. Langkah ini tentu kami sambut gembira karena mengurangi kesibukan kami, karena izin gangguan harus ditinjau ulang SETIAP TAHUN, dan meringankan beban kami karena harus membayar retribusi SETIAP TAHUN.
Namun tak kami sangka, hampir 6 bulan setelah Permendagri tersebut diterbitkan, saat kami akan memperpanjang Tanda Daftar Perusahaan di kota Medan, izin gangguan masih dimasukkan sebagai syarat untuk pengurusan TDP. Berarti permendagri tersebut sia-sia, tidak ada faedahnya buat kami.
Apakah sebuah permendagri yang sudah diterbitkan, boleh dilaksanakan dan boleh juga tidak dilaksanakan di daerah ? 
Sebagai data pendukung, kami sertakan screenshot "Persyaratan untuk pengurusan TDP" yang bisa diakses di website Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu  Pintu Pemerintah Kota Medan.
Mohon perhatiannya, agar semua kebijaksanaan pemerintah pusat bisa diawasi sampai implementasi di tingkat daerah.